Mengelola Kamtibmas dari Akar Kesejahteraan: Inovasi Poliran Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto
Tulisan dari Zulfikar Fuad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKeamanan dan kesejahteraan masyarakat tumbuh dari hubungan yang saling menguatkan. Lingkungan yang aman membuka ruang bagi warga untuk bekerja, berusaha, dan membangun kehidupan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki penghasilan serta kesempatan ekonomi yang memadai turut menopang ketenteraman lingkungan. Di antara keduanya, terdapat satu persoalan yang kerap luput dari perhatian dalam pemeliharaan keamanan: pengangguran.
Dari pemikiran itulah program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) digagas dan dikembangkan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Melalui program ini, kepolisian mengambil peran lebih luas dengan membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan membangun usaha produktif. Pemberdayaan ekonomi ditempatkan sebagai salah satu pendekatan preventif dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Poliran membawa perspektif baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pengangguran, yang selama ini lebih banyak menjadi ranah kebijakan ketenagakerjaan, turut ditempatkan sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan kamtibmas.
Gagasan ini mulai dirintis Suyudi ketika menjabat Kapolda Banten. Melalui pembangunan balai pelatihan, pemberdayaan ekonomi, serta kemitraan dengan pemerintah daerah dan perusahaan, gagasan itu diterjemahkan menjadi kegiatan nyata. Setelah menjabat Kapolri, ia membawa inisiatif tersebut ke tingkat nasional.
Pada 30 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengumumkan persiapan peluncuran Poliran secara nasional dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, Balai Latihan Kerja (BLK), serta jajaran kepolisian hingga desa dan kelurahan.
Perjalanan Poliran memperlihatkan upaya menghubungkan tugas kepolisian dengan kebutuhan konkret masyarakat. Kehadiran polisi tidak hanya berkaitan dengan penanganan kejahatan dan gangguan kamtibmas, tetapi juga membuka akses bagi warga untuk memperbaiki kehidupan ekonomi.
Pengangguran dan Kerawanan Kamtibmas
Persoalan pengangguran memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar ketiadaan pekerjaan. Di dalamnya terdapat persoalan pendapatan keluarga, pemenuhan kebutuhan hidup, keterbatasan keterampilan, hingga akses terhadap kesempatan ekonomi.
Tekanan ekonomi dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan kerawanan kamtibmas, terutama ketika kesulitan memperoleh penghasilan berlangsung berkepanjangan. Meski demikian, pengangguran tidak otomatis menjadikan seseorang pelaku kejahatan. Sebagian besar pencari kerja justru merupakan warga yang sedang berjuang memperoleh penghidupan dan membangun masa depan keluarga.
Atas dasar itu, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu pendekatan preventif yang dapat melengkapi pelaksanaan tugas kepolisian.
Dalam penjelasannya pada 30 Oktober 2026 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan alasan Polri memberikan perhatian terhadap persoalan pengangguran.
"Kenapa kami memiliki kepedulian terhadap pengangguran? Karena pengangguran berpotensi terjadinya gangguan kamtibmas. Kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Desa."
Ia menjelaskan, Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa akan mendata warga yang membutuhkan pekerjaan. Mereka kemudian diarahkan mengikuti pelatihan sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja.
Mengenai peningkatan keterampilan peserta, Suyudi mengatakan:
"Kami latihkan secara soft skill sehingga masyarakat yang pada hakikatnya 'berkebutuhan' dalam hal pekerjaan, itu bisa kembali produktif setelah dilatihkan secara soft skill tadi itu."
Ia juga menyampaikan bahwa peluncuran program secara nasional sedang dipersiapkan.
"Nanti ini ada launching-nya yang akan kami lakukan secara nasional. Saat ini kami sedang persiapkan."
Pelaksanaan Poliran akan didukung kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri, termasuk optimalisasi BLK di berbagai provinsi.
Dengan mekanisme itu, upaya pencegahan gangguan kamtibmas diperluas melalui peningkatan keterampilan, pembukaan akses pekerjaan, dan pengembangan usaha produktif.
