Hak Istimewa Presiden untuk Berkuasa Mutlak?

Ilustrasi Hak Prerogatif Presiden. Foto: Pixabay.com

Pemilihan menteri adalah sesuatu persoalan yang dinantikan setelah presiden terpilih menjabat. Tak jarang, hal ini jadi perdebatan tentang siapa dan sebagai menteri apa yang dipilih, lalu bagaimana seorang menteri diangkat? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya adalah presidensial. Jadi, dalam hal ini presiden sebagai badan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, presiden dalam sistem ini berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara, sehingga statusnya hanya digunakan sebagai simbol kegiatan seremonial.

Mengenai pengangkatan menteri, jika mengacu pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Oleh karena itu,, dalam hal ini Presiden mempunyai kekuasaan mutlak, tanpa campur tangan dari lembaga lain, untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Kekuatan ini disebut hak istimewa. Pada dasarnya, kami tidak dapat menemukan istilah istimewa dalam hukum dan peraturan Indonesia. Namun, hal ini diperjelas dalam beberapa undang-undang seperti Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut KBBI, keistimewaan adalah hak khusus yang dimiliki kepala negara atas peraturan perundang-undangan, yang melampaui kewenangan badan perwakilan. Perlu diingat bahwa dalam pemerintahan presidensial, khususnya di Indonesia, presiden memiliki banyak tanggung jawab sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Meskipun dalam prakteknya hak prerogatif dalam penyelenggaraan negara modern sebenarnya tidak dapat dilaksanakan secara mutlak dan sepenuhnya secara mandiri, kecuali jika dibuat kebijakan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Karena jika presiden memiliki kekuasaan absolut penuh tanpa campur tangan dari lembaga lain, saya khawatir "keistimewaan" ini akan mengarah pada kekuasaan otoriter.

Contoh penerapan hak prerogatif presiden yang tidak sepenuhnya mutlak dan independen adalah hak pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Jika kita merujuk kembali pada Pasal 14(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Presiden memberikan keringanan hukuman dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” dan dilanjutkan dengan ayat (2), “Presiden memberikan keringanan hukuman dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR", amnesti dan pencabutan”. Selain itu, DPR juga harus mempertimbangkan persoalan DPR dalam menyatakan perang, membuat perjanjian internasional, dan mengangkat duta presiden, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sama. Oleh karena itu,, dalam kekuasaan ini, hak prerogatif Presiden didasarkan pada pertimbangan lembaga negara lain, sehingga pelaksanaannya tidak bersifat mutlak dan independen.

Oleh karena itu,, penggunaan hak istimewa atau hak prerogatif ini harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena tujuannya untuk memudahkan Presiden dalam menjalankan tugasnya. Adanya prinsip checks and balances juga dapat dijadikan sebagai alat kontrol, sehingga hak istimewa ini tidak memungkinkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kepentingan tertentu, kemudian menyalahgunakan kekuasaannya untuk berkuasa di cara yang otoriter.