Pemerintah Siapkan Rp 42 Triliun untuk Rehab-Rekon Bencana Sumatera pada 2027

Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) jinak yang ditunggangi mahout membersihkan puing kayu yang menutupi jalan dan permukiman warga akibat bencana hidrometeorologi di Desa Meunasah Bie, Pidie Jaya, Aceh, Senin (8/12/2025). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 42 triliun pada 2027 untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran tersebut telah dilaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tito menjelaskan, kebutuhan anggaran itu terdiri dari sekitar Rp 33 triliun untuk kementerian dan lembaga (K/L), ditambah Rp 9 triliun anggaran tahun 2026 yang belum disalurkan Kementerian Keuangan.

“Itu yang terakhir kali adalah untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp 33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga, ditambah dengan Rp 9 triliun yang tahun ini yang belum direalisasikan ditransfer Kementerian Keuangan ke K/L karena waktunya sudah terlalu pendek, sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” kata Tito usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tito mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga untuk membiayai berbagai kegiatan pemulihan, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, hingga pasar dan fasilitas pendukung UMKM.

“Tahun depan itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden tadi adalah anggarannya lebih kurang Rp 42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tapi kepada kementerian/lembaga: PU, Kementerian Dasar, karena isinya ada kegiatan-kegiatan sudah ada target-targetnya itu: jalan ini, sekolah ini, rumah ibadah ini, dan lain UMKM, pasar, dan seterusnya, sehingga harus kita adakan,” ujarnya.

Konferensi pers Mendagri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Menteri PU Dodi Hanggodo dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menurut Tito, Prabowo menyatakan kesiapan pemerintah menyediakan anggaran tersebut. Tito pun meminta agar kepastian anggaran segera diberikan sehingga kementerian dan lembaga bisa memulai proses pengadaan lebih awal.

“Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa enggak ada masalah, beliau menyiapkan anggaran tersebut, dan saya memohon tadi untuk kalau bisa diberikan kepastian secepat mungkin supaya K/L segera mengajukan kepada Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Tito berharap proses lelang dapat dilakukan lebih cepat setelah Kementerian Keuangan memberikan persetujuan. Dengan begitu, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa langsung berjalan pada awal 2027.

“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah kita harus running lagi. Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan ketersediaan keuangan stagnan, baru kita kerja bulan April, Mei, Juni. Kasihan masyarakat makin lama menunggu,” tegasnya.