Berawal dari Banten: Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi
Sebelum berkembang menjadi program berskala nasional, Poliran menemukan bentuk awalnya di Banten. Ketika menjabat Kapolda, Suyudi mengembangkan tiga bidang utama: industri, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup.
Banten memiliki kawasan industri, perdagangan, pertanian, serta beragam kegiatan ekonomi yang menyediakan peluang kerja. Namun, potensi itu memerlukan jembatan agar dapat diakses masyarakat. Keterampilan, informasi pekerjaan, dan kemitraan menjadi bagian penting untuk menghubungkan warga dengan kesempatan ekonomi yang tersedia.
Pada 10 Desember 2024, Polda Banten mengumumkan pendirian Balai Pelatihan Poliran di kawasan Kasemen, Kota Serang. Fasilitas ini dirancang sebagai pusat pelatihan sekaligus pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
Di bidang industri, masyarakat dipersiapkan memperoleh keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Program ketahanan pangan mencakup pertanian, peternakan, dan perikanan. Sementara itu, bidang lingkungan hidup diarahkan pada pengolahan sampah dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.
Kegiatan yang dikembangkan meliputi pengolahan sampah organik menjadi pupuk, daur ulang sampah anorganik, hidroponik, budidaya ikan dengan sistem bioflok, peternakan ayam petelur dan pedaging, serta pengembangan kambing dan domba.
Saat menjelaskan perkembangan balai pelatihan, Kapolda Irjen Pol Suyudi mengatakan:
"Kami melakukan pengecekan perkembangan Balai Pelatihan Poliran, di mana pengecekan meliputi tempat pengelolaan sampah organik dan nonorganik, hidroponik, perikanan, peternakan ayam, dan pertanian serta penambahan tanah uruk yang akan dibangun untuk peternakan kambing atau domba."
Ia menambahkan:
"Kemudian budi daya ikan dengan bioflok, budi daya ayam petelur/pedaging sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya guna masyarakat di sekitar Balai."
Pilihan kegiatan itu memperlihatkan cakupan Poliran sejak awal. Program ini tidak hanya diarahkan pada penyaluran tenaga kerja ke sektor formal, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan membangun usaha mandiri sesuai potensi lingkungan.
Balai Pelatihan Poliran menjadi wujud konkret gagasan tersebut. Kepedulian terhadap pengangguran diterjemahkan menjadi fasilitas, pelatihan, dan kegiatan ekonomi yang dapat dimanfaatkan warga.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Pemberdayaan ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar pelatihan. Keterampilan yang diperoleh masyarakat perlu bertemu dengan kebutuhan pasar, sementara usaha produktif membutuhkan dukungan permodalan, pendampingan, dan jaringan pemasaran.
Di sinilah kemitraan menjadi unsur penting Poliran. Kepolisian memiliki jaringan kewilayahan dan kedekatan dengan masyarakat. Pemerintah menyediakan kebijakan, lembaga pelatihan, serta sumber daya pembangunan. Dunia usaha memiliki kebutuhan tenaga kerja, teknologi, dan peluang pemasaran. Ketiga unsur tersebut dipertemukan melalui kerja sama lintas lembaga.
Pada 13 Maret 2025, Polda Banten dan Pemerintah Provinsi Banten menandatangani nota kesepakatan serta perjanjian kerja sama. Penandatanganan dilakukan Kapolda Irjen Pol Suyudi bersama Gubernur Banten Andra Soni.
Kapolda Irjen Pol Suyudi menjelaskan:
"Program ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap permasalahan sosial, khususnya pengangguran, yang menjadi salah satu faktor pemicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat."
Ia juga menegaskan arah pemberdayaan yang dikembangkan:
"Melalui program ini, Polda Banten akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan kerja formal, tetapi juga dapat menjadi pelaku usaha mandiri."
Pada hari yang sama, Polda Banten menjalin kemitraan dengan Chandra Asri Group. Polda juga melibatkan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang untuk mengembangkan pelatihan vokasi dan kewirausahaan.
