Dampak Gugatan Politik Terhadap Demokrasi Indonesia

Aksi demo (foto. Prananta Haroun/ unsplash.com)

Gugatan politik tengah berlangsung saat ini sebagai respons atas hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU. Sebenarnya gugatan dalam politik telah menjadi bagian yang hampir tak terpisahkan dari dinamika demokrasi modern. Hal ini terbukti dengan langkah yang diambil oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengajukan gugatan hukum terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Tidak hanya itu, Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga bergabung dalam arus gugatan ini dengan mengajukan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyelamatkan demokrasi dan menjaga integritas proses pemilihan.

Membaca konteks dua peristiwa itu semakin memperjelas bahwa gugatan dalam konteks politik selalu menjadi topik yang menarik perhatian dalam setiap negara demokratis. Di Indonesia, sebuah negara yang dinamis dengan keragaman politiknya, gugatan-gugatan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi. Baik terkait dengan hasil pemilihan umum maupun isu-isu politik lainnya, gugatan-gugatan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di tanah air.

Kendati demikian ada dampak utama dari gugatan terhadap demokrasi Indonesia, antara lain, adalah terpolarisasinya masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan, di mana pendukung gugatan dan pendukung keputusan yang dipertentangkan saling berhadapan. Fenomena ini sering kali memicu ketegangan sosial dan politik yang membelah masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus, dapat memicu konflik yang lebih besar.

Gugatan Terhadap Demokrasi Indonesia

Serentetan gugatan tersebut menjadi pertanyaan mendasar tentang efektivitas dan dampak sebenarnya terhadap demokrasi Indonesia. Setiap episode pasca pemilihan umum cenderung diwarnai dengan gugatan, dengan begitu menggiring kita pada pertanyaan: apakah hasil dari gugatan-gugatan tersebut benar-benar mampu mengubah arah demokrasi Indonesia?

Gugatan-gugatan tersebut tidak hanya mencerminkan semangat untuk menjaga integritas demokrasi, tetapi juga menjadi cerminan dari ketidakpuasan terhadap proses pemilihan yang dinilai tidak transparan atau adil. Bersamaan pula memberikan wadah bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menyalurkan keberatan mereka.

Bahwa proses hukum tersebut juga harus dijalani dengan kehati-hatian, dan kecermatan yang tinggi, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap stabilitas demokrasi itu sendiri. Sehingga Pemilu 2024 telah berlangsung, dan pemenangnya telah diumumkan oleh KPU, tidak lagi bom waktu terhadap pertanyaan ini: apakah pemilu tersebut dilaksanakan secara adil dan jujur?

Tanpa kepastian hukum, maka dinamika politik Indonesia terlihat kacau, dengan hukum dan etika yang lagi tidak selalu berjalan seiring. Padahal seharusnya hukum dan etika saling mendukung dalam dunia politik. Meskipun ada yang memisahkan keduanya, harusnya pula Pemilu 2024 tetap menjadi ajang penting dalam demokrasi Indonesia.

Maka dampak gugatan terhadap demokrasi Indonesia yang juga tercermin dalam kredibilitas institusi-institusi demokrasi, membuat proses hukum yang panjang dan kompleks menemui makna keadilan. Hal ini karena setelah gugatan diajukan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan hukum.

Jika proses tersebut dianggap tidak adil atau tidak efektif, maka kredibilitas institusi-institusi hukum dan demokrasi akan tergerus. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi.

Tidak hanya itu, dampak gugatan terhadap demokrasi Indonesia juga dapat tercermin dalam stabilitas politik negara. Ketika gugatan-gugatan terus menerus diajukan dan diproses dalam sistem hukum tanpa kepastian hukum, hal ini dapat mengganggu stabilitas kehidupan politik negara.

Namun, di sisi lain, gugatan juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi. Ketika gugatan diajukan dengan alasan-alasan yang kuat dan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hal ini dapat memaksa pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk lebih akuntabel dan transparan dalam tindakan mereka.

Gugatan juga dapat menjadi sarana bagi warga negara untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan, atau tindakan, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks Indonesia, hal ini penting untuk memperhatikan bahwa gugatan terhadap demokrasi tidak boleh dianggap sebagai ancaman –tetapi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses demokratis yang sehat, walau mengalami kegaduhan politik.

Kegaduhan Politik Ditanggapi Bijaksana

Dalam konteks demokrasi, kegaduhan politik adakalanya menjadi bagian tak terpisahkan yang harus disikapi dengan bijaksana. Meskipun terdengar agak kontroversial, kegaduhan politik seharusnya memperkuat esensi demokrasi, bukan menguranginya.

Adalah hal yang menggelikan bahwa argumen politik sering kali disajikan dengan kasar. Hal ini mencerminkan semacam keanehan yang eksotis dalam dinamika politik. Lalu dari sini menggambarkan bagaimana demokrasi menjadi hambar.

Akan tetapi para pemimpin politik yang bertarung untuk memenangkan kursi-kursi kekuasaan cenderung menggunakan segala cara, bahkan jika itu berarti merusak semangat demokrasi itu sendiri. Jelas ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum.

Lantas mempertanyakan integritas demokrasi sebagai sistem politik yang dijunjung tinggi. Maka di sini gambalang bahwa tantangan terbesar dalam memperkuat demokrasi adalah menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokratis.

Dengan mengatasi ketidakpercayaan dan ketidakpuasan yang muncul akibat proses pemilihan yang kontroversial, harusnya demokrasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi sistem yang lebih kuat dan inklusif.

Di sinilah penting dan mendesak agar seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama memperbaiki sistem politik. Lalu MK memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, jujur, dan transparan demi kepentingan bersama dan masa depan yang lebih baik bagi negara.

Ketika Demokrasi Kehilangan Daya Tarik

Persoalannya ketika demokrasi yang kehilangan daya tariknya, maka politik sering kali menjadi arena yang dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang tidak melanggar etika dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Ironisnya, praktik politik semacam itu terkadang dibungkus dengan penampilan yang menarik dan mengesankan, padahal menipu banyak orang untuk terlibat dalam upaya merebut dan menggunakan kekuasaan. Bahkan, politik semacam ini sering kali menggunakan ajaran-ajaran yang diilhami oleh karya-karya seperti "The Prince" karya Niccolò Machiavelli, yang membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan politik.

Dengan demikian, tindakan dan pernyataan dari para pelaku politik yang terlibat dalam politik semacam ini seringkali tidak dapat dipercaya atau diandalkan. Meskipun mereka mencoba untuk menampilkan diri mereka sebagai tokoh yang bermoral dan gagah, kenyataannya politik dalam konteks demokrasi yang terpinggirkan ini sering kali hanya terdiri dari omong kosong.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memperbaiki tata kelola politik dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Ini membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa.

Diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan politik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, di mana suara rakyat didengar dan dihormati. Hanya dengan upaya bersama ini, Indonesia dapat memperbaiki citra demokrasinya dan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih demokratis dan inklusif.***