Partisipasi Masyarakat: Analisis Tantangan dan Harapan Bagi Demokrasi Indonesia

Gambar : Ilustrasi Pemuda dalam ruang Publik (Sumber Olah Pribadi)

Pendahuluan :

Pilkada menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia termasuk Sumut. Dewasa ini era globalisasi telah membawa perubahan signifikan pada tatanan sosial, ekonomi, dan Politik di Indonesia. Demokrasi yang sejak reformasi 1998 memberikan peluang partisipasi politik lebih bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda. Namun, partisipasi politik ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, di antaranya faktor-faktor sosial-ekonomi, kesehatan, pendidikan politik. Dengan menggunakan pendekatan teori kritis habermas dan analisis sosiologi Ibn Khaldun, disandingkan dengan perspektif epistimologi, ontology dan aksiologi. Artikel ini mencoba mengkaji tantangan dan harapan dalam membangun partsipasi masyarakat yang kuat di Indonesia dengan fokus pemuda sebagai pilar utama demokrasi di masa depan.

Demokrasi dalam prosesnya harus didasarkan pada dialog rasional dan komunikatif di antara warga negara. Komunikasi yang bebas dan dominasi adalah inti dari proses demokrasi yang solid. Dengan demikian keputusan politik yang dihasilkan adalah hasil diskusi yang rasional dan terbuka antar semua pihak yang terlibat.

Pembahasan :

Epistimologi: Pengetahuan dan Kesadaran Politik

Epistimologi partisipasi politik berfokus pada bagaimana pengetahuan politik dibentuk dan disebarkan di masyarakat. Jurgen Hubermas dalam “The Structural Transformation of The Public Sphere” menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena dimana warga negara dapat berpartisipasi secara rasional. Namun di Indonesia khususnya Sumatera Utara mengalami keterbatasan pendidikan politik yang menghambat pembentukan ruang publik yang sehat. Selain itu data dari Kementrian Kesehatan yang menunjukan faktor-faktor seperti stunting yang menghambat perkembangan kognitif dan penurunan Iq akibat pola gizi buruk berdampka negative pada kemampuan individu untuk memahami dan terlibat dalam politik secara mendalam. Pada Tahun 2022, pravalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6%.

Penurunan IQ akibat malnutrisi pada usia dini mempengaruhi kemampuan kognitif yang berperan penting dalam partisipasi politik. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah, yang pada akhirnya mempengaruhi partisipasi mereka di ruang publik ketika dewasa​.

Ontologi : Realitas Sosial dan Politik

Ontologi mencoba mengkaji realitas sosial dan politik yang membentuk kesadaran politik dalam masyarakat. Dalam konteks sumut, realitas sosial yang dihadapi pemuda adalah kesenjangan sosial yang memperparah aspek politik. Banyak pemuda yang lebih fokus pada kelangsungan hidup ekonomi daripada keterlibatan politik, padahal keduanya merupakan satu-kesatuan sehingga hal ini menjadi sebuah variable yang melemahkan demokrasi partisipatif. Pandangan Ibn Khaldun dalam “Muqqadimah” menyoroti pentingnya solidaritas sosial (Assabiyah) dalam memperkuat masyarakat dan partisipasi politik. Namun indikasi fragmentasi sosial akibat ketidakadilan politik dan sosial di Indonesia merusak Assabiyah ini, yang mengakibatkan melemahnya partisipasi politik di tingkat lokal. Ditambah para politisi tanpa sadar melegitimasi suatu hal yang telah menjadi kebiasaan yaitu mengupayakan strategi Money Politic tentu ini merupakah sebuah fenomena yang sangat merugikan terhadap demokrasi kedepan

Faktor sosial dan ekonomi semakin diperburuk oleh masalah penyalahgunaan narkoba yang mengganggu perkembangan sosial dan mental pemuda. Dilansir oleh Kompas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 4,8 juta orang di Indonesia adalah pengguna. Selain itu pengalaman negatif terkait korupsi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah juga memperkuat apatisme politik di kalangan masyarakat. Banyak pemuda yang merasa bahwa keterlibatan politik tidak akan membawa perubahan berarti, sehingga lebih memilih untuk menjauh dari aktivitas politik.

Aksiologi : Nilai dan Etika Partisipasi Politik

Aksiologi partisipasi politik melibatakan nilai-nilai dan etika yang mendasari keterlibatan politik. Pendidikan Politk yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan berpendapat sangat penting dalam membentuk partisipasi politik yang bermakna. Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sebagai alat pembebasan relevan dalam konteks ini, dimana pendidikan politik harus dimana pendidikan politik harus memberdayakan masyarakatnya untuk menjadi agen perubahan sosial.

Pandangan Tan Malaka tentang pendidikan yang bersifat revolusioner menyadarkan pada sebuah konsepsi bahwa pendidikan berfungsi untuk membentuk kesadaran kelas yang memungkinkan rakyat untuk terlibat dalam perjuangan politik. Pemikiran ini memiliki relevansi dengan apa yang dimaksud Ki Hajar Dewantara dan K.H Ahmad Dahlan yang mengatakan bahwa pendidikan harus berorientasi pada keadilan sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan kehidupan politik

Penutup

Dalam menghadapi pilkada 2024, dewasa ini demokrasi Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dalam upaya membangun partisipasi masyarakat yang kuat. Tantangan Utama yang didapat dari pembahasan di atas berupa, rendahnya pendidikan poltiik di kalangan masyarakat, terutama pemuda, menyebabkan keterbatasan dalam membentuk ruang publik yang sehat. Kesenjangan sosial-ekonomi, ditambah masalah seperti stunting dan penyalahgunaan narkoba tentu memperburuk situasi, sehingga pemuda terganggu dalam menghemati antara fokus kelanggsungan hidup dengan keterlibatan politik. Fragmentasi sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan politik juga melemahkan solidaritas kolektif, sehingga menimbulkan apatisme dalam politik.

Indonesia lahir dari sebuah perjuangan, ditengah tantangan yang sedang dihadapi Indonesia dalam mengamati demokrasi, tentu harapan tetap ada dalam upayanya. Pendidikan politik yang berbasis terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan etika harus menjadi prioritas bersama. Pemuda harus kembali diberdayakan menjadi agen perubahan sosial sebab masa depan bangsa berada di tangan mereka. Momentum Pilkada 2024 harus bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali solidaritas sosial (Assabiyah) dan mendorong partisipasi politik yang lebih bermakna. Pemuda sebagai pilar masa depan demokrasi, mempunyai potensi yang sangat besar untuk membawa perubahan positif jika diperlengkapi dengan pengetahuan, kesadaran serta nilai-nilai yang benar. Lembaga-lembaga negara harus membantu pemikiran ini, penciptaan ruang publik sangat dibutuhkan dalam upaya menumbuhkan pikiran-pikiran (Tesis-Antitesis-Sintesis). Dengan bantuan APBN dan APBD tentu hal ini merupakan investasi jangka panjang dalam upaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia kedepan. Semoga Pilkada ini menjadi momentum yang mengembalikan ruh-ruh intelektual dan nilai-nilai yang kita anut dalam pancasila.