Pola kemitraan ini menempatkan kepolisian sebagai penghubung kebutuhan masyarakat dengan sumber daya pemerintah dan dunia usaha, sementara kewenangan teknis masing-masing lembaga tetap berjalan sesuai tugasnya.
Dari sini, Poliran mengembangkan dua jalur pemberdayaan yang saling melengkapi: penempatan kerja dan kewirausahaan.
Jalur pertama menyasar masyarakat yang memiliki potensi memasuki dunia kerja, tetapi membutuhkan peningkatan keterampilan atau akses informasi lowongan. Jalur kedua memberikan kesempatan kepada warga untuk membangun usaha berdasarkan potensi lingkungan dan kemampuan yang dimiliki.
Untuk penempatan kerja, materi pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Peserta dibekali keterampilan teknis dan nonteknis agar siap memasuki lingkungan kerja.
Sementara itu, kewirausahaan membutuhkan pendampingan yang lebih luas, mulai dari pengelolaan usaha, pemasaran, permodalan, teknologi, hingga jaringan bisnis.
Pendampingan dan Pemberdayaan Potensi Masyarakat
Pengalaman pelaksanaan Poliran di Banten memberikan gambaran konkret mengenai kedua jalur pemberdayaan itu.
Pada 28–31 Juli 2025, Polda Banten menyelenggarakan Tailor Made Training Gelombang IV dengan 112 peserta. Mereka terdiri atas 82 pengangguran, 28 korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan dua mantan warga binaan.
Materi pelatihan mencakup pengelasan dasar, pengelolaan sampah organik, perikanan bioflok, kelistrikan dasar, hidroponik, peternakan, dan pertanian.
Dalam pembukaan kegiatan, Kapolda Irjen Pol Suyudi mengatakan:
"Pelatihan ini merupakan bagian dari program unggulan Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran, sebagai wujud komitmen kami dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan sosial-ekonomi."
Ia menambahkan:
"Fokus pelatihan ini adalah memberikan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi wilayah hukum Polda Banten."
Komposisi peserta mencerminkan perhatian kepada kelompok yang menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan. Korban PHK membutuhkan kesempatan kembali memasuki pasar kerja, sedangkan mantan warga binaan memerlukan dukungan untuk membangun kehidupan produktif.
Manfaat pelatihan juga tergambar dari pengalaman para peserta.
Wulan, peserta pelatihan hidroponik, mengatakan:
"Saya sedang menganggur, untuk mencari ilmu tentang perawatan hidroponik karena saya ingin mencoba menanam dengan sistem hidroponik di rumah."
Setelah mengikuti pelatihan, ia mengungkapkan:
"Kalau untuk di rumah sudah mencoba untuk keperluan sehari-hari tapi kalau untuk usaha belum karena kendala modal usahanya."
Tuti, peserta pelatihan pertanian, juga merasakan manfaat kegiatan itu.
"Saya ikut pelatihan ini untuk menambah wawasan saat saya sedang menganggur."
Ia menjelaskan:
"Pelatihan pertanian, banyak manfaat yang saya dapat adalah meningkatkan hasil panen, bisa berbagi ilmu dengan petani lain, menjadi lebih mandiri dan mendapatkan teman baru."
Tuti bahkan telah mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh dengan menggarap sawah milik tetangganya.
Pengalaman Wulan dan Tuti memperlihatkan bagaimana keterampilan dapat menjadi pintu masuk menuju kegiatan produktif. Bagi Wulan, pengetahuan hidroponik mulai diterapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun pengembangan usaha masih terkendala modal. Sementara itu, Tuti telah mempraktikkan pengetahuan pertanian yang diperolehnya.
Kisah keduanya sekaligus mengingatkan bahwa pelatihan merupakan tahap awal pemberdayaan. Dampak jangka panjang perlu dilihat dari perkembangan pendapatan, keberlanjutan pekerjaan, dan pertumbuhan usaha peserta.
Bhabinkamtibmas sebagai Penghubung Kesempatan Kerja
Ketika Poliran dipersiapkan menjadi program nasional Polri, jaringan Bhabinkamtibmas menjadi salah satu kekuatan utama pelaksanaannya.
