Muktamar NU: Forum Umat atau Alat Politik?
Mahasiswa Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi dan Santri PP. Darul Falah Ngadirejo Banyuwangi
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Zaenal Ngabidin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMenjelang akhir Agustus 2026, perhatian warga Nahdlatul Ulama (NU) kembali tertuju ke Jombang, Jawa Timur. Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Forum lima tahunan ini menjadi momentum penting karena NU akan menentukan arah organisasi dan kepemimpinan untuk masa khidmat berikutnya.
Namun, di tengah persiapan tersebut muncul pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dibicarakan: Benarkah Muktamar NU merupakan forum penting bagi umat, atau justru telah berubah menjadi arena politik untuk memperebutkan kekuasaan?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Muktamar bukan hanya forum untuk membicarakan program organisasi. Di dalamnya terdapat proses penentuan kepemimpinan NU. Karena itu, wajar apabila dinamika menjelang Muktamar kemudian tidak hanya berbicara mengenai gagasan keumatan, tetapi juga tentang siapa yang akan memimpin NU.
Muktamar Bukan Sekadar Pergantian Pengurus
Bagi saya, melihat Muktamar NU hanya sebagai perebutan kursi Ketua Umum PBNU merupakan cara pandang yang terlalu sempit.
NU adalah organisasi yang memiliki jaringan sangat luas dan berakar kuat di tengah masyarakat. Keputusan yang diambil dalam forum sebesar Muktamar tidak hanya berpengaruh kepada struktur kepengurusan, tetapi juga dapat menentukan arah gerakan organisasi dalam merespons persoalan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kebangsaan.
Muktamar karena itu seharusnya menjadi ruang untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun kembali arah perjuangan organisasi.
Apalagi tema Muktamar ke-35 tahun ini adalah “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa.” Tema tersebut sebenarnya memberikan pesan yang cukup jelas: NU diharapkan tetap menjaga kehormatan organisasi sekaligus memperluas pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.
Pertanyaannya kemudian, apakah semangat tersebut benar-benar akan menjadi pusat perhatian Muktamar?
Ketika Politik Mulai Membayangi
Kekhawatiran mengenai masuknya kepentingan politik ke dalam Muktamar bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba.
Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35, dinamika perebutan kepemimpinan PBNU semakin terlihat. Berbagai nama muncul dalam bursa calon Ketua Umum. Kontestasi tersebut menunjukkan bahwa jabatan di dalam organisasi memiliki daya tarik dan pengaruh yang besar.
Bahkan, sejumlah pemberitaan menjelang Muktamar menyoroti kekhawatiran mengenai politik uang dan intervensi kepentingan eksternal. Pengamat juga mendorong PBNU mengantisipasi praktik politik uang agar proses Muktamar tetap berjalan secara bermartabat.
Kiai sepuh dari Tebuireng, KH Musta'in Syafi'ie, bahkan secara terbuka menyebut persoalan politik uang sebagai sesuatu yang harus dilawan menjelang Muktamar.
Di sisi lain, terdapat pula seruan agar proses pemilihan kepemimpinan berlangsung independen, terbuka, dan sesuai mekanisme organisasi.
Dari sini kita bisa melihat bahwa kekhawatiran terhadap politisasi Muktamar bukan sekadar asumsi masyarakat. Ada dinamika nyata yang memang perlu diperhatikan.
Tetapi apakah keberadaan politik otomatis membuat Muktamar menjadi tidak penting?
Menurut saya, tidak sesederhana itu.
Politik Tidak Selalu Berarti Buruk
Kata “politik” sering kali memiliki konotasi negatif. Padahal, dalam sebuah organisasi besar, proses menentukan pemimpin, membangun koalisi, menyampaikan gagasan, mencari dukungan, dan mengambil keputusan merupakan bagian dari dinamika organisasi.
Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya politik.
Masalahnya adalah untuk kepentingan apa politik tersebut digunakan.
Jika politik digunakan untuk memperjuangkan gagasan, memperkuat organisasi, mencari pemimpin yang memiliki kapasitas, serta memastikan kepentingan warga NU terwakili, maka politik organisasi merupakan sesuatu yang wajar.
Namun jika politik berubah menjadi transaksi jabatan, politik uang, tekanan, intervensi, atau perebutan kekuasaan semata, maka persoalannya menjadi berbeda.
