Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Konten dari Pengguna
Interaksi Metode Demokrasi dengan Ideologi Pancasila
3 November 2024 16:25 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari zahra sobriani zaidah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Zahra Sobriani Zaidah*
Demokrasi di Indonesia belandaskan pada ideologi pancasila, yang tidak hanya mengutamakan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan yang adil bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, demokrasi pancasila menghadapi tantangan besar, termasuk kecurangan dalam pemilu,korupsi, dan diskriminasi elit politik, yang seringkali melemahkan integritas demokrasi dan mengabaikan keoentingan rakyat.
ADVERTISEMENT
Globalisasi membawa pengaruh nilai nilai liberal dan kapitalisme global, yang seringkali tidak sejalan dengan nilai kebersamaan, solidaritas, dan kesejahteraan kolektif dalam pancasila. Hal ini terutama terlihat dalam demokrasi liberal yang lebih mengedepankan kebebasan individu, seringkali tanpa batasan, yang berpotensi menyebabkan polarisasi sosial dan merusak persatuan bangsa. Sementara itu, dalam demokrasi pancasila, kebebasan individu selalu diimbangi dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat.
Selain itu, demokrasi pancasila seharusnya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar pemungutan suara mayoritas. Namun, dalam praktiknya, voting sering kali menggantikan prinsip musyawarah, dan pengambilan keputusan di parlemen cenderung di kendalikan oleh fraksi mayoritas. Hal ini menunjukan pergeseran dari esensi demokrasi pancasila menuju praktik demokrasi liberal, yang lebih mengedepankan suara mayoritas ketimbang mufakat.
ADVERTISEMENT
Untuk memperkuat demokrasi yang sesuai dengan pancasila, diperlukan langkah konkret, termasuk pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nilai nilai pancasila, reformasi politik yang mendalam, dan pemungutan lembaga antikorupsi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik juga sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan demokrasi indonesia dapat berfungsi secara efektif dan tetap relevan di era globalisasi, menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif deki menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan sesuai nilai nilai pancasila.
Demokrasi pancasila di Indonesia mengutamakan nilai nilai moral, sosial, dan musyawarah untuk mufakat. Namun, penerapannya menghadapi tantangan dari pengaruh global, liberalisme, serta masalah internal seperti oligarki dan korupsi yang menghambat keadilan sosial dan memicu ketidakpercayaan masyarakat. Untuk itu, reformasi struktural dibutuhlan, termasuk penguatan lembaga antikorupsi dan sistem peradilan yanh independen. Pendidikan berbasis pancasila juga perlu dikembangkan agar generasi muda menginternalisasi nilai nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan gotong royong. Selain itu, budaya politik yanh sehat, dengan pemimpin yang berintegras dan pertisipasi masyarakat luas, sangat diperlukan. Teknologi informasi serta media massa yang independen juga menjadi alat penting dalam pengawasan dan partisipasi masyarakat, sehingga demokrasi tidak hanua menjadi milik elittetapu benar benar mewakili aspirasi rakyat. Dengan memperkuat langkah-langkah ini, indonesia dapat menjaga demokrasi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan cita-cita bangsa, menjadikan Indonesia negara yang sejahteta dan harmonis dalam menghadapi tantangan zaman.
ADVERTISEMENT
*penulis adalah