Bahlil Sebut Antrean BBM di Makassar Sudah Bisa Diurai: Ada Shifting ke Subsidi
PerbesarMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan antrean bahan bakar minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah bisa diurai. Bahlil menyebut kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan stok BBM secara nasional masih berada dalam standar minimum kebutuhan nasional, yakni sekitar 18-20 hari.
"Oh, BBM secara stok nasional, kan, dalam standar minimum kebutuhan nasional kita di angka 18 sampai 20 hari. Dan yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai. Dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden," kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
Bahlil menjelaskan salah satu kondisi yang terjadi di Makassar adalah adanya pergeseran atau shifting konsumsi BBM dari jenis nonsubsidi ke BBM subsidi. Menurutnya, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM RON 92 dan RON 95 nonsubsidi kemudian beralih menggunakan BBM subsidi.
"Namun kita tahu bahwa kondisi kemarin itu, kan, ada memang yang shifting dari pemakaian BBM yang tadinya memakai RON 92, 95, yang nonsubsidi, ada sebagian ke subsidi," ujarnya.
Selain pergeseran konsumsi, Bahlil menyebut temuan kepolisian mengenai adanya kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi menjadi berkapasitas besar. Dia mengatakan ada kendaraan yang menggunakan tangki berkapasitas hingga 700 liter bahkan 1 ton untuk mengisi BBM.
"Tapi juga, ada saudara-saudara kita, yang memang, harus diakui berdasarkan temuan dari polisi, itu sengaja membuat tangkinya besar. Ada yang 700 liter, ada yang 1 ton, kemudian diisi dengan mobil yang baik. Dengan mobil Pajero, apa, segala macam. Jadi itu, itu yang membuat eh salah satu di antara yang membuat antrean," kata Bahlil.
Terkait kondisi tersebut, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar persoalan tersebut segera ditertibkan. Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan PT Pertamina untuk menangani implementasi di lapangan.
"Arahannya harus segera kita tertibkan. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu, kan, regulator. Implementasi di lapangan itu, kan, adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina," tandasnya.