Kesultanan Aceh dan Kerajaan Pattani: Diplomasi, Islam, dan Kepentingan Politik di Asia Tenggara
Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Muhammad Zakyul Fadhla tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLatar Belakang Hubungan Aceh dan Pattani
Hubungan antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Pattani merupakan salah satu gambaran mengenai hubungan politik dan sosial yang telah berkembang di kawasan Asia Tenggara sebelum masuknya pengaruh kolonial Eropa secara kuat. Aceh dan Pattani memiliki kedekatan dalam aspek budaya Melayu, agama Islam, serta jaringan perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia Tenggara. Pattani sendiri berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan penting di Semenanjung Melayu, sementara Aceh menjadi salah satu kekuatan maritim yang berpengaruh di kawasan Selat Malaka, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada awal abad ke-17.
Kedekatan tersebut tidak hanya terbentuk melalui hubungan antarkerajaan, tetapi juga melalui mobilitas masyarakat, ulama, dan pedagang. Perkembangan Islam menjadi salah satu unsur penting yang menghubungkan antara Aceh dengan Pattani. Jejak hubungan tersebut dapat dilihat dari keberadaan komunitas dan situs yang memiliki keterkaitan dengan Aceh dan Pasai di Pattani, serta peran ulama dalam penyebaran dan perkembangan pemikiran Islam di kawasan tersebut.
Diplomasi melalui Agama dan Perdagangan
Menurut penulis, salah satu karakter menarik dari hubungan Aceh dan Pattani adalah penggunaan hubungan sosial dan keagamaan sebagai bagian dari diplomasi. Pada masa ketika konsep diplomasi modern belum berkembang seperti sekarang, hubungan antarkerajaan tidak hanya dilakukan melalui utusan politik, tetapi juga melalui jaringan ulama, pedagang, dan tokoh agama. Kesamaan identitas sebagai masyarakat Melayu-Muslim menciptakan ruang bagi terjadinya pertukaran pengetahuan, keagamaan, dan budaya.
Selain agama, perdagangan juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan antara kedua kerajaan. Posisi geografis Aceh dan Pattani membuat keduanya berada dalam jaringan perdagangan maritim Asia Tenggara pada masa itu. Karenanya, hubungan ekonomi dapat menjadi salah satu kepentingan yang mendorong terjadinya interaksi antar kerajaan. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya berfungsi untuk menjaga hubungan politik, tetapi juga mendukung kepentingan ekonomi dan posisi strategis masing-masing kerajaan.
Kepentingan Politik dan Dinamika Hubungan
Meskipun memiliki banyak kesamaan, hubungan Aceh dan Pattani tidak selalu berlangsung dalam suasana kerja sama. Pada abad ke-17, ketika Aceh berada di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan perdagangan Selat Malaka. Kebijakan tersebut kemudian mempertemukan kepentingan Aceh dengan berbagai kerajaan di sekitarnya, termasuk Pattani. Bahkan, pada 1626 terjadi konflik antara Aceh dan Pattani.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesamaan agama dan budaya tidak secara otomatis menghilangkan kepentingan politik. Setiap kerajaan tetap memiliki kepentingan sendiri terkait keamanan, perdagangan, dan pengaruh regional. Dari perspektif hubungan internasional, kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama dan konflik dapat muncul secara bersamaan dalam hubungan antar aktor politik.
Diplomasi Aceh-Pattani dalam Perspektif Hubungan Internasional
Jika dilihat dari perspektif hubungan internasional, hubungan Aceh dan Pattani dapat dipahami sebagai bentuk awal praktik diplomasi regional di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi pada masa tersebut tidak hanya dilakukan untuk menghindari konflik, tetapi juga untuk memperluas jaringan perdagangan, membangun hubungan keagamaan, memperoleh pengaruh, dan mempertahankan kepentingan politik.
Menurut penulis, hal yang paling menarik dari hubungan Aceh dan Pattani adalah adanya kombinasi antara identitas dan kepentingan. Identitas Melayu-Islam dapat menjadi dasar untuk membangun kedekatan, tetapi kepentingan politik dan ekonomi tetap menentukan bagaimana hubungan tersebut terus berkembang. Dengan kata lain, kesamaan identitas dapat mempermudah kerja sama, tetapi tidak selalu mampu menghilangkan persaingan antar aktor.
Penutup
Hubungan Kesultanan Aceh dan Kerajaan Pattani memperlihatkan bahwa kawasan Asia Tenggara telah memiliki tradisi diplomasi dan kerja sama sebelum terbentuknya sistem hubungan internasional modern. Hubungan tersebut dibangun melalui agama, perdagangan, jaringan ulama, budaya, dan kepentingan politik. Namun, hubungan keduanya juga memperlihatkan bahwa kerja sama tidak selalu berarti hubungan yang harmonis karena setiap kerajaan tetap memiliki kepentingan strategis masing-masing. Oleh karena itu, sejarah Aceh dan Pattani penting untuk menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan Melayu sejak dahulu telah mampu membangun hubungan lintas wilayah melalui mekanisme diplomasi mereka sendiri.