Tebing Tinggi, Menuju Pilkada 2024

Zidane Rifky (Pemuda Kota Tebing Tinggi)

Bukan beberapa kali, namun terlampau sering kita memikirkan sebuah pertanyaan “apa yang menjadi dasar terbentuknya suatu lembaga yang disebut ‘pemerintahan’”. Lembaga yang digerakkan oleh hanya segelintir orang untuk mengatur banyak orang lainnya yang lumrah disebut sebagai masyarakat. Beberapa dari kita mungkin menganggap pertanyaan itu remeh namun tidak untuk sebagian lainnya.

Pemerintahan pada umumnya jika disandarkan pada cita-cita dan tujuan negara republik Indonesia yaitu bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Sehingga lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam upayanya Indonesia mengunakan sistem demokrasi untuk menentukan juga memilih kepala pemerintahannya yaitu baik eksekutif dan legistlatif.

Tebing Tinggi merupakan suatu daerah yang berada di wilayah sumatera utara juga merupakan daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan tentu saja pilkada akan dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada tahun 2024 ini. pilkada pada prosesnya merupakan wujud demokrasi sementara demokrasi akan terbangun berawal dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya melalui pilkada.

Kita tentulah memilih calon kepala daerah yang seharusnya bisa dan komitmen untuk menjalankan amanat dan tujuan dari cita-cita negara Indonesia. Pemilihan ini merupakan suatu hal yang sangat krusial karena dalam 5 tahun kedepan Kota Tebing Tinggi dikendalikan atau di atur oleh keputusan-keputusan kepala daerah yang terpilih. Pertanyaan yang timbul adalah pantas dan sanggupkah calon pemimpin, terkhususnya di tebing tinggi menghadapi dan menjawab tantangan yang akan timbul dan sedang ada di suatu negara dan khususnya kota tebing tinggi?

Tidak mengenyampingkan upaya untuk memajukan kesehjateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebelum itu mari kita lihat masalah-masalah yang timbul yang seharusnya ada semacam konsep yang ditawarkan dari calon kepala daerah untuk menjawabnya. Hari Indonesia sedang dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti yang dilansir dari databooks.co.id masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini berupa isu kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, lingkungan, tingkat kesehjateraan dan lainnya berupa masalah global dan nasional.

Pertanyaan serta jawaban yang belum di ketahui serta belum optimal dalam pembahasannya, yang secara fakta sedang di hadapi adalah “Bonus Demografi”. Terlebih di Tebing Tinggi jalur tol yang menghubungkan medan sampai indrapura dan juga rute ke siantar merupakan tantangan yang secara ril sedang di hadapi. Ini merupakan tantangan sebab pada sebelumnya pendapatan masyarakat didapat dari hasil berjualan, yang dimana tebing tinggi menjadi kota persinggahan para orang yang berpergian. Nama-nama calon-calon kepala daerah tebing tinggi saat ini mulai menyebar di masyarakat kota tebing tinggi dan beberapa dari nama-nama merupakan mantan dari eksekutif juga legislatif yang ada di kota tebing tinggi. Kembali ke pertanyaan apakah calon-calon tersebut cukup bisa untuk mengendalikan dan menjawab tantangan ini? jika didasari dengan cita cita bangsa apakah calon-calon tersebut pula dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam proses demokrasi yang akan berjalan pada tahun ini.

Tentu harapan penulis secara pribadi adalah calon-calon yang akan berkompetisi dapat menciptakan dinamika politik yang mengarah pada berjalannya sistem demokrasi yang pada praktek lapangannya terlihat ada semacam ruang publik yang bisa di desain untuk adanya komunikasi politis dan partisipasi demokrasi. Hal ini harus menjadi perhatian bersama karena bagaimanapun juga, ruang publik harus di isi pertarungan ide dan gagasan. Tentu banyak hal dan upaya yang harus kita uji dalam proses pilkada yang akan mendatang ini. Dari sebuah konsep yang ditawarkan, ide dan gagasan yang sebenarnya pada pengejewantahannya merupakan upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berharap adanya kekosongan dalam partisipasi demokrasi yang membicarakan ide berupa bagaimana menjawab permasalahan yang mungkin dan juga yang sudah timbul, semacam konsep bagaimana sebenarnya upaya calon kepala daerah untuk menjelaskan beberapa gedung yang ada di tebing tinggi yang gedung tersebut dibuat dari APBD namun pada implementasi nya tidak sesuai bahkan alih-alih bermanfaat ada beberapa yang digunakan saja pun tidak. Padahal secara konkrit bahwa uang dikeluarkan dari APBD tentulah berupaya untuk kesehjateraan umum.

Moment pilkada merupakan moment dimana kita sebagai generasi muda dapat mengutarakan pandangan yang pada keinginannya yaitu turut andil dalam pembenahan dan pengembangan yang ada di kota. Banyak hal yang harus kita uji sebagai masyarakat terhadap calon kepala daerah tentunya. Menurut Joseph Schumpeter (1974), salah satu upaya mewujudkan partisipasi publik sebagai pelaku demokrasi hanya dapat dicapai melalui kontruksi pendidikan yang berkualitas. Pendidikan menjadi titik tolak untuk melahirkan awarness (kesadaran) dan kemauan untuk berpartisipasi.

Demokrasi merupakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat dapat dilaksanaan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan bersama. Semoga kedepan banyak pembahasan-pembahasan dalam proses menuju pilkada Tebing Tinggi 2024 yang membicarakan upaya upaya menjawab tantangan bangsa terlebih tentang bonus demografi dan semoga para calon yang timbul mempunyai konsep dan upaya nya terkait hal ini.