Konstitusi Meiji: Warisan Restorasi Meiji yang Mengubah Sistem Politik

Sumber foto: Shutterstock

Restorasi Meiji dan Konstitusi Meiji adalah dua hal yang berbeda. Restorasi Meiji adalah revolusi yang mengakhiri kekuasaan Keshogunan yang berlaku di Jepang dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Restorasi Meiji inilah yang kemudian melahirkan Konstitusi Meiji. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1868 sedangkan Konstitusi Meiji diberlakukan mulai tahun 1889.

Restorasi Meiji merupakan salah satu titik mula dari kemajuan Jepang hari ini. Sebelum restorasi tersebut terjadi, Jepang merupakan sebuah negara yang tertutup. Jepang, di bawah kekuasaan rezim shogun, adalah negara yang mengisolasikan dirinya dari dunia luar. Semua itu berakhir ketika Kaisar Mutsuhito naik takhta.

Saat naik takhta, nama Kaisar Mutsuhito berubah menjadi Meiji dan rezim yang dipimpinnya disebut era kekaisaran Meiji. Beliau memutuskan untuk membuka diri terhadap pengaruh asing melalui penyelenggaraan perdagangan dengan negara-negara luar. Selain itu, salah satu kebijakan yang diambil oleh Kaisar Meiji adalah pemindahan ibu kota dari Kyoto menuju Edo, yang sekarang dikenal dengan nama Tokyo.

Tak berhenti di situ saja, Kaisar Meiji juga menghapuskan kasta masyarakat Jepang yang telah berlaku sejak abad 12. Sebelum era kekuasaannya, masyarakat Jepang dibagi ke dalam empat golongan (samurai, petani, pengrajin, dan pedagang).

Salah satu kebijakan kekaisaran Meiji yang mengubah wajah Jepang adalah saat diresmikannya sistem perundang-undangan yang bernama Konstitusi Meiji. Konstitusi ini sebenarnya telah diresmikan pada tanggal 11 Februari 1889 tetapi baru diberlakukan pada tanggal 29 November 1889 atau 130 tahun yang lalu.

Konstitusi ini mengatur mulai dari tugas dan wewenang kaisar hingga perdagangan. Konstitusi ini juga melahirkan parlemen Jepang yang mengadopsi sistem bikameral terdiri dari majelis tinggi (参議院 sangi'in atau house of peers) dan majelis rendah (衆議院 shūgi'in atau house of representatives). Majelis tinggi berisi orang-orang yang ditunjuk oleh kaisar dan anggota keluarga kerajaan sedangkan majelis rendah diduduki oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat.

Menurut Konstitusi Meiji, tidak ada anggota parlemen yang boleh menduduki dua jabatan sekaligus. Anggota majelis tinggi tidak diperkenankan menduduki majelis rendah dan begitu juga sebaliknya anggota majelis rendah tidak diperbolehkan menjadi anggota majelis tinggi. Parlemen Jepang (disebut dengan nama Diet) bertugas untuk merumuskan perundang-undangan.

Konstitusi Meiji terdiri dari 7 bab dan 76 pasal. Berikut adalah isi dari bab-bab yang ada dalam konstitusi Meiji:

Konstitusi Meiji yang ditetapkan pada tahun 1889 menjadikan Jepang sebagai salah satu negara pertama di Asia yang memberlakukan sistem perundang-undangan modern secara mandiri. Meski dibuat dengan merujuk pada sistem perundang-undangan negara Eropa, Jepang tetaplah telah selangkah lebih maju dari negara-negara Asia lainnya.

Pada saat yang sama negara-negara Asia lain masih berada dalam kekuasaan kolonialisme. Negara kerajaan lain pun belumlah seprogresif Jepang yang telah mendistribusikan wewenang pembuatan kebijakan kepada parlemen.

Keberadaan parlemen inilah yang menjadikan Jepang sebagai negara monarki konstitusional. Walau demikian, kekuasaan kaisar Jepang masihlah sangat besar. Pada era Konstitusi Meiji, kaisar tak hanya menjabat sebagai kepala negara melainkan juga sebagai pemimpin militer.

Meski Kaisar Meiji telah mangkat pada tahun 1912, Konstitusi Meiji tetaplah berlaku dan diteruskan oleh penerusnya, Kaisar Taisho. Kaisar Taisho yang sebelum berkuasa bernama Yoshihito berkuasa hingga tahun 1926. Dengan mangkatnya Kaisar Taisho, maka naik takhtalah Kaisar Showa atau lebih dikenal di Indonesia dengan nama kecilnya, Hirohito. Pada era Showa inilah konstitusi Meiji tidak lagi diterapkan.

Konstitusi Meiji berakhir pada tahun 1947 sebagai salah satu dampak dari kalahnya Jepang dalam perang dunia kedua. Kekuasaan kaisar yang terlalu besar dipandang sebagai salah satu penyebab perang. Hal yang tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena sejak diberlakukan Konstitusi Meiji, Jepang telah terlibat dalam berbagai macam perang mulai dari perang melawan Rusia hingga terlibatnya Jepang dalam Perang Dunia dua. Sebagai ganti dari Konstitusi Meiji, undang-undang yang berlaku di Jepang sejak saat itu hingga hari ini adalah konstitusi 1947.

Kemajuan Jepang yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peristiwa di masa silam. Keputusan Kaisar Meiji untuk mengakhiri politik isolasi dan memulai hubungan dagang dengan negara luar menjadi salah satu tonggaknya. Terlebih lagi setelah Konstitusi Meiji mulai diberlakukan. Hal yang menandai kekuasaan tertinggi tak hanya menjadi monopoli pihak kekaisaran.

Besarnya peran peristiwa terdahulu terhadap kondisi hari ini menjadikan belajar sejarah sebagai hal yang sebaiknya dilakukan. Untuk tahu lebih lanjut mengenai dinamika mempelajari sejarah, bisa kunjungi tautan di bawah ini.