Memperkokoh Ketahanan Politik Nasional Dalam Era Globalisasi

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Dr. Ace Hasan Syadzily sewaktu rapat dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11/2024), menegaskaskan bahwa indeks ketahanan nasional pada lingkup politik relatif kurang tangguh. Tentu saja ini harus menjadi parhatian bangsa, karena di tengah perkembangan globalisasi yang cepat, ketahanan politik menjadi pondasi utama bagi terciptanya ketahanan nasional yang kuat.

Tanpa ketahanan politik yang memadai, suatu negara akan kesulitan untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Di Indonesia, ketahanan politik memainkan peran yang sangat besar dalam memastikan kelangsungan pembangunan dan keamanan nasional.

Ketahanan politik yang kuat bukan hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan bahwa negara mampu menghadapi berbagai ancaman yang semakin beragam, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam konteks globalisasi, ancaman terhadap ketahanan politik nasional menjadi semakin kompleks dan sulit diprediksi.

Memerlukan Pemahaman yang Mendalam

Globalisasi membawa dampak positif berupa kemajuan teknologi dan peningkatan konektivitas antarnegara, namun juga membawa tantangan berupa intervensi asing, ancaman terorisme, serta gejolak ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas politik suatu negara.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan politik agar dapat merespons dan menanggulangi ancaman-ancaman tersebut dengan lebih efektif.

Memperkuat ketahanan politik Indonesia memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai elemen yang membentuk sistem politik negara ini. Salah satu elemen yang paling mendasar adalah kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil, efektif, dan mencerminkan kepentingan rakyat.

Tanpa kapasitas pemerintah yang memadai, negara akan kesulitan untuk menghadapi berbagai tantangan internal, seperti ketidakpuasan sosial atau ketegangan politik, yang dapat mengancam stabilitas politik. Maka perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam merespons kebutuhan masyarakat dan menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat ketahanan politik.

Selain itu, ketahanan politik juga sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah. Indonesia, dengan sistem desentralisasi yang diterapkan, harus mampu mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan bijak. Ketegangan antara pusat dan daerah yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan, perbedaan kepentingan politik, atau kurangnya koordinasi dapat menurunkan tingkat ketahanan politik suatu negara.

Elemen penting lainnya yang turut memperkuat ketahanan politik, adalah pengawasan yang efektif dari berbagai lembaga negara, masyarakat sipil, dan media massa. Pengawasan yang baik dapat memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan bebas dari korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Jika pengawasan lemah, maka penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat merusak integritas politik dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik negara. Dari itu perlu ada penguatan lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawasan lainnya untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Variabel Utama Indeks Ketahanan Politik

Untuk mengukur ketahanan politik, perlu memahami variabel-variabel yang berperan penting dalam membentuknya. Beberapa faktor kunci yang menentukan ketahanan politik Indonesia adalah kapasitas pemerintah, hubungan antara pusat dan daerah, fungsi pengawasan, serta kepastian hukum.

Kapasitas pemerintah merujuk pada kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif. Pemerintah yang tidak memiliki kapasitas yang cukup akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial, politik, maupun ekonomi.

Hubungan pusat dan daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan politik. Negara Indonesia, dengan sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi, memerlukan pengelolaan yang hati-hati dalam hubungan ini. Ketimpangan antara pusat dan daerah bisa memicu ketegangan politik yang dapat berdampak buruk pada stabilitas negara.

Untuk itu, penting bagi pemerintah pusat untuk mendengarkan dan memperhatikan kepentingan daerah tanpa mengabaikan integritas nasional. Kerjasama yang baik antara pusat dan daerah dapat memperkuat sistem politik, dan memberikan ruang bagi keberagaman di Indonesia untuk berkembang.

