Wamendagri Soal Bupati Klaten Kena OTT KPK: Perlu Pembenahan Sistem Politik
PerbesarWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara terkait Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang telah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan tersangka.
Bima menegaskan pihaknya tidak habis pikir kepala daerah masih berani melawan arus. Ia menuturkan perlu ada pembenahan sistem secara menyeluruh.
“Ya ini memang saya tidak habis pikir temen-temen kepala daerah masih berani melawan arus. Harusnya sekarang pemberantasan korupsi. Dan saya kira kita memerlukan pembenahan sistem menyeluruh dari hulu ke hilir,” ujar Bima usai menghadiri Konvensi Humas Indonesia di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (17/10).
Dia menjelaskan, pembenahan sistem menyeluruh dari hulu ke hilir tersebut mulai dari pembenahan partai politik, pengkaderan,sistem pemilu, hingga pengadaan barang.
“Diperlukan pembenahan hulu ke hilir, mulai dari pembenahan partai politik, pengkaderan,sistem pemilu, hingga pengadaan barang,” katanya.
Tidak hanya itu, kata dia, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pembenahan sistem.
“Jangan sampai ujungnya saja, pembenahan sistem harus tetap kita perlukan untuk menutup ruang-ruang korupsi,” tegasnya.
Saat ditanya terkait langkah pencegahan, Bima menegaskan Mendagri dan KPK telah berkeliling mengumpulkan kepala daerah untuk membedah indikasi-indikasi apa saja data potensi korupsi.
“Kita berharap bisa buat rem positif dan efektif (korupsi). Dengan berkeliling mengumpulkan kepala daerah,” ucap dia.
Terkait penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikasi korupsi, Bima menegaskan WTP diperlukan untuk buat kuangan itu lebih transparan.
Namun demikian, ia menuturkan, tetap harus diimbangi dengan pengawasan dan juga penegakan hukum.
“Jadi kepala daerah ikut dalam ritme pengawasan tadi. Jangan sampai ada celah BPK. WTP tetap penting menurut saya. Ini (kasus OTT BPK) oknumnya, bukan lembaga (BPK), bukan programnya (WTP disoal), oknumnya harus kita tertibkan,” pungkasnya