Gen Z dalam Gig Econmy: Cara Efisien Pelaporan SPT Menghindari Tax Avoidance

sumber : www.istockphoto.com

Kerasa ga sih? Gen Z yang lahir di era digital udah semakin aktif dalam dunia kerja. Terutama di era industri 4.0 yang memiliki tekanan tersendiri untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sehingga, menjadi salah satu tantangan buat gen z memasuki dunia kerja. Salah satunya keharusan untuk memiliki soft skill, let’s say coding, data analysist, dan ga sedikit yang jadi content creator di berbagai platform dengan gaji yang ga kecil. Nah, softskill yang kayak gitu biasanya dijadiin sebagai pekerjaan sampingan atau yang disebut freelance. Dengan pekerjaan yang ga tetap pastinya juga berdampak pada pendapatan yang fluktuatif, bisa tinggi banget atau jobless.

GIG ECONOMY

Seiring dengan perkembangan zaman, juga ada istilah baru, yaitu GIG Economy. Kamu tau ga sih GIG Economy itu apa? Singkatnya GIG Economy dimana job yang dilakuin dalam jangka pendek. Dan banyak banget gen z yang kerja dibeberapa perusahaan dalam waktu yang sama. Hal itu disebabkan oleh kefleksibelan jadwal kerja sendiri.

Sebagai fresh graduated akan membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Dengan pengalaman pertama ini, gen z memiliki kecendrungan sifat untuk mencari pekerjaan terbaik dengan pola melamar, bekerja, ga nyaman, resign, menganggur, dan mencari pekerjaan baru lagi. Adanya spare waktu untuk mencari pekerjaan pada gen z dikategorikan sebagai pengangguran friksional. Saat gaji yang diperoleh pada suatu bulan yang disetahunkan melebihi PTKP senilai Rp54.000.000, gen z dapat memulai dan mendaftarkan diri sebagi NPWP dengan pekerjaan bebas tersebut.

BERAPASIH BESAR PAJAK PENGHASILAN?

Kemudian timbul pertanyaan, “Dengan berada dalam fase pengangguran friksional, apakah harus membayar pajak?” perlu untuk diketahui bahwa pajak atas penghasilan atau PPh termasuk ke dalam kategori pajak tahunan. Yang mana penentuan pajaknya diakumulasikan setelah setahun dengan metode pencatatan atau pembukuan sesuai dengan peraturan menteri keuangan RI Nomor 54/PMK.03/2021. PPh pasal 21 dikenakan dari selisih gaji selama setahun dengan PTKP yang disesuaikan pembayarannya sesuai dengan kategori yang diperoleh berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat 1, berikut persentase besarnya pajak progresif atas PPh :

1. Lebih dari Rp5.000.000.000 : 35%

2. Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000 = 30%

3. Rp250.000.000 - Rp500.000.000 = 25%

4. Rp60.000.000 - Rp250.000.000 = 15%

5. Rp0 - Rp60.000.000 = 5%

Nah, meskipun dengan pendapatan yang fluktuatif, gen z tetap memiliki kewajiban untuk ngelaporin Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama individu tersebut udah tergolong wajib pajak. SPT ga kalah penting sebagai bentuk akuntabilitas seorang individu yang bijak dalam pembangunan negara, baik infrastruktur maupun sektor lainnya. Justru dengan kepasifan individu tersebut akan kesadaran pajak bakal jadi masalah baru di kemudian hari terkait perilaku tax avoidance ataupun penyidikan langsung dari DJP.

Dengan adanya ketidakpastian tersebut jadi tantangan baru untuk gen z. kondisi ini jadi bikin pelaporan SPT lebih sedikit rumit daripada penghasilan mereka yang tetap setiap bulannya. Untuk itu gen z harus pintar dan bijak untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam metode pencatatan saat pelaporan SPT. Kondisi ini menyulitkan mereka dalam merencanakan pajak dan melaporkan SPT dengan tepat. Diperkuat dengan kurangnya pemahaman tentang pajak dan cara pengelolaannya semakin memperumit proses pelaporan pajak.

Terus gimana dong biar tetep taat pajak diera ke-freelance-an ini? Kamu bisa lebih gampang dengan manfaatin teknologi, seperti aplikasi atau website pencatatan pajak untuk memudahkan mencatat apa aja pengeluaran dan penghasilan selama satu periode secara real time. Beberapa aplikasi bahkan menawarkan fitur integrasi dengan sistem pajak sehingga dapat membantu menghitung dan melaporkan SPT secara lebih mudah. Langkah penting lainnya adalah memahami pengeluaran apa saja yang bisa dikurangkan dari pajak, seperti biaya operasional, alat kerja, atau pelatihan professional agar beban pajak yang dibebanin ga tergolong lebih bayar ataupun kurang bayar. Ditambah dengan system self assestment, yaitu perhitungan pajak secara mandiri mengharuskan wajib pajak untuk lebih wise dalam berhitung. Sehingga, dengan melakukan pencatatan atas arus secara berkala, pelaporan SPT juga akan lebih mudah dan efisien nantinya.

KETERKAITAN DENGAN TAX AVOIDANCE

Hubungannya gimana ke tax avoidance? Tapi sebelumnya, kamu tau ngga sih tax avoidance itu apa? Tax avoidance adalah tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui celah-celah dalam peraturan pajak yang legal, tetapi sering kali dianggap tidak etis. Walaupun diperbolehkan, akan tetapi tax avoidance dapat merugikan negara dengan berkurangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Terus bedanya sama tax planning apa dong? Kalau Tax planning dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan pajak secara sah untuk mengurangi beban pajak, sedangkan tax avoidance menggunakan celah hukum yang mungkin tidak sesuai dengan semangat peraturan pajak. Titik beda antara keduanya adalah pada niat dan mekanisme yang dilakukan.

Contoh nyata dari tax avoidance sendiri seperti mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dengan memanfaatkan pemotongan sah yang udah disinggung sebelumnya, seperti biaya operasional (internet ataupun perlengkapan kerja lainnya), depresiasi aset (laptop atau kamera), biaya sertifikasi, dan lain-lainnya. Kemudian tax planning dengan mengatur waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya dan total pengeluaran dalam tahun pajak tertentu.

Urgensi atas kesadaran pajak sejak dini penting untuk mendukung Pembangunan. Dengan membayar pajak secara benar dan tepat waktu, kamu sebagai bagian dari Generasi Z turut serta dalam membangun negara yang lebih baik. Selain itu, memahami perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion penting agar kamu nggak terjebak dalam praktik yang bisa merugikan di kemudian hari.