Mengapa Siswa Selalu Menjadi Percobaan Kurikulum?

Ilustrasi ruang kelas. Sumber: Pixabay (Kelas Guiyang)

Perubahan kurikulum di Indonesia seolah menjadi siklus yang terus berulang. Hampir setiap pergantian kepemimpinan dalam bidang pendidikan, sistem pembelajaran kembali mengalami perubahan. Mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka, semuanya hadir dengan tujuan memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Namun, di balik perubahan tersebut, siswa menjadi pihak yang paling sering merasakan dampaknya.

Data menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami lebih dari sepuluh kali perubahan kurikulum sejak tahun 1947 hingga Kurikulum Merdeka saat ini. Perubahan tersebut sering kali dipengaruhi oleh perkembangan zaman, pergantian kepemimpinan pendidikan, hingga tuntutan globalisasi dan teknologi. Akan tetapi, perubahan yang terlalu cepat justru menimbulkan berbagai persoalan baru di lingkungan sekolah.

Siswa dituntut untuk terus menyesuaikan diri terhadap metode pembelajaran, sistem penilaian, dan pola pendidikan yang selalu berubah. Guru juga harus beradaptasi dengan administrasi serta konsep pembelajaran baru dalam waktu singkat. Akibatnya, proses pendidikan sering kali tidak berjalan secara stabil. Dalam kondisi tersebut, siswa seolah menjadi “objek percobaan” dari kebijakan pendidikan yang terus berubah tanpa kesiapan yang matang.

Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui perspektif sosiologi pendidikan karena pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga berhubungan dengan struktur sosial, kekuasaan, dan proses pembentukan masyarakat. Melalui pandangan tokoh-tokoh sosiologi klasik seperti Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber, perubahan kurikulum dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang memengaruhi kehidupan siswa secara langsung.

Pendidikan sebagai Alat Sosialisasi Menurut Emile Durkheim

Emile Durkheim memandang pendidikan sebagai alat sosialisasi yang berfungsi membentuk individu agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan sosial serta membangun solidaritas di tengah masyarakat. Melalui pendidikan, siswa diajarkan mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, dan cara hidup bersama dalam lingkungan sosial.

Namun, perubahan kurikulum yang terlalu sering justru menciptakan kondisi yang tidak stabil dalam dunia pendidikan. Siswa harus terus menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran baru, sementara guru dituntut memahami perubahan tersebut dalam waktu singkat. Akibatnya, pendidikan kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pembentukan karakter dan stabilitas sosial.

Selain itu, Durkheim juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam pendidikan. Dalam kenyataannya, perubahan kurikulum sering kali memperlihatkan ketimpangan antar sekolah. Sekolah dengan fasilitas lengkap dan akses teknologi yang baik lebih mudah mengikuti perubahan kurikulum dibanding sekolah di daerah yang memiliki keterbatasan sarana dan tenaga pengajar.

Pendidikan dan Relasi Kekuasaan Menurut Karl Marx

Karl Marx memandang pendidikan sebagai bagian dari struktur sosial yang berkaitan erat dengan kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu. Dalam perspektif Marx, sekolah tidak sepenuhnya netral karena dapat menjadi alat reproduksi sosial yang mempertahankan sistem yang sudah ada.

Dalam konteks perubahan kurikulum di Indonesia, siswa diposisikan sebagai pihak yang harus mengikuti tuntutan sistem pendidikan tanpa memiliki ruang untuk menentukan kebutuhan belajar mereka sendiri. Kurikulum dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dalam bidang pendidikan, sedangkan siswa dan guru hanya menjadi pelaksana kebijakan tersebut.

Fenomena “ganti menteri, ganti kurikulum” akhirnya membuat pendidikan terlihat lebih dekat dengan kepentingan kebijakan dibanding kebutuhan nyata siswa. Perubahan kurikulum yang terus terjadi juga menciptakan tekanan sosial baru bagi siswa. Mereka dituntut untuk selalu aktif, kreatif, produktif, dan mampu mengikuti standar pendidikan modern.

Siswa yang berhasil mengikuti perubahan dianggap sebagai siswa unggul, sedangkan siswa yang kesulitan beradaptasi sering dianggap tertinggal. Padahal, kemampuan siswa tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi yang mereka miliki. Siswa dari kelompok ekonomi menengah ke atas cenderung memiliki akses belajar yang lebih baik dibanding siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas.

Rasionalisasi Pendidikan Menurut Max Weber

Max Weber menjelaskan bahwa masyarakat modern dipengaruhi oleh proses rasionalisasi, yaitu kecenderungan untuk mengatur segala sesuatu secara sistematis, administratif, dan terukur. Dalam dunia pendidikan, rasionalisasi terlihat melalui banyaknya aturan, administrasi, sistem penilaian, dan target capaian pembelajaran yang harus dipenuhi sekolah.

Akibatnya, pendidikan menjadi terlalu fokus pada aspek administratif dibanding pengalaman belajar siswa secara langsung. Guru lebih sibuk menyesuaikan dokumen dan laporan kurikulum, sementara siswa harus terus mengikuti sistem evaluasi yang berubah-ubah.

Fenomena ini terlihat jelas dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Secara konsep, kurikulum tersebut menawarkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak sekolah yang belum siap menerapkannya secara maksimal. Tidak semua guru memahami metode pembelajaran berbasis proyek, tidak semua sekolah memiliki fasilitas memadai, dan tidak semua siswa memiliki kondisi belajar yang mendukung.

Selain itu, perubahan Kurikulum Merdeka terbaru juga menghadirkan penyesuaian baru seperti penambahan pembelajaran Coding dan Artificial Intelligence (AI). Meskipun bertujuan mengikuti perkembangan zaman, perubahan tersebut kembali menuntut sekolah, guru, dan siswa untuk beradaptasi dalam waktu yang relatif singkat.

Dampak Perubahan Kurikulum terhadap Siswa

Perubahan kurikulum yang terlalu sering tidak hanya berdampak pada sistem pembelajaran, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis siswa. Siswa dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan metode belajar, sistem tugas, serta pola evaluasi baru dalam waktu singkat.

Akibatnya, banyak siswa mengalami tekanan akademik, kebingungan dalam memahami sistem pembelajaran, hingga kehilangan motivasi belajar. Banyak siswa akhirnya belajar hanya demi memenuhi tuntutan sistem, bukan untuk memahami pengetahuan secara mendalam. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan kehilangan makna humanisnya sebagai ruang pengembangan potensi manusia.

Selain itu, perubahan kurikulum juga memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali lebih sibuk mengganti konsep dibanding memperbaiki persoalan mendasar seperti pemerataan fasilitas sekolah, kualitas tenaga pengajar, dan kesejahteraan siswa.

Penutup

Perubahan kurikulum memang penting sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Namun, perubahan tersebut seharusnya dilakukan dengan kesiapan yang matang dan mempertimbangkan kondisi nyata siswa serta guru di lapangan.

Melalui pandangan Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber, dapat dipahami bahwa pendidikan bukan hanya persoalan sistem belajar, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial, relasi kekuasaan, dan proses administrasi dalam masyarakat modern.

Siswa tidak seharusnya terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari perubahan kebijakan pendidikan yang belum matang. Pendidikan seharusnya menciptakan ruang belajar yang stabil, setara, dan manusiawi, bukan menjadikan siswa sebagai objek yang terus menerus dipaksa menyesuaikan diri terhadap sistem yang berubah. Sebab pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa sering kurikulum diganti, tetapi oleh seberapa jauh sistem pendidikan mampu memahami kebutuhan nyata siswa sebagai manusia yang sedang belajar dan berkembang.