Jas Putih, Gaji Abu-Abu: Ketika Pengabdian Tak Sejalan dengan Penghasilan

Ilustrasi - Dokter dan Para Tenaga Medis. Foto: Freepik

Ketika kita mendengar kata dokter, yang muncul biasanya adalah gambaran profesi mapan, stabil, dan dihormati. Namun kenyataan yang saya temukan di lapangan justru jauh dari anggapan tersebut. Kunjungan field study saya ke salah satu praktik dokter umum di Kota Surabaya benar-benar mengguncang cara pandang saya terhadap profesi yang selama ini dianggap bergengsi itu. Dari luar, praktik tersebut terlihat ramai seperti biasa: pasien hilir-mudik, ruang tunggu penuh, dan dokter bekerja dengan ritme yang seolah tak pernah berhenti. Namun semakin lama saya mengamati, semakin jelas bahwa kehidupan seorang dokter tidak sesederhana citra “prestisius” yang selama ini melekat.

Ketika berbicara langsung dengan dokter yang bertugas, saya mulai melihat lapisan lain dari profesi ini lapisan yang jarang tersorot publik. Dokter tersebut bercerita bahwa dalam satu hari ia bisa memeriksa lebih dari 40 pasien, bahkan mencapai 60 pasien ketika sedang ramai. Tetapi di balik beban kerja yang luar biasa itu, ia menerima gaji bulanan yang bahkan belum menyentuh Rp 5 juta, termasuk insentif tambahan. Dan yang mengejutkan, ia bukan satu-satunya. Banyak dokter umum lain di Surabaya mengalami hal yang sama, hingga akhirnya mereka terpaksa bekerja di beberapa fasilitas kesehatan sekaligus atau membuka praktik malam hanya demi memenuhi kebutuhan hidup.

Yang membuat ironi ini semakin terasa adalah kenyataan bahwa rendahnya gaji tersebut bertolak belakang dengan tingginya investasi pendidikan yang harus ditempuh seorang dokter. Untuk bisa mengenakan jas putih itu, biaya kuliah bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Belum termasuk biaya praktikum, alat-alat medis, seminar, pelatihan, dan ujian kompetensi yang wajib dilalui. Setelah lulus pun masih ada masa internship yang tidak selalu memberikan kompensasi memadai. Ketika semua itu dijumlahkan, perjalanan menjadi dokter bukan hanya panjang dan melelahkan tetapi juga sangat menguras finansial. Maka tidak heran jika banyak dokter merasa kecewa ketika realitas penghasilan ternyata jauh dari ekspektasi.

Selama berada di praktik tersebut, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ketimpangan itu terasa begitu nyata. Dokter harus memeriksa pasien tanpa jeda panjang, mendengarkan keluhan dengan sabar, membuat keputusan klinis cepat, dan memberikan pelayanan terbaik dalam berbagai kondisi. Namun di balik setiap tindakan profesional itu, ada kenyataan pahit bahwa upah yang diterima tidak mencerminkan beratnya tanggung jawab yang mereka pikul sebuah tanggung jawab yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan nyawa manusia.

Dokter tersebut juga menjelaskan bahwa masalah gaji dokter bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang sistem. Banyak dokter umum masih berstatus kontrak atau honorer tanpa kepastian karier, tanpa tunjangan jelas, dan tanpa jaminan kenaikan pendapatan. Ketimpangan antar fasilitas kesehatan pun sangat besar, tergantung lokasi dan kebijakan masing-masing institusi. Sementara itu, beban kerja bisa mencapai 60 jam per minggu, kondisi yang perlahan tetapi pasti menggerus kualitas hidup mereka.

Temuan field study ini membuat saya semakin yakin bahwa persoalan gaji dokter di Indonesia tidak boleh lagi dianggap remeh. Bagaimana mungkin kita berharap pelayanan kesehatan yang berkualitas jika tenaga medis yang menjadi garda terdepan tidak mendapatkan penghargaan yang layak? Mahalnya biaya pendidikan dokter, panjangnya masa studi, hingga beratnya beban kerja seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem remunerasi tenaga kesehatan.

Menurut saya, sudah saatnya kesejahteraan dokter menjadi perhatian utama. Jika Indonesia ingin memiliki sistem kesehatan yang kuat, berkeadilan, dan mampu melayani masyarakat secara optimal, maka menghargai tenaga medis secara pantas adalah langkah pertama yang harus diwujudkan. Field study ini bukan sekadar observasi tetapi bukti nyata bahwa perubahan tersebut sangat diperlukan dan mendesak.