Dari Televisi Ke Algoritma: Siapa Yang Kini Mengatur Perhatian Audiens?

ilustrasi television vs digital media (sumber: https://pixabay.com/id)

Bayangkan suatu malam di Jakarta: seorang ibu rumah tangga duduk di depan televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Matanya tertuju pada layar ponsel di tangannya, menggulir video pendek satu demi satu, tanpa perlu menunggu jam tayang tertentu. Televisi masih menyala, tapi ia telah kalah bersaing memperebutkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari rating: perhatian.

Situasi tersebut bukan sekadar fenomena individual. Data mengenai konsumsi internet dan media di Indonesia menunjukkan pola serupa berlangsung dalam skala yang jauh lebih luas. Selama puluhan tahun, televisi berdiri sebagai penjaga gerbang utama informasi dan hiburan. Kini, posisi tersebut menghadapi pesaing baru sistem algoritmik yang bekerja tanpa mengenal jam tayang dan secara terus-menerus menyesuaikan rekomendasi dengan perilaku pengguna.

Ketika Televisi Menjadi Penentu Realitas Bersama

Televisi bukan sekadar medium hiburan; melalui proses seleksi dan penonjolan isu, televisi turut memengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam kajian komunikasi massa, posisi tersebut dapat dipahami melalui konsep gatekeeping ketika institusi media memiliki kewenangan untuk menentukan informasi apa yang dipilih dan disebarluaskan kepada khalayak. Konsep ini berkaitan erat dengan teori agenda-setting yang dirumuskan McCombs dan Shaw (1972): media massa tidak selalu berhasil memberi tahu khalayak apa yang harus dipikirkan, tetapi sangat efektif dalam menentukan apa yang layak dipikirkan.

Televisi memiliki karakter distribusi yang memungkinkan khalayak dalam jumlah besar mengakses program yang sama pada waktu yang relatif bersamaan. Ada ruang editorial di baliknya produser, redaktur, tim kurasi yang menyaring, memverifikasi, dan menyusun prioritas. Kekuasaan itu memang tersentralisasi dan rentan disalahgunakan, tapi ia juga menciptakan pengalaman media yang relatif seragam di antara kelompok audiens.

Realitas itu kini retak.

Algoritma sebagai Kurator Baru yang Tak Terlihat

Pergeseran paling mendasar bukan sekadar berpindahnya audiens dari layar televisi ke layar ponsel, melainkan semakin besarnya peran sistem otomatis dalam proses kurasi konten. YouTube, TikTok, Instagram, dan platform streaming menjalankan sistem rekomendasi berbasis riwayat klik, durasi tonton, dan pola interaksi, sehingga mereka dapat menciptakan pengalaman informasi yang berbeda bagi setiap pengguna.

Dalam sistem yang mengoptimalkan keterlibatan pengguna, konten yang mampu mempertahankan perhatian dapat memperoleh distribusi yang lebih besar, terlepas dari apakah konten tersebut bersifat informatif, hiburan, atau provokatif. Peran redaktur dalam menentukan distribusi konten tidak lagi menjadi satu-satunya mekanisme kurasi; sistem rekomendasi algoritmik kini turut menentukan konten yang memperoleh visibilitas lebih besar.

Konsekuensinya terasa dalam bentuk yang oleh sejumlah pengamat media disebut sebagai budaya “snackable content” informasi yang dipotong menjadi keping-keping pendek, cepat dicerna, cepat pula dilupakan. Data mendukung pergeseran ini. Menurut survei APJII (2024), penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen dari total populasi, meningkat dari 78,1 persen pada 2023 dan 64,8 persen pada 2018 dengan generasi milenial dan Gen Z sebagai kelompok pengguna dengan tingkat penetrasi tertinggi, masing-masing 93,17 persen dan 87,02 persen. Di sisi layar televisi sendiri, laporan Nielsen (2024) mencatat bahwa video streaming berkontribusi 41,4 persen dari total tontonan TV di Amerika Serikat pada Juli 2024, melampaui kontribusi TV kabel maupun siaran terestrial untuk pertama kalinya indikasi bahwa pergeseran ini bukan sekadar isu lokal, meski pola dan kecepatannya berbeda di tiap negara. Di Indonesia, Direktur Eksekutif Nielsen Indonesia Hellen Katherina menyebut internet kini menjadi media dengan jangkauan tertinggi kedua setelah televisi, sehingga stasiun TV harus berebut anggaran iklan dengan media sosial.

Hilangnya Kontrol Editorial, Munculnya Ruang Gema

Ketika sistem algoritmik semakin berperan dalam kurasi, muncul persoalan baru mengenai transparansi dan akuntabilitas. Stasiun televisi bisa ditegur oleh lembaga penyiaran, dituntut secara hukum, atau dikritik secara terbuka karena kontennya. Algoritma platform digital jauh lebih sulit dimintai pertanggungjawaban ia beroperasi sebagai kotak hitam yang bahkan perusahaan pembuatnya sendiri kerap kesulitan menjelaskan secara utuh mengapa suatu konten direkomendasikan.

Personalisasi yang ekstrem ini berkaitan dengan apa yang dalam literatur komunikasi disebut sebagai filter bubble kecenderungan sistem rekomendasi untuk secara bertahap menyodorkan konten yang menguatkan pola preferensi yang sudah terbentuk. Konsep ini berbeda dari echo chamber, yang lebih menekankan pada dinamika sosial ketika seseorang secara aktif memilih bergaul dengan kelompok yang sepaham. Keduanya kerap tumpang tindih dalam praktik, namun berasal dari mekanisme yang tidak identik.