Fungsi pengawasan juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Tanpa pengawasan yang efektif, pemerintah bisa terjerumus dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, masyarakat sipil, dan media massa bisa mencegah hal-hal tersebut. Serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Fungsi pengawasan yang kuat juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Bersamaan pula kepastian hukum menjadi dasar dari stabilitas politik. Negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan konsisten, akan lebih mampu menjaga ketahanan politiknya.

Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Jika hukum ditegakkan dengan adil dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik akan terjaga. Hal ini akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengambilan keputusan politik yang stabil dan berkelanjutan.

Ketahanan Politik Dalam Konteks Globalisasi

Di tengah globalisasi yang semakin pesat, tantangan terhadap ketahanan politik nasional Indonesia semakin beragam. Globalisasi telah mempercepat arus informasi, barang, dan jasa antarnegara, yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Proses ini menciptakan ketergantungan antarnegara dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, hingga keamanan.

Globalisasi juga membawa ancaman besar bagi ketahanan politik nasional, terutama dari segi intervensi asing dan ancaman non-tradisional seperti terorisme dan serangan siber. Ancaman-ancaman ini menjadi semakin nyata di era globalisasi. Negara-negara besar juga dapat mempengaruhi kebijakan domestik negara lain melalui berbagai saluran, baik itu diplomasi, tekanan ekonomi, atau bahkan intervensi militer.

Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara harus memperkuat ketahanan politiknya agar tidak terjebak dalam ketergantungan yang merugikan. Ketahanan politik Indonesia harus cukup tangguh untuk menghadapi potensi ancaman yang datang baik dari dalam negeri, seperti ketidakpuasan sosial dan ketegangan politik, maupun dari luar negeri yang mencakup pengaruh asing yang dapat merusak kedaulatan politik negara.

Ancaman eksternal yang semakin nyata memerlukan Indonesia untuk memiliki sistem politik yang stabil dan kuat. Ketahanan politik yang baik, akan memberikan ruang bagi negara untuk menjaga kemerdekaan dalam menentukan kebijakan tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal yang berlebihan. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan politik bukan hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas domestik, tetapi juga untuk melindungi posisi Indonesia di arena internasional.

Langkah-langkah Memperkuat Ketahanan Politik

Untuk memperkuat ketahanan politik nasional, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis yang melibatkan semua elemen bangsa. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan rakyat, dan menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kepentingan daerah tanpa mengorbankan integritas nasional. Penyelarasan antara pusat dan daerah akan memperkuat ketahanan politik dan meminimalkan ketegangan politik yang mungkin timbul.

Penguatan fungsi pengawasan juga harus menjadi prioritas dalam memperkuat ketahanan politik. Lembaga-lembaga pengawasan, seperti KPK, BPK, serta lembaga-lembaga pengawas lainnya, harus diberikan peran yang lebih besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan yang efektif akan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Fungsi pengawasan yang kuat akan menjamin bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Bersamaan pula pemerintah harus memastikan bahwa sistem hukum di Indonesia berjalan dengan adil, transparan, dan tidak memihak.

Kepastian hukum yang terjaga akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Sebuah negara yang memiliki sistem hukum yang baik akan mampu menanggulangi berbagai bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, ketahanan hukum yang kuat akan memperkokoh ketahanan politik Indonesia.

Jadi jelaslah bahwa ketahanan politik nasional Indonesia sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari kapasitas pemerintah, hubungan antara pusat dan daerah, fungsi pengawasan, hingga kepastian hukum. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan ini, maka memperkuat ketahanan politik menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi posisi Indonesia di kancah internasional.

Pemerintah, bersama seluruh elemen bangsa, harus terus bekerja sama untuk memperkuat sistem politik Indonesia agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketahanan politik yang kuat tidak hanya akan menjaga keamanan dan stabilitas negara, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia di arena global. Sebagai negara yang besar dan strategis, Indonesia perlu memiliki ketahanan politik yang kokoh untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan kesejahteraan rakyat di masa depan.***

Ilustrasi. Photo by Christian Lue on Unsplash.