Dinamika Birokrasi Indonesia

Gambar: Pixabay

Sebelum kita membahas tentang dinamika birokrasi di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu tentang apa itu Birokrasi. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, Bureaucracy, berasal dari kata bureau (berarti meja) dan cratein (berarti kekuasaan), artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Menurut Drs. Muhammad, M.si dalam bukunya yang berjudul Birokrasi, beliau mengemukakan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi, instansi, atau lembaga pemerintah.

Kita sebagai masyarakat tentunya sudah sering kali merasakan prosedur atau alur birokrasi yang ada di Indonesia. Mulai dari pembuatan Akta Kelahiran, KTP, SIM, dan lain-lainnya kita harus melewati serangkaian alur birokrasi. Dinamika yang ada dari setiap Instansi terkait pun berbeda-beda. Ada yang prosesnya lama atau berbelit-belit, dan ada pula yang prosedurnya cepat. Hal ini menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan masyarakat. Padahal, tiap instansi pemerintah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam melayani masyarakat. Akan tetapi SOP ini ditabrak karena ada kepentingan buruk untuk menyeleweng dan bisa mendapat penghasilan tambahan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh negara.

Pada bulan Mei tahun 2013, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengungkapkan ada 7 realita kebobrokan birokrasi di Indonesia:

Dari pernyataan Wakil Menteri diatas sudah meberikan gambaran yang jelas bahwa birokrasi di Indonesia masih buruk. Masih banyak oknum yang mengotori birokrasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Hingga slogan “ada fulus, semua mulus” cocok untuk menggambarkan birokrasi di negara kita tercinta ini, dan hal ini merupakan sudah menjadi budaya atau hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Harusnya budaya seperti ini sudah harus ditinggalkan, karena terlihat sangat jelas ketidak profesionalan seorang aparatur jika seperti itu.

Hadirnya birokrasi pada suatu sistem organisasi, instansi atau yang lain nya memang diharapkan dapat memudahkan dalam hal pembagian tugas. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf pertama, birokrasi merupakan suatu prosedur yang efektif dan efisien. Namun lagi-lagi, di Indonesia sulit sekali menemukan birokrasi yang sehat. Masih banyak sekali pelayanan publik yang buruk, yang masih mengandalkan uang untuk memudahkan segala urusan.