Fenomena tersebut juga sering dikaitkan dalam literatur dengan risiko fragmentasi ruang informasi dan polarisasi, meskipun hubungan antara algoritma, paparan informasi, dan polarisasi masih menjadi perdebatan akademik yang belum sepenuhnya tuntas.

Kemunduran atau Evolusi yang Wajar?

Salah satu pandangan kritis terhadap pergeseran ini menilai bahwa ketika algoritma menggantikan sebagian peran editor, nilai jurnalistik seperti verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik berisiko kalah bersaing dengan sensasi dan kecepatan. Argumen ini memiliki dasar empiris: sejumlah penelitian tentang sistem rekomendasi menunjukkan bahwa konten yang memicu emosi negatif kemarahan, ketakutan, kejutan cenderung memperoleh distribusi algoritmik yang lebih luas dibanding konten informatif yang beremosi netral, meski besaran efek ini bervariasi antarplatform dan belum bisa digeneralisasi secara mutlak.

Perspektif lain menawarkan nuansa berbeda: pergeseran ini dipandang bukan semata kemunduran, melainkan bagian dari demokratisasi produksi konten. Jika dulu hanya segelintir institusi televisi yang punya kewenangan menentukan apa yang layak ditonton publik, kini semakin banyak individu dan kelompok dari kreator independen hingga akademisi dapat membangun ka

nal komunikasi

sendiri, meski akses ini tetap dibentuk oleh kesenjangan literasi digital, infrastruktur, dan modal ekonomi.

Dari sudut pandang pengguna platform digital sendiri, argumennya lebih pragmatis: algoritma menawarkan tingkat personalisasi yang sulit diberikan oleh model penyiaran televisi konvensional. Seseorang yang tertarik pada isu perubahan iklim tidak perlu menunggu stasiun televisi memutuskan untuk menayangkan liputan soal itu ia bisa langsung menemukan berbagai sudut pandang dalam hitungan detik.

Yang sering luput dari perdebatan ini adalah bahwa kedua sistem editorial manusia dan algoritma mesin sama-sama punya bias. Televisi punya bias institusional, kepentingan pengiklan, dan agenda politik pemiliknya. Algoritma punya bias komersial yang tersembunyi di balik kode: memprioritaskan apa pun yang menghasilkan lebih banyak waktu tonton dan data. Pertanyaannya bukan lagi “mana yang lebih objektif”, melainkan “bias siapa yang lebih mudah kita pahami dan awasi”.

Tanggung Jawab yang Terbelah

Situasi ini menempatkan tanggung jawab pada dua pihak sekaligus. Media lama televisi dan institusi jurnalistik konvensional menghadapi tuntutan dari publik, akademisi, maupun tekanan pasar untuk beradaptasi dengan lanskap digital, tanpa kehilangan fungsi verifikasi dan kurasi yang selama ini menjadi nilai jual utamanya. Salah satu tantangannya adalah bagaimana media lama beradaptasi dengan logika digital tanpa sepenuhnya meninggalkan fungsi tersebut misalnya ketika sejumlah stasiun televisi dan media arus utama kini turut memproduksi konten dalam format YouTube Shorts, Reels, dan TikTok, atau menyesuaikan judul dan durasi berita agar lebih kompatibel dengan algoritma distribusi platform digital.

Di sisi lain, platform digital dan pembuat algoritmanya menghadapi tekanan yang semakin besar untuk lebih transparan soal cara kerja sistem rekomendasi mereka. Uni Eropa, misalnya, mewajibkan platform besar mengungkap parameter utama sistem rekomendasinya melalui Digital Services Act. Di Indonesia, kerangka regulasi untuk transparansi algoritma platform digital masih dalam tahap awal dan belum sekomprehensif itu, meski isu ini mulai masuk dalam diskursus kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Masa Depan Otoritas Media: Siapa yang Akan Dipercaya?

Pergeseran otoritas dari televisi ke algoritma pada dasarnya adalah pergeseran dari otoritas institusional menuju otoritas yang lebih terdistribusi dan personal. Ruang informasi publik kini semakin terfragmentasi ke dalam pengalaman media yang berbeda-beda, meskipun masyarakat masih berbagi sejumlah sumber dan agenda yang sama terutama untuk peristiwa besar seperti pertandingan olahraga atau krisis nasional, yang menurut data Nielsen (Q4 2025) justru mampu mendorong lonjakan penonton siaran televisi langsung.

Pertanyaan besar ke depan bukan lagi soal platform mana yang akan menang televisi, YouTube, TikTok, atau yang belum lahir melainkan soal bagaimana masyarakat membangun kembali kemampuan untuk membedakan informasi yang bernilai dari yang sekadar menarik perhatian. Literasi media, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar kemampuan membaca berita secara kritis, tetapi juga memahami logika di balik algoritma yang menyodorkan konten ke hadapan kita setiap hari.

Televisi menghadapi perubahan peran dalam ekosistem media yang semakin terfragmentasi, bukan kepunahan. Tanggung jawab atas kualitas informasi publik pun tidak lagi berada pada satu institusi ia tersebar antara media, platform, pembuat konten, regulator, dan pengguna sendiri. Ketika tidak ada lagi satu pihak yang sepenuhnya mengendalikan apa yang kita lihat, pertanyaan yang tersisa justru lebih mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas apa yang akhirnya kita percaya?

Zahwa assyifa sadhika, mahasiswa ilmu komunikasi, unpam.