Personel yang bertugas di desa dan kelurahan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Kedekatan itu dapat dimanfaatkan untuk mengenali warga yang membutuhkan pekerjaan, memetakan keterampilan, dan menghubungkan mereka dengan lembaga pelatihan maupun perusahaan.
Dalam penjelasannya pada 30 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Bhabinkamtibmas bersama perangkat desa akan mendata warga pencari kerja. Mereka yang telah memiliki kompetensi dapat dihubungkan dengan perusahaan, sedangkan warga yang membutuhkan peningkatan kemampuan diarahkan mengikuti pelatihan.
Dengan mekanisme ini, Bhabinkamtibmas berpotensi menjadi simpul penghubung antara masyarakat, pemerintah desa, dinas ketenagakerjaan, BLK, dan dunia usaha.
Pendataan dari tingkat bawah juga dapat memberikan gambaran lebih terperinci mengenai jumlah pencari kerja, jenis keterampilan, serta potensi ekonomi wilayah. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
Pelaksanaannya memerlukan standar pendataan, perlindungan data pribadi, kesukarelaan peserta, dan transparansi informasi lowongan. Penempatan tenaga kerja tetap harus mengikuti ketentuan ketenagakerjaan serta mekanisme perekrutan perusahaan.
Memberi Ruang bagi Reintegrasi Sosial
Poliran juga memberikan perhatian kepada mantan warga binaan dan masyarakat yang telah menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika.
Pada 30 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyoroti kesulitan kelompok pascarehabilitasi dalam memperoleh pekerjaan.
"Harapannya bagaimana masyarakat kita yang pengangguran, termasuk yang berkebutuhan karena pascarehabilitasi belum mendapat pekerjaan, ini bisa dipekerjakan sehingga bisa produktif, sehingga angka kriminalitas bisa menurun, situasi kamtibmas bisa kondusif."
Rehabilitasi merupakan salah satu tahapan pemulihan. Kesempatan bekerja dan membangun kemandirian ekonomi menjadi dukungan lanjutan bagi seseorang untuk menjalani kehidupan baru.
Pekerjaan memberi ruang untuk kembali menjalankan tanggung jawab sosial dan keluarga. Penghasilan memperkuat kemandirian sekaligus kepercayaan diri.
Pendekatan serupa relevan bagi mantan warga binaan yang membutuhkan kesempatan berpartisipasi kembali dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Poliran juga memiliki dimensi kemanusiaan melalui pembukaan akses keterampilan dan pekerjaan bagi kelompok yang memerlukan dukungan reintegrasi sosial.
Poliran Menjadi Program Nasional Polri
Setelah mengembangkan Poliran di Banten, Suyudi membawa gagasan itu ke tingkat nasional. Skala pelaksanaan diperluas melalui kemitraan antarkementerian, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
Pada 30 Oktober 2026, seusai bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan persiapan pelaksanaan program.
Polri akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk peningkatan keterampilan nonteknis. Bersama Kementerian Dalam Negeri, Polri akan mengoptimalkan BLK milik pemerintah daerah di berbagai provinsi. Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berperan menghubungkan program dengan pengembangan ekonomi perdesaan.
Mendes dan PDT Yandri Susanto menyambut sinergi itu dengan menghubungkan Poliran dan program desa tematik.
"Jadi, akan kami sandingkan Poliran itu dengan desa-desa tematik. Kami punya program desa ekspor yang juga bisa menyerap tenaga kerja banyak. Kami punya program desa wisata juga menyerap tenaga kerja yang banyak dan menghasilkan uang yang banyak."
Selain Desa Ekspor dan Desa Wisata, Kemendes PDT mengembangkan Desa Ayam Petelur dan Desa Ikan Nila. Program-program itu berpotensi menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat rantai pasok ekonomi perdesaan.
Sinergi ini penting karena kebutuhan tenaga kerja setiap wilayah berbeda. Kawasan industri memerlukan keterampilan teknis. Wilayah pertanian membutuhkan tenaga terampil dalam budidaya dan pengolahan hasil produksi, sedangkan kawasan wisata memerlukan kompetensi pelayanan serta pengelolaan pariwisata.
