Mendagri Tito Karnavian dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Dok Puspen Kemendagri/Kumparan)

Dari pembinaan birokrasi berbasis administratif menuju pemerintahan berbasis kinerja, inovasi, dan karya pembangunan. Melalui inovasi dan kompetisi pemerintah daerah, dan pembiayaan kreatif dalam pembangunan daerah, Mendagri Tito Karnavian mendorong transformasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Reformasi tata kelola pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pembangunan nasional. Kualitas pemerintahan tidak hanya tercermin dari penyelenggaraan administrasi, tetapi juga dari kemampuan merencanakan program, mengelola anggaran, mengembangkan inovasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka itulah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong transformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Orientasinya diarahkan pada penguatan kinerja, inovasi, dan pencapaian hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Upaya Mendagri Tito Karnavian mentransformasi tata kelola pemerintahan daerah mendapat apresiasi berupa penghargaan Outstanding Leadership in Performance-Based Regional Governance Reform dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026.

Penghargaan diserahkan Chairman CT Corp Chairul Tanjung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang hadir mewakili Tito di JW Marriott Hotel Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan daerah melalui pembinaan berbasis kinerja, penguatan kapasitas daerah, dan pemberian ruang bagi inovasi pembangunan.

Mengembangkan Budaya Kerja Berbasis Kinerja

Salah satu arah pembenahan Mendagri Tito Karnavian adalah memperkuat orientasi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala daerah dan jajaran birokrasi didorong menerjemahkan program pemerintahan menjadi capaian pembangunan yang terukur.

Agenda pembinaan Mendagri mencakup sejumlah bidang strategis, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, hingga percepatan penurunan stunting.

Perhatian juga diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, perluasan pendidikan, penyediaan hunian layak, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perubahan pendekatan ini tampak dalam pemikiran Tito mengenai keseimbangan antara pengawasan dan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah.

Dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan, Mei 2026, ia menjelaskan filosofi yang melandasi pendekatan tersebut.

"Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, (saya) pikir, ini kita 'stick' terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok (lebih banyak) nakut-nakutin mulu, 'stick' (aja), mana carrot-nya."

Ungkapan stick and carrot menggambarkan kombinasi pengawasan dan penghargaan dalam pembinaan pemerintahan. Melalui pendekatan ini, pemerintah pusat menjalankan fungsi pengendalian sekaligus memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan prestasi.

Filosofi itu tercermin dalam program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi yang diselenggarakan Kemendagri.

Menggerakkan Inovasi dan Kompetisi Pemerintah Daerah

Program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 menjadi salah satu instrumen yang diterapkan Mendagri Tito untuk mengembangkan budaya kompetisi positif di lingkungan pemerintah daerah.

Penilaian mencakup empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta pembiayaan kreatif.

Pemerintah daerah yang menunjukkan capaian terbaik memperoleh penghargaan dan insentif fiskal sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Tito, apresiasi memiliki arti penting dalam membangun motivasi kepala daerah. Penghargaan diharapkan mendorong lahirnya berbagai terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua di Jayapura, Juni 2026, Tito menyampaikan harapannya.

"Nah, kita harapkan dengan adanya kegiatan ini ya teman-teman kepala daerah akan lebih bersemangat, termotivasi. Bagi yang belum beruntung juga mereka, ya kita harapkan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan dana insentif fiskal."

Program ini diselenggarakan dalam enam wilayah regional agar pemerintah daerah dapat berkompetisi dengan daerah yang memiliki karakteristik dan kapasitas relatif sebanding.

Pembagian wilayah tersebut memberikan kesempatan lebih luas bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menunjukkan inovasi serta capaian pembangunan masing-masing.

Dengan skema ini, Kemendagri mengembangkan ruang apresiasi yang mendorong pertukaran gagasan, kreativitas, dan praktik baik antarpemerintah daerah.

Penilaian Berbasis Data dan Objektivitas

Pengembangan kompetisi antardaerah berjalan seiring dengan penguatan sistem penilaian berbasis data.

Tito memberikan perhatian terhadap objektivitas proses penilaian sebagai bagian dari kredibilitas program Kemendagri.

Dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Juni 2026, ia menjelaskan keterlibatannya dalam menjaga integritas proses tersebut.

