Realita Pahit Pencari Kerja: Ketika Kompetensi Diinjak-injak Oleh Koneksi

Ilustrasi Awal Perjuangan Mencari Kerja (Sumber: Pixabay)

Mencari pekerjaan belakangan ini terasa seperti perjuangan yang tidak masuk akal. Kita semua tahu prosedurnya. Dengan kuliah bertahun-tahun, lulus dengan nilai sebaik mungkin, menyusun CV, lalu melamar pekerjaan sesuai aturan. Namun, di lapangan, semua prosedur resmi itu sering kalah telak dengan satu faktor yang namanya "orang dalam".

Istilah "orang dalam" atau ordal ini sudah menjadi rahasia umum yang merusak semangat banyak pencari kerja. Tidak jarang kita mendengar cerita di mana proses rekruitmen hanyalah formalitas belaka. Lowongan dibuka untuk umum, tes dilakukan berhari-hari, tapi sebenarnya posisi itu sudah disiapkan untuk keponakan manajer, anak teman direktur, atau kerabat pejabat. Bagi pelamar yang datang membawa kompetensi murni tanpa bekingan siapa-siapa, ini jelas sebuah penipuan waktu dan harapan.

Kondisi ini makin memprihatinkan jika kita melihat data ketenagakerjaan yang ada. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat sekitar 7,2 juta orang. Memang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,82 persen, tapi angka 7,2 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Itu adalah jutaan manusia yang sedang berjuang menyambung hidup. Artinya, persaingan secara alami saja sudah sangat berat. Satu posisi diperebutkan oleh ribuan orang.

Ketika persaingan yang sudah sekeras itu dicemari oleh praktik nepotisme, maka yang terjadi adalag ketidakadilan yang sistematis. Ini bukan lagi soal rezeki, tapi soal hak yang dilanggar.

Ilustrasi Manipulasi Kekuasaan (Sumber: Freepik)

Setiap orang seharusnya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan kemampuannya. Ini adalah prinsip keadilan. Ketika seseorang diterima bekerja hanya karena dia "kenal siapa" dan bukan karena "bisa apa", perusahaan tersebut sebenarnya sedang mengambil kandidat lain yang lebih layak. Ada orang lain yang mungkin lebih pintar, lebih rajin, dan lebih membutuhkan pekerjaan itu, tapi tersingkir secara tidak adil hanya karena kalah koneksi.

Praktik semacam ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Kita seolah dipaksa menerima kenyataan bahwa kerja keras dan kejujuran tidak ada harganya dibandingkan kedekatan personal. Jika ini terus dibiarkan, jangan heran kalau anak-anak muda menjadi apatis. Mereka jadi malas meningkatkan skill atau belajar dengan serius, karena pola pikir yang terbentuk adalah "untuk apa pintar kalau akhirnya kalah sama titipan?"

Dampak buruknya bukan hanya dirasakan oleh pelamar yang gagal. Perusahaan yang memelihara budaya ordal juga sebenarnya sedang merugi. Merekrut karyawan titipan dengan kompetensinya di bawah standar sama saja memasukkan beban ke dalam organisasi. Kinerja tim jadi lambat, profesionalisme menurun, dan suasana kerja jadi tidak sehat karena adanya perlakuan istimewa. Tidak mungkin sebuah perusahaan bisa maju pesat jika isinya adalah orang-orang yang masuk lewat jalur belakang, bukan orang-orang terbaik yang teruji kualitasnya.

Sudah saatnya standar rekrutmen dikembalikan pada tempatnya yaitu kompetensi dan integritas. Perusahaan harus sadar bahwa seleksi yang trasnparan adalah bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Biarkan semua orang bersaing di garis start yang sama. Kemenangan yang diraih dengan cara curang tidak akan melahirkan kualitas, melainkan hanya akan melahirkan budaya kerja yang rapuh dan tidak profesional. Karenanya kita butuh sistem yang menghargai kemampuan, bukan silsilah keluarga atau pertemanan.