Di sinilah Muktamar NU menghadapi ujian yang sebenarnya.
NU dan Tantangan Menjaga Marwah
Tema “Menjaga Marwah” menjadi semakin relevan ketika kita melihat dinamika yang berkembang menjelang Muktamar.
Marwah organisasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum atau Rais Aam. Marwah juga ditentukan oleh bagaimana proses menuju kepemimpinan tersebut berlangsung.
Pemimpin yang lahir dari proses yang sehat akan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Sebaliknya, jika prosesnya dipenuhi kecurigaan, transaksi, atau kepentingan kelompok, maka siapa pun yang terpilih akan menghadapi pekerjaan rumah untuk mengembalikan kepercayaan warga.
Bagi saya, justru proses inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama.
Muktamar bukan sekadar tentang siapa menang dan siapa kalah.
Muktamar seharusnya berbicara tentang gagasan apa yang menang dan kepentingan siapa yang diperjuangkan.
Sebagai Mahasiswa dan Santri, Saya Melihat Ini sebagai Ujian
Saya menulis ini bukan sebagai pengamat politik atau bagian dari struktur PBNU. Saya melihat Muktamar NU dari posisi yang lebih sederhana: sebagai mahasiswa sekaligus santri yang mengikuti perkembangan organisasi keagamaan yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.
Sebagai mahasiswa, saya terbiasa melihat persoalan melalui pertanyaan dan perdebatan. Sementara sebagai santri, saya memahami bahwa tradisi keilmuan dan penghormatan terhadap ulama menjadi bagian penting dalam kehidupan pesantren.
Dari dua perspektif tersebut, saya melihat bahwa Muktamar NU seharusnya tidak kehilangan identitasnya hanya karena terdapat kontestasi kepemimpinan.
Justru karena NU merupakan organisasi besar, proses pengambilan keputusan harus semakin matang.
Generasi muda NU juga perlu mendapatkan ruang untuk memahami bahwa organisasi tidak hanya membutuhkan loyalitas kepada tokoh, tetapi juga membutuhkan kemampuan membaca persoalan zaman.
Hari ini NU menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks: pendidikan, ekonomi warga, perkembangan teknologi, perubahan sosial, lingkungan, moderasi beragama, hingga tantangan generasi muda.
Maka, Muktamar seharusnya tidak berhenti pada pembicaraan mengenai siapa yang mendapatkan posisi.
Jadi, Muktamar NU Penting atau Alat Politik?
Kalau harus memilih salah satu, saya tidak akan mengatakan bahwa Muktamar NU hanya forum umat atau hanya alat politik.
Muktamar NU bisa menjadi keduanya.
Ia dapat menjadi forum penting bagi umat ketika prosesnya digunakan untuk mengevaluasi organisasi, menyusun gagasan, memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, dan menentukan arah khidmah NU.
Tetapi ia juga dapat berubah menjadi arena politik yang kehilangan substansi apabila kepentingan kekuasaan lebih besar daripada kepentingan umat.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat mungkin bukan “Muktamar NU itu politik atau bukan?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Politik seperti apa yang ingin dibawa ke dalam Muktamar NU?”
Jika politik yang hadir adalah politik gagasan, politik kebangsaan, dan politik untuk memperkuat khidmah, maka hal tersebut masih sejalan dengan kebutuhan organisasi.
Namun jika politik yang masuk adalah politik transaksional dan perebutan kepentingan kelompok, maka warga NU patut memberikan perhatian.
Pada akhirnya, Muktamar ke-35 NU di Tambakberas bukan hanya akan menjadi panggung bagi para elite organisasi. Forum tersebut juga menjadi cermin tentang bagaimana sebuah organisasi besar menjaga tradisi musyawarah di tengah besarnya kepentingan yang mengitarinya.
Bagi saya, keberhasilan Muktamar bukan hanya ketika seorang Ketua Umum dan Rais Aam terpilih.
Keberhasilan yang sebenarnya adalah ketika setelah Muktamar selesai, warga NU dapat melihat bahwa organisasi mereka semakin kuat, semakin dipercaya, dan semakin mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebab khidmah seharusnya menjadi tujuan, sementara kekuasaan hanyalah alat.
Dan jika kekuasaan mulai menjadi tujuan, mungkin di situlah pertanyaan tentang marwah NU harus kembali kita ajukan.