"Tim yang menilai betul-betul saya awasi. Dan saya menyatakan bahwa inilah kredibilitas Kemendagri. Harus kita jaga. Kalau tidak, akan kehilangan marwah kalau misalnya diatur-atur."

Penilaian menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur perkembangan kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Sementara itu, penilaian pembiayaan kreatif menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta data terkait pengelolaan keuangan daerah.

Tito menjelaskan pendekatan tersebut dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua.

"Mengambil data itu aja udah ketahuan daerah mana yang bisa mengendalikan inflasi, yang relatif terjaga baik. Pengangguran juga ada datanya di BPS. Kemudian untuk kemiskinan sama, ada di BPS juga, bisa kelihatan mana daerah-daerah yang naik turun. Kemudian untuk creative financing itu diambil dari SIPD."

Penggunaan data memberikan landasan pengukuran yang lebih terstruktur. Setiap daerah memiliki indikator capaian yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan sekaligus menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Memperkuat Kapasitas Fiskal Daerah

Penguatan kapasitas fiskal menjadi agenda penting transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Kemendagri mendorong pengembangan pembiayaan kreatif agar pemerintah daerah memiliki alternatif dalam mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.

Melalui pendekatan ini, daerah didorong mengoptimalkan potensi wilayah, memperluas kemitraan dengan dunia usaha, serta mengembangkan kerja sama pembiayaan sesuai karakteristik proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instrumennya dapat berupa kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan, serta berbagai bentuk pembiayaan alternatif.

Pengembangan pembiayaan kreatif membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas sumber daya pembangunan sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, pembiayaan kreatif menjadi salah satu kategori yang memperoleh perhatian khusus.

Tito juga mengungkapkan dukungan fiskal pemerintah pusat terhadap program tersebut. Dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Nusa Tenggara dan Maluku, Mei 2026, ia menyampaikan:

"Di tahun ini, kita alokasikan anggaran sebanyak Rp1 triliun untuk insentif fiskal daerah."

Alokasi tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan.

Evaluasi dan Penguatan Tata Kelola

Transformasi pemerintahan daerah juga didukung pengembangan instrumen pengukuran kualitas tata kelola.

Melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Kemendagri mengembangkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN), sebagai pengembangan dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Instrumen ini mencakup lima aspek penilaian, yaitu perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, penatalaksanaan, pengawasan, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masing-masing aspek memiliki bobot penilaian 20 persen.

ITKPDN memberikan gambaran mengenai kualitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan pembinaan yang lebih terarah.

Melalui penguatan instrumen tersebut, Kemendagri mengembangkan pendekatan pembinaan yang memanfaatkan data dan hasil pengukuran sebagai landasan peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Memperkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan penting dalam menggerakkan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola urusan pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan selaras dengan prioritas nasional.

Kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian menempatkan pembinaan dalam kerangka penguatan kapasitas dan kinerja daerah.

Pemerintah daerah memperoleh ruang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sesuai potensi wilayahnya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat menyediakan instrumen evaluasi, pendampingan, serta apresiasi bagi daerah yang menunjukkan capaian pembangunan.

Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sekaligus menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional.

Pembangunan yang Melekat dengan Kebutuhan Masyarakat

Pada akhirnya, transformasi tata kelola pemerintahan daerah diarahkan Mendagri Tito untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Pengendalian inflasi berkaitan dengan daya beli keluarga. Penurunan pengangguran membuka kesempatan memperoleh penghasilan. Penanggulangan kemiskinan dan stunting berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan generasi mendatang.

Peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, dan penyediaan hunian layak juga menjadi bagian dari agenda pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Melalui pembinaan berbasis kinerja, kompetisi antardaerah, pengembangan pembiayaan kreatif, dan penguatan evaluasi, Tito Karnavian mendorong pemerintahan daerah semakin produktif dalam mengoptimalkan potensi wilayah.

Penghargaan CNN Indonesia Awards 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap arah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian dan agenda transformasi tata kelola daerah yang dilakukannya.

Pengembangan tata kelola pemerintah daerah berbasis kinerja merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas otonomi daerah, meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, dan meningkatkan kontribusi daerah dalam pembangunan nasional.

Transformasi ini menempatkan pemerintah daerah sebagai penggerak pembangunan yang semakin inovatif, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.