Menghitung Ongkos Ekonomi Kopdes Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dibentuk dengan ambisi memperkuat ekonomi desa. Melalui koperasi, pemerintah ingin memperpendek rantai distribusi, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Namun, di tengah kebutuhan pembangunan yang beragam, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah bangunan koperasi yang didirikan. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menargetkan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Kegiatan usahanya dapat mencakup pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, cold storage, dan logistik, dengan mempertimbangkan karakteristik serta potensi ekonomi desa.

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dari hasil panen hingga harga kebutuhan pokok

Salah satu tujuan penting program ini adalah memperkuat hubungan antara produsen desa dan pasar. Petani kerap menghadapi keterbatasan penyimpanan, biaya distribusi, serta posisi tawar yang lemah. Kopdes berpotensi mengatasi persoalan tersebut melalui pengumpulan hasil panen, penyimpanan, dan pemasaran kolektif.

Namun, keberadaan koperasi tidak serta merta meningkatkan pendapatan petani. Manfaatnya baru terlihat apabila koperasi secara nyata berhasil menyerap hasil produksi, memperluas akses pasar, atau mengurangi biaya pemasaran. Hal serupa berlaku bagi gerai sembako. Keberadaannya baru memberikan nilai tambah jika mampu menyediakan barang dengan harga kompetitif dan rantai pasok yang lebih baik.

Karena itu, evaluasi harus mengukur volume hasil pertanian yang dipasarkan melalui koperasi, harga bersih yang diterima petani, biaya distribusi, serta perbandingan harga kebutuhan pokok dengan pasar setempat. Tanpa indikator tersebut, keberhasilan program berisiko hanya dinilai dari jumlah pembangunan fisik koperasi.

Berapa biaya yang harus dipertanggungjawabkan?

Dalam publikasi prioritas APBN 2026, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencantumkan alokasi Rp83 triliun untuk program Kopdes Merah Putih. Angka ini jangan langsung dianggap sebagai realisasi pengeluaran, melainkan perlu dibaca sesuai cakupan dan mekanisme pembiayaannya.

Biaya harus dievaluasi sesuai dengan alokasi penganggarannya. Pemerintah juga perlu menjelaskan berapa koperasi yang telah beroperasi, berapa transaksi yang dihasilkan, dan apakah pendapatan usahanya mampu menutupi biaya operasional.

Anggaran besar tidak serta merta merupakan pemborosan. Namun, semakin besar sumber daya yang dialokasikan, semakin penting pula pembuktian manfaatnya.

Ada biaya peluang yang perlu diperhitungkan

Dalam ekonomi publik, setiap pilihan belanja memiliki opportunity cost, yakni manfaat dari alternatif terbaik yang dikorbankan. Dana negara yang digunakan untuk satu program tidak dapat sekaligus memenuhi kebutuhan publik lainnya.

Sebagai gambaran, APBN 2026 mengalokasikan Rp69 triliun untuk bantuan iuran jaminan kesehatan; Rp7,3 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis, dan revitalisasi rumah sakit; serta Rp23,3 triliun untuk renovasi dan revitalisasi sekolah. Dibandingkan dengan alokasi Kopdes sebesar Rp83 triliun, nominalnya setara dengan sekitar 1,2 kali anggaran bantuan iuran kesehatan. Perbandingan tersebut menunjukkan skala pilihan fiskal yang dihadapi pemerintah.

Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi Kopdes menghasilkan manfaat yang sepadan, sementara kebutuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial juga harus dipenuhi. Pertanyaannya bukan program mana yang lebih penting, melainkan bagaimana sumber daya yang terbatas menghasilkan manfaat publik sebesar mungkin.

Mengukur hasil, bukan sekadar penyerapan

Evaluasi Kopdes perlu beralih dari indikator pembangunan menuju kinerja ekonomi. Pemerintah perlu membuka data biaya per unit, pemanfaatan fasilitas, transaksi, penyerapan hasil pertanian, perubahan harga, serta manfaat yang diterima anggota dan masyarakat. Hasilnya juga perlu dibandingkan dengan kondisi sebelum koperasi beroperasi agar perubahan yang terjadi dapat dinilai secara lebih objektif.

Jika koperasi mampu memperbaiki rantai distribusi dan meningkatkan posisi tawar produsen, investasi tersebut memiliki dasar ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika fasilitas tidak dimanfaatkan secara produktif, desain usaha dan penggunaan anggarannya perlu dievaluasi.