Pendidikan Gerwani: Senjata Perempuan Desa

Foto: L'Odyssée Belle / Unsplash

Jika kita membicarakan sejarah perempuan di era awal kemerdekaan Indonesia, ingatan publik sering kali tertuju pada narasi elit perkotaan atau tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berpendidikan tinggi. Namun, di balik panggung sejarah formal tersebut, ada jutaan perempuan desa di dekade 1950-an yang hidup dalam bayang-bayang ketimpangan ganda: keterbelakangan ekonomi dan kurungan budaya patriarki.

Di masa itu, menjadi perempuan desa berarti terisolasi dari akses pendidikan dasar. Tanpa kemampuan membaca dan menulis, posisi mereka secara sosial dan politik terkunci di kelas terbawah.

Sosiolog ternama Prancis, Pierre Bourdieu, menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketiadaan modal budaya (cultural capital). Ketika sebuah kelompok sosial tidak memiliki modal budaya yang memadai seperti literasi, ijazah, atau pengetahuan kritis maka struktur masyarakat akan secara otomatis melakukan reproduksi sosial: memproduksi kembali kemiskinan dan ketimpangan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Namun, sejarah Indonesia pernah mencatat sebuah gerakan massa yang secara berani berusaha memutus mata rantai reproduksi sosial tersebut melalui pintu pendidikan kerakyatan: Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Pendidikan Kerakyatan sebagai Distribusi Modal Budaya

Berdiri pada awal 1950-an, Gerwani menyadari betul bahwa ketimpangan yang dialami perempuan akar rumput tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika politik. Perubahan harus dimulai dari hal yang paling mendasar: literasi.

Melalui program Pemberantasan Buta Huruf (PBM) yang masif hingga ke pelosok desa, Gerwani mendirikan kelas-kelas belajar nonformal di balai desa, rumah warga, hingga pinggiran perkebunan. Kelas ini tidak hanya mengajarkan cara mengeja huruf atau berhitung (literacy capital), tetapi juga disisipi dengan pendidikan kesadaran hukum perkawinan, hak-hak buruh tani, dan perlindungan anak.

Langkah ini juga dilengkapi dengan pendirian Taman Melati (pendidikan anak usia dini) dan tempat penitipan anak (daycare) bagi para ibu yang bekerja di sawah atau pabrik. Secara sosiologis, fasilitas ini bukan sekadar bantuan praktis, melainkan bentuk pelepasan beban domestik mutlak agar perempuan memiliki ruang dan waktu untuk mengakumulasi modal budayanya sendiri.

Mengubah Habitus Submisif Menjadi Kritis

Dampak paling mendasar dari intervensi pendidikan kerakyatan ini adalah lahirnya perubahan pada apa yang disebut Bourdieu sebagai habitus pola pikir, sikap, dan kebiasaan yang terinternalisasi dalam diri individu.

Sebelumnya, habitus perempuan desa dibentuk oleh nilai-nilai feodal yang menuntut mereka untuk pasif, submisif, dan menerima ketimpangan sebagai takdir. Kehadiran kelas-kelas edukasi Gerwani membongkar pola pikir tersebut. Perempuan desa diajarkan untuk berani bersuara, berorganisasi, dan menuntut hak-hak dasarnya di ruang publik. Modal budaya yang mereka dapatkan bertransformasi menjadi modal politik untuk melawan ketidakadilan.

Refleksi Masa Kini

Meskipun gerakan ini hancur akibat gempa politik 1965 dan narasinya dimarjinalkan selama berdekade-dekade, praktik pendidikan kerakyatan yang pernah dijalankan Gerwani menyisakan pelajaran penting bagi sosiologi pendidikan masa kini.

Pendidikan tidak pernah berdiri di ruang hampa yang netral.

Pendidikan bisa berfungsi sebagai alat untuk melanggengkan status quo, tetapi di tangan gerakan sosial yang berfokus pada akar rumput, pendidikan adalah instrumen paling ampuh untuk meredistribusi modal budaya dan membebaskan kelompok yang tertindas.

Melihat kembali sejarah pendidikan kerakyatan 1950-an mengingatkan kita bahwa perjuangan kesetaraan gender dan keadilan sosial harus selalu berakar pada satu hal: membuka akses pengetahuan seluas-luasnya bagi mereka yang berada di pinggiran.