Siapa Takut Menghitung Mandalika?

​Pada bulan Oktober, Asia Tenggara menjadi tuan rumah bagi dua ajang balap kelas dunia yang digelar berdekatan: Formula 1 Singapore Grand Prix di Marina Bay dan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Keduanya sering disandingkan sebagai etalase kebanggaan nasional dan ujung tombak sport tourism. Namun, di balik gegap gempita tersebut, ada satu perbandingan krusial yang luput dari perhatian publik: seberapa transparan pemerintah di kedua negara dalam menghitung neraca untung-rugi balapannya.

​Singapura dapat menjadi rujukan tata kelola penyelenggaraan acara bertaraf internasional.

Terlepas dari perdebatan kebijakan, pemerintah Singapura secara terbuka menyatakan biaya penyelenggaraan F1 mencapai sekitar S$135–140 juta per tahun, dengan 60 persen di antaranya ditanggung pemerintah. ​Tidak hanya biaya, manfaatnya pun dikalkulasi secara presisi. Pemerintah Singapura mencatat tambahan belanja wisatawan mencapai S$130 juta per tahun. Kata kuncinya ada pada "tambahan" (incremental). Pendapatan yang dihitung adalah lonjakan belanja yang terjadi di luar pengeluaran pariwisata pada akhir pekan biasa. Semua kalkulasi ini berikut evaluasi menyeluruh sebelum memperpanjang kontrak hingga 2028 dijelaskan secara gamblang kepada parlemen. Bahkan, risiko eksternal seperti kabut asap pun masuk dalam skema kontingensi.

Lantas, bagaimana dengan Mandalika? Sebagai sebuah mahakarya infrastruktur, Sirkuit Mandalika patut dibanggakan. Namun, tata kelola anggarannya masih menyisakan banyak tanda tanya.

Setiap tahun, persoalan hosting fee kepada Dorna Sports yang nilainya mencapai lebih dari Rp231 miliar dan naik sekitar 5 persen tiap tahunnya selalu menjadi drama birokrasi menjelang hari-H. Pada penyelenggaraan sebelumnya, beban ini sempat dilempar ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebelum akhirnya ditegur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini, jelang balapan 2026, persoalan serupa kembali berulang. ITDC dan MGPA masih menunggu kejelasan skema dukungan dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya mampu menanggung biaya operasional pendukung. Terkesan ada keengganan institusional dalam menanggung beban biaya utama ini.

​Di sisi lain, narasi yang dibangun selalu berkisar pada angka-angka fantastis. Pemerintah mengklaim dampak ekonomi MotoGP mencapai hampir Rp5 triliun. Namun, hingga saat ini, belum ada penjelasan publik mengenai metodologi perhitungan tersebut. Publik tidak pernah tahu pasti; dari triliunan rupiah perputaran uang tersebut, berapa yang murni uang "tambahan" dari luar, berapa yang kembali ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan yang terpenting, berapa yang benar-benar menetes ke ekonomi akar rumput warga NTB. ​Menyebutkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika telah menyerap investasi Rp6 triliun dan puluhan ribu tenaga kerja adalah pembelaan yang sah. Namun, besarnya taruhan investasi ini justru menuntut adanya pengujian klaim secara terukur, bukan sekadar pengulangan jargon promosi.

​Presiden sendiri telah memberi arahan tegas bahwa setiap agenda olahraga hingga tahun 2029 harus menghasilkan dampak ekonomi yang nyata, bukan sekadar ajang membelanjakan anggaran negara. Arahan ini akan kehilangan maknanya jika tidak dibarengi dengan parameter ukur yang jelas.

​Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, ada empat langkah konkret yang harus diambil pemerintah. Pertama, tetapkan mekanisme dan pos anggaran hosting fee sejak awal perencanaan (APBN/APBD/BUMN), beserta dasar hukumnya. Hilangkan tradisi "sistem kebut semalam" dalam urusan pendanaan event internasional.

​Kedua, terbitkan neraca tahunan yang memuat seluruh alokasi dan realisasi anggaran penyelenggaraan secara transparan. Ketiga, terapkan metodologi perhitungan dampak ekonomi yang memperhitungkan nilai "tambahan" riil yang masuk, serta pastikan angka tersebut diverifikasi oleh pihak independen. Keempat, sampaikan laporan rinci mengenai manfaat langsung bagi masyarakat NTB seperti peningkatan pendapatan UMKM dan serapan tenaga kerja lokal alih-alih sekadar melempar angka agregat nasional.

​Kebanggaan nasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan akuntabilitas. Sirkuit Mandalika adalah aset berharga bangsa ini, dan tepuk tangan di tribun penonton akan terdengar jauh lebih bermakna apabila neracanya terbuka. Singapura telah membuktikan bahwa negara yang yakin pada investasinya, tidak akan pernah takut menghitung untung-ruginya di hadapan publik.

Gambar Ilustrasi dari AI