Mitigasi Bencana Itu Sunyi, Bagi-bagi Sembako Lebih Seksi

Indonesia ini ibarat etalase bencana super lengkap. Kita duduk manis di atas Ring of Fire dengan 127 gunung berapi aktif, dan setiap tahunnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) rata-rata mencatat 3.000 hingga 4.000 kejadian bencana yang mayoritasnya didominasi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Tapi, realitas geografis yang ngeri ini sayangnya belum nyambung dengan postur APBN kita. Tata kelola bencana di negara ini masih terjebak pada gaya "pemadam kebakaran": tunggu kejadian, panik, baru cari air.

Kalau kita bedah anatomi anggarannya, ketimpangannya membuat geleng-geleng kepala. Alokasi perlindungan bencana per kapita di Indonesia itu sangat miris, rasanya tidak lebih mahal dari bayar parkir motor di minimarket. Coba bandingkan data riilnya: alokasi pagu anggaran BNPB belakangan ini sering kali hanya berkisar di angka Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. Angka ini terlihat sangat kerdil kalau disandingkan dengan program unggulan presiden kita, misalnya proyek Makan Bergizi Gratis yang dengan mudah menyedot alokasi puluhan hingga angka Rp71 triliun di tahap awal.

Ironisnya lagi, dari porsi dana kebencanaan yang sudah sempit itu, hampir 90 persennya lari untuk fase tanggap darurat pasca-bencana. Artinya, uang negara baru cair untuk beli tenda darurat, mi instan, dan selimut setelah rumah warga hancur. Sementara itu, alokasi untuk pencegahan seperti perawatan daerah resapan air, penguatan tebing, atau perbaikan early warning system malah jadi anak tiri. Bahkan di tingkat daerah, anggaran yang seharusnya bisa dikelola lebih taktis untuk mitigasi sering kali dibiarkan mengendap menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun karena mismanajemen birokrasi.

Secara logika manajemen sektor publik, keengganan berinvestasi di fase pencegahan ini adalah blunder fatal. Bank Dunia dan berbagai studi ekonomi rasional sudah sering mengingatkan: setiap Rp1.000 yang kita keluarkan untuk mitigasi, bisa menghemat pengeluaran perbaikan hingga Rp4.000 sampai Rp10.000 dari potensi kerusakan. Membiarkan bencana terjadi dan baru keluar uang untuk perbaikan itu sama saja menjebak neraca negara dalam sistem "cicilan kerugian seumur hidup".

Lalu, kenapa para pengambil kebijakan seolah malas memprioritaskan mitigasi struktural? Jawabannya klasik: pencegahan itu tidak ada value elektoralnya.

Kerja-kerja mitigasi, merawat ekosistem hulu, atau merapikan tata ruang itu kerja birokrasi yang sunyi. Tidak ada jurnalis yang meliput. Seorang pejabat tidak bisa bikin press release atau vlog heroik di lokasi bencana yang sukses dicegah dan urung terjadi. Sebaliknya, bencana yang sudah meluluhlantakkan wilayah adalah panggung politik gratis yang paripurna. Elite politik bisa turun pakai helikopter, dikelilingi kamera, lalu bagi-bagi sembako kepada korban. Tindakan reaktif ini menciptakan ilusi seolah mereka sangat peduli, sekaligus menutupi fakta bahwa banyak bencana ekologis yang terjadi murni karena rusaknya lingkungan hidup dan obral izin ekstraktif yang dibiarkan sejak awal.

Merawat akan selalu lebih murah daripada memperbaiki. Selama paradigma kebijakan publik kita masih memandang bencana

panggung teater kedaruratan untuk panjat sosial (pansos), nyawa dan ruang hidup warga akan terus jadi tumbal. Sudah saatnya kita menuntut perombakan postur anggaran agar lebih rasional memprioritaskan mitigasi pencegahan. Sebab, urusan keselamatan nyawa warga negara tidak seharusnya bergantung pada donasi platform urunan online.

Gambar ilustrasi hasil generate AI.