Demokrasi Terpimpin Iran
Analis Politik Timur-Tengah, Geopolitik, Pemikiran Islam Kontemporer
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Zuhairi Misrawi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSeminggu belakangan ini, media-media Barat dan Presiden Donald Trump, kemarin, secara eksplisit menunjukkan keterbelahan dan perpecahan di dalam internal Iran. Amerika Serikat mengeklaim tidak bisa berbicara dengan pemerintah Iran, sehingga mereka menyebarluaskan isu perpecahan tersebut.
Isu dihembuskan media-media Barat, di antaranya The Economist. Intinya, media-media Barat menyatakan, pihak AS tidak dapat berbicara dengan pihak Iran, karena ditengarai adanya perpecahan internal di dalam negeri yang punya peradaban besar itu.
Sebenarnya yang terjadi bukan keterbelahan dan perpecahan, melainkan sikap berani Iran yang tidak ingin melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat. Iran memilih untuk tidak melanjutkan perundingan karena arogansi AS. Sebab yang dikehendaki AS bukan perundingan, melainkan pendiktean.
Iran bersikap untuk tidak melanjutkan perundingan karena tidak adanya kepercayaan terhadap AS, yang semata-mata ingin memaksakan kehendaknya. Iran diminta untuk menerima usulan AS secara bulat-bulat. Tentunya, hal tersebut bukan perundingan dan negosiasi, melainkan pendiktean dan penjajahan.
Amerika Serikat masih belum berubah sebagai negara yang terus ingin memaksakan kehendaknya melalui kolonialisme atas negara-negara lain. Noam Chomsky (2002) sudah mengingatkan AS agar tidak menjadi “teroris” terhadap negara-negara lain.
Namun, watak bawaannya ini tidak dan belum akan berubah. AS selalu ingin mendikte dan memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara lain. Apa yang terjadi di Palestina, Irak, Iran, dan beberapa negara di kawasan Arab merupakan wajah nyata penjajahan tersebut.
Amerika Serikat mempunyai banyak kesempatan untuk mengubah kawasan Timur-Tengah menjadi lebih baik, tetapi semua itu selalu berubah dan menjadi lebih buruk akibat lobi-lobi Israel yang sangat kuat di Gedung Putih, Senat, serta Kongres AS. Saat ini, kekuatan lobi-lobi Israel mulai menjadi perbincangan publik di AS dan Timur Tengah.
Bahkan, pada hakikatnya, perang AS-Israel melawan Iran dalam sebulan terakhir bertujuan untuk melindungi dan mendukung kepentingan Israel, bukan kepentingan AS. Di sini, apa yang dilakukan AS—khususnya Presiden Trump—menimbulkan polemik dan kritik luas di dalam negeri AS.
Komplikasi konteks inilah yang menyebabkan isu perpecahan internal Iran diangkat ke permukaan oleh pihak Trump dan media-media besar di Amerika Serikat. Presiden Trump sebenarnya ingin menutupi persoalan serius yang terjadi di dalam negeri AS, karena perang melawan Iran telah menghabiskan anggaran dengan jumlah yang sangat besar.
Anggaran yang dikeluarkan untuk perang melawan Iran diperkirakan mencapai 500 hingga 1000 triliun. Sementara itu, tujuan untuk menggulingkan rezim Iran hanya sekadar fatamorgana. Yang terjadi justru sebaliknya: Iran semakin kuat dan solid. Belum lagi, popularitas Trump dan Partai Republik semakin turun, bahkan menukik sangat tajam menjelang pemilu sela pada bulan November nanti.
Dalam berbagai perspektif, perang melawan Iran tidak hanya memperburuk citra Amerika Serikat dan hubungannya dengan negara-negara Eropa, tetapi juga memperburuk citra Trump dan Partai Republik di dalam negeri AS.
Pemandangan berbeda seratus persen di Iran. Saat ini, dukungan rakyat terhadap Pemimpin Tertinggi sangat besar, karena dalam perang ini, Iran tidak bisa ditumbangkan. Maknanya, rezim Iran masih kokoh dan strategi Selat Hormuz benar-benar menekan Amerika Serikat untuk bertobat atas nalar dan praktik penjajahan yang kerap mendikte negara-negara lain.
Iran berdiri tegak dan menunjukkan kepada Amerika Serikat perihal kedaulatan politiknya dan tidak mau didikte, bahkan menyampaikan proposal kepada AS yang di dalamnya menghentikan seluruh bentuk penjajahan terhadap Iran.
Permintaan Iran yaitu menghentikan embargo ekonomi dan politik yang diterapkan sejak 1979 hingga sekarang ini. Serangan terhadap Iran—bahkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di saat perundingan—merupakan tindakan yang tidak bisa diterima, baik secara politik maupun secara etis.
Jika permintaan Iran ini ingin dipenuhi Amerika Serikat, sebenarnya perihal pengayaan senjata nuklir dan Selat Hormuz akan mudah diurai dan dicarikan jalan keluar. Pada masa pemerintahan Presiden Obama, jalan menuju normalisasi AS-Iran mencapai titik-terang, karena perundingan dilakukan dalam suasana setara dan saling menghormati. Dialog dan perundingan berlangsung secara rasional, dingin, dan mencari titik temu.
Kekuatan Iran sejak revolusi 1979—dari Pemimpin Tertinggi Khomeini, Ali Khamenei, hingga Mojtaba Ali Khamenei—menurut saya terletak pada gagasan “Demokrasi Terpimpin” yang dianut konstitusi Iran.
Perbedaan pendapat di kalangan elite dan akar rumput Iran merupakan bagian dari pilihan demokratis yang dipilih Iran sejak setelah revolusi 1979. Namun, perpecahan tidak berujung pada perpecahan internal, seperti yang digosipkan Presiden Trump dan media-media besar Amerika Serikat.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Ali Khamenei, merupakan kalimat akhir dan determinan atas perbedaan pendapat yang terjadi di dalam negeri Iran, khususnya pada kalangan elite. Sebenarnya, yang penting dicermati, yaitu bagaimana kalangan rumput melihat perang dan penjajahan Amerika Serikat terhadap Iran.
Hingga saat ini, sebagian besar warga Iran memberikan dukungan penuh untuk perang melawan AS dan Israel. Bahkan, mereka yang selama ini menjadi oposisi terhadap rezim Iran memberikan dukungan penuh terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, karena penjajahan sama sekali tidak bisa diterima dan dibenarkan. Seluruh warga Iran menentang penjajahan AS dan Israel terhadap Iran.
Sistem “Demokrasi Terpimpin” di Iran merupakan sistem terbaik dan masih relevan bagi Iran, khususnya dalam suasana perang, seperti yang terjadi saat ini. Kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei sangat sentral untuk mengambil keputusan strategis, termasuk keputusan Iran untuk mengirimkan tim perundingan dengan Amerika Serikat di Pakistan.
Bahkan, Iran menolak untuk melanjutkan perundingan, karena Ayatollah Mojtaba Ali Khamenei melihat tidak adanya ketulusan dan keseriusan Presiden Trump dalam mencari jalan tengah dan titik temu.
Pesan saya sederhana: jangan sering-sering membaca media-media Barat dan Amerika Serikat, apalagi menelannya mentah-mentah. Nalar kritis diperlukan. Jika kita sangat kritis pada Iran, saatnya kita juga adil, yaitu dengan kritis pada Barat dan media-medianya.