Pemerintah dan Seni Komunikasi yang Sulit Dipahami

Ilustrasi reaksi kerumunan publik terhadap kebijakan pemerintah. Foto: Art Institute of Chicago via Unsplash

Belakangan ini, membaca berita dari pemerintah rasanya seperti menonton serial komedi improvisasi, setiap episodenya punya plot twist baru. Dalam beberapa minggu saja, publik sudah dibuat terperangah oleh tiga gebrakan: kicau burung kena royalti, tanah nganggur bisa diambil negara, dan pernyataan nyeleneh dari Menteri Keuangan, “Gaji guru kecil, apa semuanya harus ditanggung negara?”

Kalau dibaca satu per satu, mungkin sebagian orang bisa memakluminya. Tapi kalau disusun secara berurutan dalam waktu yang singkat, kesannya seperti pemerintah sedang mencari perhatian rakyat, seperti anak kecil yang bangga menunjukkan PR matematikanya, padahal jawabannya salah semua.

Dari sektor musik, agraria, sampai pendidikan, semua dapat jatah headline. Kalau ini memang strategi komunikasi, sulit dibedakan apakah tujuannya mengedukasi publik atau sekadar menguji kesabaran mereka.

Sebagai rakyat biasa yang tidak terlalu mengerti politik, saya mungkin tidak mengerti semua seluk-beluk hukum, regulasi, ataupun proses birokrasi. Namun satu hal yang saya pahami: kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini sedang berada pada titik yang rapuh. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan justru kebijakan yang jelas, komunikasi yang hati-hati, dan fokus pada masalah yang benar-benar menyentuh kehidupan banyak orang.

Tulisan ini tidak sedang membela atau menyerang kubu mana pun, melainkan sebatas komentar terhadap pola komunikasi dan prioritas yang diambil pemerintah belakangan ini. Saya hanyalah rakyat biasa, yang terkadang membaca berita, kadang tidak. Tapi jika setiap kali membuka ponsel yang muncul justru berita-berita absurd, wajar jika kebanyakan orang menyuarakan emosinya melalui cuitan di media sosial.

Ketika Substansi Hilang di Tengah Sensasi

Kalau dilihat dari luar, pernyataan dan kebijakan yang baru-baru ini muncul, diambil tanpa mempertimbangkan kesannya di mata masyarakat. Mungkin memang ada dasar hukum yang kuat, mungkin ada alasan administratif yang masuk akal. Tetapi ketika semua itu dikemas dalam bahasa yang memancing kontroversi dan dilontarkan di tengah krisis kepercayaan, hasil akhirnya bukanlah apresiasi, melainkan memancing frustrasi.

Dan mungkin di sinilah letak masalahnya. Bagi mayoritas publik, politik bukan hanya soal benar atau salahnya kebijakan di atas kertas, tapi juga bagaimana kebijakan itu terdengar di telinga mereka. Bisa saja maksudnya baik atau logikanya kuat, tapi kalau cara penyampaiannya membuat orang merasa diremehkan, yang tertinggal justru kesan buruk. Dan kesan buruk inilah yang pada akhirnya menjadi resep sempurna untuk PR disaster.

Sebenarnya, kalau coba ditelaah satu per satu, mungkin sebagian orang masih bisa memahami alasannya. Royalti untuk suara burung? Ya, mungkin ada produser rekaman yang ingin melindungi haknya. Tanah nganggur diambil negara? Mungkin ada niat mendorong pemanfaatan lahan. Gaji guru? Mungkin maksudnya mengajak diskusi soal anggaran.

Masalahnya, semua itu disampaikan tanpa mengukur momen dan kondisi masyarakat. Di tengah biaya hidup yang semakin tinggi, upah yang stagnan, dan berita-berita korupsi yang tak henti-henti, publik tidak punya ruang empati untuk menerima kebijakan atau komentar yang terdengar seperti mencari gara-gara.

Yang terjadi akhirnya adalah pola berulang: ada ide peraturan yang secara teknis mungkin masuk akal, tapi disampaikan dengan pilihan kata yang memicu emosi negatif. Alih-alih membangun kepercayaan, yang muncul justru perasaan, “kok negara kayaknya lagi cari masalah sama rakyatnya sendiri.”

Tiga contoh tadi datang dari sektor yang berbeda, tapi efeknya sama: headline besar, komentar netizen meledak, dan pembahasan publik terfokus pada kalimat kontroversial, bukan substansi kebijakannya. Kalau hanya sekali, publik mungkin bisa memaklumi. Tapi jika terlalu sering, publik bisa menganggap ini bukan insiden terpisah, melainkan bagian dari pola kerja pemerintah.

Masalahnya, kepercayaan itu seperti kaca: sekali retak, sulit untuk kembali utuh. Dalam situasi di mana banyak warga sudah skeptis terhadap kinerja pemerintah, setiap pernyataan atau kebijakan yang terkesan memancing reaksi hanya akan memperlebar jarak. Orang jadi lebih ingat pada celetukan seperti “emang mbahmu bisa bikin tanah?” atau “apa semuanya harus ditanggung negara?” ketimbang pada penjelasan teknis yang mungkin lebih masuk akal.

Bagi masyarakat awam, ini bukan soal detail hukum atau proses administrasi yang rumit, ini soal rasa dihargai. Kalau yang terdengar justru nada meremehkan, bukan penjelasan yang menenangkan, wajar saja kalau rasa percaya semakin tipis.

Dalam jangka panjang, setiap pernyataan atau kebijakan yang menimbulkan kesan nyeleneh akan menumpuk menjadi arsip kolektif di ingatan publik. Masyarakat, khususnya netizen, jadi punya album memori berisi momen-momen ketika pemerintah terdengar menyindir, meremehkan, atau mengeluarkan aturan yang terasa ganjil.

Pemerintah memang punya tugas yang rumit dan sering kali harus mengambil keputusan yang tidak semua orang suka. Tapi di tengah kondisi di mana kepercayaan publik sedang rapuh, satu kalimat yang terkesan meremehkan bisa jadi seperti menyiram bensin pada api yang sudah menyala-nyala. Jadinya, komunikasi yang buruk membuat niat baik kebijakan tenggelam, dan pada akhirnya, yang diingat rakyat hanyalah sensasi, bukan substansi.