Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Konten dari Pengguna
Hukum Pidana: Tameng Pelindung dan Pedang Sanksi
25 Januari 2025 14:15 WIB
ยท
waktu baca 2 menitTulisan dari Zerrin Rexanne Makkawaru tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan dan tindakan atas penyimpangan norma dan nilai di tengah masyarakat. Tujuan dari aturan ini tentunya agar tercipta lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Selain itu, hukuman ini ditujukan kepada terpidana untuk memberikan efek jera agar orang tersebut bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan tidak mengulanginya kembali. Pertanggungjawaban atas perbuatan terpidana tentunya membawa tameng pelindung bagi masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
Hukum pidana juga berupaya untuk meningkatkan hak-hak korban atas perbuatan jahat yang diterima. Hukuman pidana diciptakan untuk mencari kebenaran materiil, atau mencari kebenaran sebenarnya dan sesungguhnya. Dengan ini, pelaku kejahatan akan terungkap secara tepat. Pedang sanksi yang dimaksud juga berarti agar pelaku bertanggung jawab penuh dan menerima akibat dari perbuatannya dalam melanggar hukum.
Di sisi lain, meski hukum pidana berupaya untuk melindungi masyarakat, hukum pidana juga bisa menjadi ancaman bagi mereka yang melanggar hukum. Artinya, hukuman pidana membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal karena takut akan hukumannya. Dengan demikian, hukum menciptakan perdamaian dan keamanan bagi negara, masyarakat tentu merasa aman karena terdapat aturan jelas yang tidak bisa dilanggar.
ADVERTISEMENT
Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Pastinya, hukum harus dijalankan secara adil dan tidak hanya kepada satu pihak saja. Jika hukum pidana tidak dijalankan secara setara dan seimbang, maka hukum tidak bisa mencapai sarana menuju keadilan. Hal ini tentu dilakukan agar setiap individu diperlakukan sama rata dan setara. Hidup akan penuh dengan kekacauan bila hukum tidak dieksekusi secara adil dan tepat.