Dengan menghubungkan Poliran dan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Pada 31 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi kembali menyampaikan bahwa peluncuran nasional sedang dipersiapkan bersama kementerian dan pemerintah daerah. Polri diharapkan menjadi penggerak koordinasi sekaligus penghubung masyarakat dengan lembaga pelatihan dan penyedia kesempatan kerja.
Perluasan Poliran di Berbagai Polda
Setelah dirintis di Banten, Poliran mulai diterapkan di berbagai daerah dengan menyesuaikan potensi ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja setempat. Ragam pelaksanaannya memperlihatkan bahwa satu gagasan dapat diterjemahkan melalui pendekatan berbeda sesuai karakteristik wilayah.
Polda Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Brigjen Pol. Hengki Haryadi melaksanakan kegiatan Poliran pada 22 Oktober 2026 di Pangkalan Ojek Maritim, Kabupaten Sorong, dan 29 Oktober 2026 di Aula SUPM Negeri Sorong. Pendataan pencari kerja dilakukan melalui Bhabinkamtibmas untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan perusahaan.
Di Sulawesi Tenggara, Polda membangun kemitraan dengan perusahaan jasa pengamanan dan ABUJAPI. Pada 22 Oktober 2026, Wakapolda Brigjen Pol. Budi Hermawan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga pengamanan. ABUJAPI menyebut memiliki 10.091 personel, terdiri atas 9.227 personel yang telah mengikuti pendidikan dan 864 lainnya yang masih memerlukan pelatihan. Pada 5 November 2026, kolaborasi diperluas dengan instansi ketenagakerjaan, lembaga pelatihan, perbankan, dan perlindungan pekerja migran. Sejumlah peserta dipersiapkan bekerja di dalam maupun luar negeri.
Polda Bengkulu di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Yudhi Sulistianto Wahid menggelar Poliran pada 29 Oktober 2026 di LPK Sulthoon 4M, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini menyerap aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan keterampilan, termasuk permintaan pelatihan mengemudi.
Di Jambi, Polda yang dipimpin Irjen Pol. Widodo memperkuat akses pelatihan vokasi melalui kerja sama dengan Satpel PVP Jambi. Pada 22 Oktober 2026, Kapolda meninjau pelatihan menjahit serta teknologi informasi dan komunikasi yang masing-masing diikuti 16 peserta. Kegiatan itu sekaligus mendorong pemetaan pengangguran di seluruh kabupaten dan kota.
Polda Kalimantan Timur menjalin kerja sama dengan UPTD BLK dan APINDO. Pada 4 November 2026, Wakapolda Brigjen Pol. Rustam Mansur menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di BLK Balikpapan untuk menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Polda Kalimantan Barat melaksanakan Poliran di PT Mahdar Mitra Sejati, Kabupaten Kubu Raya, pada 30 Oktober 2026 dengan melibatkan perusahaan dan satuan pengamanan sebagai mitra kepolisian.
Polda Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi dan dialog Poliran di Kelurahan Talise Valangguni, Kota Palu, pada 22 Oktober 2026. Kegiatan dipimpin Dirbinmas Kombes Pol. Sirajuddin Ramly melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Polda Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan 32 peserta pelatihan pada Oktober 2026, masing-masing 16 orang untuk bidang kelistrikan dan teknik pendingin udara. Pada 5 November 2026, Dirbinmas Kombes Pol. Efrannedy mematangkan koordinasi dengan BLK dan pihak swasta, termasuk rencana sertifikasi serta penyaluran peserta ke industri dan UMKM. Polres Bangka Barat juga menjalin kerja sama dengan BLK setempat.
Di Jawa Barat, Polda mengembangkan pendekatan 3M: merekrut, melatih, dan menyalurkan. Pada 19 Oktober 2026, Kapolda Irjen Pol. Hengki menjelaskan keterlibatan pemerintah daerah, perusahaan, dan BLK untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.
