Pemangkasan Anggaran Kemenkes: Benarkah Kesehatan Masih Prioritas?

Zidane Azharian KemalPasha (Foto:Istimewa)

Pemotongan Anggaran dan Pertanyaan Besar Tentang Komitmen Pemerintah

Pemerintah melakukan memangkas anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun dalam APBN 2025. Padahal, dengan anggaran yang lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya, berbagai persoalan mendasar seperti kesejahteraan tenaga kesehatan, pemerataan layanan, dan aksesibilitas fasilitas kesehatan masih belum terselesaikan. Pemangkasan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan. Jika melihat negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal dalam alokasi anggaran kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). WHO merekomendasikan minimal 5% dari PDB dialokasikan untuk sektor ini, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,71%. Angka ini jauh di bawah Singapura, Vietnam, dan Malaysia, yang telah mengalokasikan dana lebih besar untuk kesehatan warganya. Dengan adanya pengurangan ini, apakah Indonesia semakin jauh dari standar kesehatan global?

Dampak Pemotongan Resiko Kesehatan Masyarakat

Pemotongan anggaran semestinya disertai dengan transparansi dan efektivitas dalam penggunaannya. Masyarakat berhak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal tanpa terganjal keterbatasan anggaran. Jangan sampai efisiensi yang dilakukan justru mengorbankan kepentingan rakyat. Jika efisiensi ini tidak dilakukan dengan cermat, bisa saja dampaknya justru meningkatkan beban biaya kesehatan di masa mendatang. Misalnya, jika program pencegahan penyakit dikorbankan demi penghematan anggaran, maka biaya pengobatan akan melonjak di kemudian hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu meniru negara lain yang telah mengeluarkan anggaran besar untuk kesehatan tetapi hasilnya kurang memuaskan. Namun, pandangan ini perlu dikritisi, mengingat masih banyak tantangan dalam sistem kesehatan Indonesia, seperti akses layanan yang belum merata serta peningkatan kualitas fasilitas yang masih jauh dari ideal. Rumah sakit yang seharusnya mengutamakan pelayanan bagi masyarakat kini semakin berorientasi pada keuntungan, sehingga berisiko membatasi akses layanan bagi kelompok kurang mampu.

Prioritas Kebijakan yang Dipertahankan

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan program lain seperti Program Makan Siang Gratis (MBG) juga menjadi sorotan karena implementasinya belum jelas dan transparan. Padahal, sektor kesehatan dan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap dalam kebijakan pemerintah. Efisiensi anggaran yang tidak mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan justru dapat memperburuk ketimpangan akses layanan kesehatan. Masyarakat miskin, kelompok minoritas, serta penduduk di daerah terpencil kemungkinan besar akan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, perubahan kebijakan yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa komunikasi yang baik bisa menimbulkan ketidakpastian serta keresahan di tengah masyarakat, terutama terkait ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan di masa depan. Melihat dampak dari kebijakan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali strategi yang diambil agar hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan tetap terjamin. Keputusan yang diambil harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Zidane Azharian KemalPasha (Direktur Eksekutif Voicedlawid, Ketua Umum DPM Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Kader PK IMM Achmad Yani.)