Krisis Pangan Myanmar Cermin Kegagalan Keamanan ASEAN
Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Zahra Suci Ramadhani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah sorotan dunia terhadap perang dan konflik global, tragedi kemanusiaan di Myanmar sering tenggelam dalam senyap. Negara yang sejak kudeta militer 2021 terjerumus ke dalam kekacauan kini menghadapi ancaman baru yang tak kalah mematikan, kelaparan massal.
Data dari World Food Programme (WFP) menunjukkan bahwa lebih dari 16 juta warga Myanmar kini mengalami kerawanan pangan akut, sementara lebih dari 540 ribu anak diperkirakan menderita malnutrisi berat.
Di negara bagian Rakhine, yang menjadi episentrum konflik dan krisis kemanusiaan, 57% keluarga tidak mampu membeli makanan pokok, dan harga bahan pangan melonjak hingga empat kali lipat dibandingkan sebelum konflik.
Pembatasan pergerakan dan blokade bantuan kemanusiaan memperburuk keadaan, terutama bagi kelompok minoritas Rohingya yang kembali terpaksa mengungsi ke Bangladesh.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Human Security (Keamanan Manusia) yang menegaskan bahwa keamanan sejati tidak hanya diukur dari stabilitas militer, tetapi juga dari perlindungan terhadap hak dasar manusia, termasuk hak atas pangan dan keselamatan.
Rezim militer Myanmar gagal total melindungi rakyatnya, sementara prinsip non-interference ASEAN justru menjadi penghalang untuk bertindak lebih tegas.
Dilihat melalui lensa teori Realisme, tindakan militer Myanmar mencerminkan upaya mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan rakyat, sementara dari perspektif Liberalisme, lemahnya koordinasi dan respons ASEAN menunjukkan keterbatasan lembaga regional dalam mempraktikkan kerja sama kemanusiaan yang efektif.
Akibatnya, krisis ini tidak lagi bersifat domestik, melainkan telah menjadi ancaman keamanan non-tradisional bagi kawasan, menimbulkan dampak lintas-batas berupa arus pengungsi, perdagangan manusia, dan ketegangan sosial di negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Bangladesh.
Situasi ini menegaskan bahwa keamanan kawasan tidak dapat dicapai hanya melalui stabilitas politik, tetapi harus melibatkan perlindungan manusia dari kelaparan dan kekerasan struktural.
Myanmar hari ini menjadi cermin bagi ASEAN bahwa selama kawasan masih menutup mata terhadap penderitaan kemanusiaan, maka keamanan regional hanya akan menjadi ilusi diplomatik tanpa keberpihakan nyata kepada rakyat yang kelaparan dan terpinggirkan.