Kanibalisme Ekonomi di Balik Manisnya Narasi Ekonomi Kreatif

Di sepanjang jalanan kota, mulai dari trotoar hingga gang-gang pemukiman padat, deretan kedai franchise es teh jumbo, seblak, hingga ayam geprek menjamur bak cendawan di musim hujan. Di balik salah satu gerobak beratap terpal itu, sangat mungkin berdiri seorang sarjana yang baru melepas toga, atau seorang mantan buruh pabrik tekstil yang baru saja menerima pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK). Narasi resmi pemerintah acap kali membingkai fenomena ini sebagai "kebangkitan ekonomi kreatif" dan bukti ketangguhan UMKM. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, romantisasi ini menutupi sebuah tragedi struktural: menjamurnya gerobak-gerobak itu bukanlah wujud murni inovasi bisnis, melainkan pelampung terakhir masyarakat di tengah karamnya ketersediaan lapangan kerja formal.

Pilihan merambah usaha kuliner berskala mikro jarang sekali lahir dari sebuah visi wirausaha yang ambisius; mayoritas lahir dari keterpaksaan dan keputusasaan. Berbeda dengan sektor manufaktur atau industri berbasis teknologi yang membutuhkan keahlian teknis khusus dan permodalan signifikan, bisnis makanan dan minuman memiliki pintu masuk yang sangat longgar. Berbekal peralatan dapur seadanya dan modal ratusan ribu rupiah, siapa saja bisa berjualan. Kondisi ini menjadikan sektor kuliner mikro semata-mata sebagai mekanisme bertahan hidup ketimbang pilihan karir yang disengaja.

Mari kita lihat realitas angkanya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten menunjukkan bahwa sekitar 59-60% tenaga kerja Indonesia terperangkap di sektor informal. Lonjakan pekerja informal ini berbanding lurus dengan rentetan gelombang PHK. Sepanjang beberapa tahun terakhir, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat puluhan ribu pekerja sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki kehilangan mata pencaharian. Ketika pintu pabrik tertutup rapat dan ijazah perguruan tinggi tak lagi menjamin kursi di perkantoran, masyarakat tidak memiliki kemewahan untuk memilih. Mereka terpaksa beralih profesi menjadi pedagang kaki lima demi memastikan dapur tetap mengepul esok hari.

Ironisnya, pelampung ini pun perlahan mulai bocor. Konsentrasi pelaku usaha yang menumpuk pada komoditas yang seragam memicu persaingan berdarah di lapangan. Dalam kondisi pasar yang jenuh oleh produk homogen, perang harga (price war) menjadi satu-satunya instrumen persaingan. Minuman dijual dengan harga Rp5.000, memangkas marjin keuntungan hingga ke titik nadir. Implikasinya, pendapatan yang diperoleh sering kali hanya cukup untuk menyambung operasional harian, tanpa ada ruang untuk akumulasi modal, tabungan, apalagi jaminan kesehatan.

Sirkulasi uang dalam ekosistem ini cenderung bergerak stagnan di kalangan kelas menengah ke bawah. Pertumbuhan usaha mikro yang membengkak ini tidak bisa dilepaskan dari disorientasi strategi pembangunan ekonomi nasional. Fokus investasi pemerintah yang kian condong pada sektor padat modal dan ekstraktif seperti pertambangan dan hilirisasi memang berhasil menggelembungkan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, angka-angka makro yang cantik itu gagal menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi penyerapan tenaga kerja secara masif.

Ketimpangan antara ledakan angkatan kerja dan menyusutnya kapasitas industri formal adalah celah struktural yang kini diisi secara paksa oleh sektor informal. Oleh karena itu, dominasi UMKM kuliner di pinggir jalan tidak semestinya terus-menerus divalidasi dan diromantisasi sebagai bentuk "kemandirian ekonomi". Narasi usang tersebut harus dihentikan, dan fenomena ini harus ditatap sebagai tamparan keras bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan penyerapan tenaga kerja dan merekonstruksi peta jalan industrialisasi nasional yang lebih berpihak pada penciptaan ruang kerja yang layak.

Gambar Ilustrasi buatan AI