Konten dari Pengguna

Diplomasi Energi: Amankan Ketersediaan dan Jaga Keterjangkauan

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Zaky mahendra Zulkarnaen tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

(Kunjungan Menlu Singapura bertemu Prabowo di Hambalang, 29 Oktober 2026) Diunduh dari Instagram @Kemensetneg.ri
zoom-in-whitePerbesar
(Kunjungan Menlu Singapura bertemu Prabowo di Hambalang, 29 Oktober 2026) Diunduh dari Instagram @Kemensetneg.ri

"1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak." Statement diplomasi yang sering kita dengar dari Pernyataan Presiden Prabowo, bahkan frasa ini disampaikan pada St Pietersburgh International Economic Forum, 20 Juni 2025 lalu, disambut antusias oleh peserta forum hingga Presiden Putin.

Statement ini relevan dengan dinamika regional Indonesia-Singapura-Malaysia hingga dinamika global pasca kemenangan Partai Demokrat di Pemilu sela Amerika Serikat.

Jika ditanya mengapa kita perlu Diplomasi yang fokus pada energi, karena pada dasarnya ketersediaan energi saat ini sangat bergantung pada hubungan negara mitra dan keterjangkauan harga energi domestick adalah syarat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi.

Ketersediaan Energi dan Ketergantungan Regional

Neraca perdagangan di bidang Minyak dan Gas (Migas) Indonesia masih defisit akibat impor minyak bumi. Komoditas minyak bumi menjadi salah satu komoditas energi yang signifikan dari segala aktivitas perekonomian.

Produk turunan minyak bumi menjadi penggerak ekonomi sebut saja Bensin, Solar, Petrochemical, avtur, aspal, plastik hingga tekstil telah mengalami kenaikan hingga memperlambat mobilitas masyarakat dan berdampak pada penurunan ekonomi.

Jika melihat konsumsi energi khususnya BBM, Indonesia masih sangat bergantung pada negara tetangga. Sebanyak sekitar 62 persen impor berasal dari Singapura, dan 35 persen dari Malaysia. Selain itu kebutuhan nasional gas seperti LPG (Liquefied Petroleum Gas) masih impor dari Amerika Serikat sekitar 68 - 75 persen kebutuhan nasional dan 20 – 25 persen dari kawasan arab (UEA, Arab Saudi dan Qatar).

Ketergantungan kepada beberapa negara menunjukkan bahwa jika ada hubungan diplomasi yang buruk di negara mitra maka akan mengguncang stabilitas energi di dalam negeri.

(Salah satu Kapal Tanker milik Pertamina) sumber: pertamina-pis.com

Menjaga Keterjangkauan akibat Dampak Kurs Dolar

Tantangan kedua terletak pada dimensi keterjangkauan (affordability). Sebagai negara net importir berdampak pada biaya energi sangat terikat pada fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat (USD). Ketika harga minyak global merangkak naik dan volume impor tinggi, beban fiskal dan devisa negara langsung tertekan.

Jika kita masih berharap pada komiditas andalan ekspor (sawit dan batubara) yang diperdagangkan dalam denominasi dolar ternyata belum mampu menutup defisit neraca energi secara optimal akibat volatilitas harga komoditas minyak secara global. Defisit neraca dagang migas ikut memperparah beban APBN karena subsidi energi ikut membesar.

Butuh instrumen diplomasi khusus untuk impor energi dengan negara mitra melalui skema harga yang resilien terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Hal ini pun pernah dilakukan India ketika membeli minyak dari Rusia menggunakan mata uang non Dolar Amerika.

Setiap negara berhak menjaga kekuatan mata uang nya melalui pengendalian ekspor-impor. Jika dikaitkan pada sektor energi, tidak ada salahnya jika Indonesia memulai impor menggunakan mata uang yang lebih stabil demi menjaga fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Merealisasikan Diplomasi Ketahanan Energi

Dalam langkah diplomasi, Indonesia perlu menunjukkan atensi pada pembangunan infrastruktur energi dan hilirisasi energi. Cara yang sama dilakukan oleh Singapura dan Malaysia mengajak para negara mitra untuk investasi infrastruktur dan hilirisasi energi sehingga mereka membuat banyak kilang untuk penyulingan minyak mentah menjadi BBM.

Contoh terbaru pun, kedua negara tetangga tersebut menguasai kebun sawit di Indonesia dan mengatur harga ekspor sawit, padahal kebun sawit mereka tergolong sedikit dan areanya sangat terbatas.

Mari kita bergeser dari diplomasi regional ke global, maka perlu mencermati pemilihan sela di Amerika Serikat, dengan kemenangan Partai Demokrat sehingga berpotensi besar mengakhiri pemerintahan presiden Trump.

Hal penting dari perjalanan diplomasi pada era Trump yakni menguasai infrastruktur dan jalur distribusi energi. Jika dalam pemilihan ke depan terjadi pergantian kepemimpinan ke Partai Demokrat tentu membawa “angin segar” diplomasi untuk menormalisasi harga energi.

Kalaupun prediksi itu benar maka tidak ada salahnya bernegosiasi dengan negara mitra untuk mendatangkan investasi di infrastruktur dan hilirasi energi khususnya di minyak bumi.

Apa yang telah dilakukan negara tetangga dalam memperbaiki infrastruktur dan hilirisasi energi melalui hasi diplomasi mereka perlu dijadikan referensi bagi Indonesia yang memiliki ambisi menjadi negara maju.

Diplomasi bukan hanya persoalan menjaga kerukunan regional dan kekuatan militer, tetapi inti kebutuhan dari diplomasi adalah menjaga kebutuhan nasional salah satunya adalah energi.

Peristiwa politik global yang terjadi beberapa tahun ini lebih focus pada energi dan pangan. Jika kita sudah menjaga ketersediaan pangan melalui program swasembada pangan maka juga kita perlu menjaga ketersediaan energi melalui diplomasi energi.

Sekali lagi mari kita menghayati pesan Presiden Prabowo 1000 Teman Terlalu Sedikit, 1 Musuh Terlalu Banyak, mari menjaga hubungan pertemanan dengan negara mitra untuk fokus pada Ketahanan Energi Nasional