Eksplorasi Migas Di Madura Berpolemik
Tulisan dari Yusron Aloy tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Persoalan perusahaan Minyak dan Gas (Migas) di Madura khususnya di Bangkalan tampaknya terus menuai polemik. Bahkan salah satu Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Safiudin Asmoro berjanji akan melaksanakan gelar pendapat di lembaganya.
Meradangnya sejumlah elit ini lantaran ramainya pemberitaan miring mengenai beberapa perusahaan Migas di Madura. Banyak media menyoroti aktifitas eksplorasi Migas. Termasuk dampak positif terhadap masyarakat di pulau Madura.
Sebab itu, Politisi Partai Gerindra itu menilai bahwa keberadaan perusahaan migas di Madura tak begitu memberikan efek positif terhadap masyarakat madura sendiri.
“Selama ini madura hanya menjadi daerah eksplorasi saja tidak lebih, yang menerima keuntungan daerah lain bukan madura,” ujarnya, Kamis (2/11).
Saat ini ia melihat dalam hal perekonomian termasuk dalam urusan migas terjadi kesenjangan yang sangat tinggi antara wilayah selatan dan wilayah utara di Jawa Timur. Sedangka Madura masuk ke bagian daerah utara.
Oleh karena itu ia meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk lebih memperhatikan madura sebagai daerah eksplorasi migas terbesar di Jawa Timur.
“Katanya 70 persen pasokan migas Jatim dari madura, nah ini tentunya apa yang didapat orang Madura harus seimbang. Pemprov harus lebih menoleh ke madura,”pintanya.
Pria asal Kabupaten Bangkalan itu mengatakan selain Dana Bagi Hasil (DBH), Pemprov Jatim harus lebih memberikan perhatian khusus kepada Madura. Bahkan sudah pernah disampaikan ke Bappeda Jatim sebagai dapurnya pemerintahan untuk menghilangkan disparitas antara wilayah selatan dan utara.
Dia juga berjanji akan segera melakukan kordinasi dengan teman sejawatnya di komisi B DPRD Jatim dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secepatnya.
“Saya hanya ingin tahu jumlah pastinya keterlibatan Pemprov Jatim di produksi migas ini dari hulu hingga hilir,"tandasnya.
Sementara itu, Menurut Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M Husni Syakur menyatakan Keberadaan migas Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) yang selama ini beroperasi di Kabupaten Bangkalan, keberadaanya seperti hantu. tidak ada yang tau berapa barel yang di hasilkan setiap harinya.
"Katanya sih perusahaan migas yang di Sepulu sudah lama beroperasi, tapi sampai saat ini Pemkab Bangkalan tidak pernah di kasih tau berapa hasil eksplorasinya, aneh,"kesalnya.
Bagi Husni, seharusnya pihak migas yang dalam hal ini PHE WMO, kooperatif dengan pemerintah setempat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan.
"Apakah kita tahu, berapa sumur yang telah di eksplorasi dan menghasilkan minyak, saya kwatir pihak migas selalu membuat sumur baru dan itu akan sangat berbahaya pada lingkungan,"tudingnya.
Dalam waktu dekat, kata Husni, pihaknya akan segera memanggil pihak-pihak terkait. Tujuannya, untuk memperjelas posisi Pemerintah Bangkalan serta apa yang telah dilakukan pihak PHE WMO.
"Akan saya bawa kasus ini ke dalam sidang komisi, biar nanti temen-temen di Komisi mengambil sikap,"tegasnya.
Sekedar diketahui, Perusahaan migas Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO), menggolontorkan dana sebesar 1,7 Milliar lebih untuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut yang beroperasi di wilayah Bangkalan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Manager Relation Media PHE, Ifky Sukarya, saat berkunjung ke Balai Wartawan Bangkalan, Rabu (01/11). Menurutnya, dana sebesar itu untuk membantu khususnya masyarakat terdampak, yaitu, Klampis, Tanjung Bumi, dan Kecamatan Sepulu.(*)