Indonesia dalam Menghadapai ASEAN Connectivity 2025

Presiden Joko Widodo hadiri KTT ASEAN-PBB dan RCEP, Minggu (15/11). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Mata dunia tertuju pada Negara Indonesia untuk beberapa tahun ini karena bukan masalah penangan yang global Pandemic Covid-19 tetapi beberapa kebijakan baik itu kebijakan kawasan maupun luar kawasan secara Internasional.

Kita bisa melihat beberapa sektor kebijakan salah satu contohnya pembukaan investasi sebesarnya di bidang pembangunan Mega Super Proyek salah satu contoh yaitu Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang nilai proyeknya yang kurang lebihnya mencapai angka 23,5 tirliun yang diprediksi proses pengerjaannya hingga 2027, Pelabuhan ini direncanakan sebagai tempat memperbesar pasar ekspor dan mengurangi traffic existing yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok dan dapat menekan biaya-biaya seperti logistik dan lainnya dan membuka lapangan pekerja untuk kedepannya dan dalam persiapan menghadapi ASEAN Connectivity 2025, yang dimana semua melakukan ekspor dan impor secara besar dan bersamaan dalam berbagai bidang industri.

Pemerintah Indonesia sepertinya siap menghadapi persaingan global dalam industri ke depannya. tetapi akankah proyek ini akan berdampak bagi masyarakat indonesia dan ikut merasakan, dan dengan nanti ke depannya Pelabuhan Patimban yang membesar areanya kurang lebih 300 hektar belum beberapa daerah komersil dan gudang dan lainnya dan akan berdampak banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia dikarenakan kita bisa dikatakan sudah lebih siap dan tidak memawakan waktu lama untuk daerah-daerah pengembangan kawasan industri yang akan disiapkan area barunya oleh Pemerintah kita, tidak hanya itu saja Pemerintah juga memikirkan tempat destinasi pariwisata di berbagai daerah salah satunya Persiapan Motogp, yaitu Sirkuit Mandalika Lombok di NTB, yang nilainya proyeknya cukup fantastis kurang lebih mencapai 1.7 triliun untuk membangun sirkuit taraf internasional 2021 dan ajang Olimpiade 2023. Ini akan berdampak kepada perekonomian investasi serta pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Kita lihat dalam 5-30 tahun ke depan karena mengingat terkadang pembangunan yang saat ini tidak lagi berjangka buat jangka saat ini maupun jangka ke depannya seperti Pada Zaman Bapak Soeharto yang biasa kita kenal dengan Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu. Pada saat ini setelah reformasi pembangunan seperti timpang tindih baik pusat dan daerah dan tidak terencana dan seperti mencari-cari proyek atau membangun dinasti proyek, terlepas itu ada beberapa yang kita bisa nilai seperti dengan Jalur Trans Papua cukup baik kita rasakan saudara-saudara kita di Papua sana tidak lagi merasakan jalur yang lama dalam perdagangan yang akan berdampak pada perekonomian di daerah tersebut.

Tetapi dari beberapa pengalaman yang kita alami beberapa kebijakan akan pasti berubah apabila baik di lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatifnya dan yudikatif artinya apabila Presiden Joko Widodo selesai menjabat sebagai Presiden Indonesia pastinya arahnya berubah baik kebijakan-kebijakan tersebut, apakah harus seperti ini terus selama 5 tahun sekali seharusnya lembaga yang bertanggung jawab adalah saat ini Kementerian PPN/ Bappenas seharusnya lembaga kementerian yang bertanggung jawab yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam membantu Presiden, tetapi semenjak Bappenas ini berdiri atau bertransformasi seperti hilang arahnya dan tanggung jawabnya. Ada beberapa hal yang bisa kita nilai baik dan buruknya tetapi yang menonjol adalah bagaimana pembangunan yang terencana yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat yaitu Presiden dan tidak mempunyai peran yang cukup berpengaruh.

Dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan di banyak bidang salah satunya industri dan teknologi seharusnya Indonesia bisa jauh lebih baik dalam nanti menghadapi ASEAN 2025 karena kita diuntungkan secara geografis yang bisa dikelola oleh setiap masing daerah karena banyaknya hasil yang dapat kita kelola dan dikolaborasikan dengan kemajuan zaman saat ini.

Dalam ASEAN 2025 banyak negara-negara dikawasan ASEAN berlomba dengan beberapa bidang seperti pariwisata dan investasi di bidang industri manufaktur dan otomotif lainnya, sebut saja negara -negara yang cukup bersaing dengan wisatawan asing dan domestiknya dalam mencapai sebuah pemasukan devisanya thailand, vietnam, filipina serta singapura dan malaysia dan lainya, Indonesia yang kaya akan laut dan tempat-tempat destinasi pantainya dan daerah bersejarah tidak hanya Bali saja tetapi ada 5 destinasi super prioritas ialah; Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, tetapi menurut kita seharusnya 5 destinasi super prioritas boleh saja tetapi masih ada tempat lainnya seperti contohnya pantai banyuwangi dan di wilayah Lampung ada pantai gigi hiu dan taman wisata gajah, way kambas artinya walaupun hanya 5 yang diutamakan tetapi yang lainnya juga diikutkan dalam beberapa kegiatan perlombaan dalam kegiatan tingkatan nasional sepertinya perlombaan snorkeling atau lari jarak jauh 10-20 km untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi yang ada di daerah terlebih lagi saat masa-masa yang terdampak situasi saat ini pandemic Covid-19.

Artinya wisatawan asing pun akan melihat bahwa tempat wisata di Indonesia banyak pilihan dan pastinya bisa dikelola dalam investasi - investasi industri yang cocok setiap daerahnya, tidak banyak unggul dalam SDA saja indonesia tetapi unggul SDM yang bisa kita kelola dan kembangkan dalam berbagi industri yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan setiap di daerahnya seperti di daerah lampung cukup baik daerah tanahnya di industri perkebunan kopi, coklat dan bahkan singkong atau beberapa daerah lainya yang bisa dikelola dalam situasi saat ini.

Secara garis besar saat ini bisa diambil pemerintah masih seperti setengah hati dalam persiapan persaingan di 2025 mendatang karena SDM dan SDA belum dikelola dengan baik dan masih terjadinya komunikasi Pemerintah Pusat dan daerah yang belum sesuai instruksi, seharusnya peran serta lembaga yang terkait di bidang- bidang seperti Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Perekonomian dan Industri harus lebih berfikir dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolan industri - industri di saat situasi sekarang dengan di gandeng beberapa investasi dari luar untuk kita agendakan bekerja sama dan bermitra untuk mempunyai nilai tukar dan jual dalam persaingan perdagangan pasar bebas.

Dengan sebuah teknologi yang maju saat ini kita ambil sebuah keputusan ekonomi kreatif yang bisa kita kolaborasikan untuk menekan angka jumlah penggaruan atau karyawan-karyawan yang di PHK karena situasinya, dengan demikian angka jumlah beban yang ditanggung oleh Negara dan Pemerintah tidak bertambah banyak karena sudah adanya kemajuan dan inovasi di saat ini. Dan akan menjadi persaingan industri yang baru antar negara secara global untuk membuat lebih kreatif untuk menghadapi masa di tahun 2025 nanti.