Polda Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi bersama BLK dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada 29 Oktober 2026, Kapolda meninjau pelatihan yang diikuti puluhan peserta di Banjarbaru.
Polda Metro Jaya memperkuat kemitraan penempatan kerja melalui kerja sama dengan PT Rumah Walet Indonesia dan PT Trigunapratama Abadi pada 5 November 2026. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto juga menyiapkan hotline Poliran 08131301994 untuk pelayanan informasi dan pengaduan pencari kerja. Pemerintah daerah dan BPS Provinsi DKI Jakarta dilibatkan dalam penguatan data ketenagakerjaan.
Sementara itu, Polda Bali bekerja sama dengan PT Asta Nadi Karya Utama atau Asta Group untuk menyalurkan tenaga kerja. Pada 5 November 2026, sebanyak 64 pencari kerja mengikuti kegiatan Poliran. Kapolda Irjen Pol. Pasma Royce juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan berkedok lowongan pekerjaan, termasuk tawaran yang meminta uang jaminan.
Rangkaian kegiatan di berbagai daerah itu memperlihatkan beragam pintu masuk pelaksanaan program Poliran. Papua Barat Daya mengutamakan pendataan pencari kerja; Sulawesi Tenggara mempertemukan warga dengan perusahaan jasa pengamanan; Bengkulu menyerap aspirasi keterampilan; Jambi dan Bangka Belitung memperkuat pelatihan vokasi serta sertifikasi. Kalimantan Timur menghubungkan BLK dengan industri, sedangkan Kalimantan Barat melibatkan perusahaan dan satuan pengamanan.
Sulawesi Tengah memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Jawa Barat menerapkan pendekatan 3M, Kalimantan Selatan mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi, DKI Jakarta menyiapkan layanan informasi pekerjaan, sementara Bali memperluas penyaluran tenaga kerja melalui perusahaan mitra.
Keragaman itu menunjukkan fleksibilitas pendekatan Poliran dalam menjawab kebutuhan daerah. Pelaksanaannya juga mulai menjangkau tingkat Polres melalui kerja sama dengan BLK dan pemanfaatan jaringan Bhabinkamtibmas.
Namun, setiap kegiatan perlu dibedakan berdasarkan tahap pencapaiannya: pendataan, persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja. Keberhasilan perluasan program pada akhirnya ditentukan oleh jumlah peserta yang benar-benar memperoleh pekerjaan, keberlanjutan usaha mandiri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, standardisasi pendataan, kemitraan, perlindungan pencari kerja, dan evaluasi nasional menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan Poliran.
Gagasan dan Kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto
Perjalanan Poliran memperlihatkan bagaimana perhatian terhadap persoalan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi inovasi kelembagaan. Dari pengalaman di Banten hingga perluasan ke berbagai daerah, terdapat sejumlah pendekatan yang mewarnai pengembangan program ini.
Pertama, kepekaan terhadap persoalan masyarakat. Poliran berangkat dari perhatian Jenderal Suyudi terhadap pengangguran sebagai persoalan ekonomi masyarakat yang berpotensi meningkatkan kerawanan kamtibmas. Gagasan itu diterjemahkan melalui pendirian balai pelatihan, kegiatan vokasi, dan kemitraan dengan pemerintah serta perusahaan.
Kedua, perluasan pendekatan preventif kepolisian. Melalui Poliran, pemeliharaan kamtibmas memperoleh dimensi lebih luas berupa peningkatan keterampilan, pembukaan kesempatan kerja, dan pemberdayaan usaha. Pendekatan ini melengkapi penegakan hukum melalui kolaborasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi.
Ketiga, kepemimpinan kolaboratif. Program ini mempertemukan kepolisian, pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Perusahaan menyediakan peluang kerja, lembaga pelatihan meningkatkan kompetensi, pemerintah mendukung kebijakan dan fasilitas, sedangkan kepolisian membantu menjangkau masyarakat.
Keempat, pengembangan inovasi lokal menjadi agenda nasional. Pengalaman di Banten menjadi fondasi perluasan Poliran ke Polda se-Indonesia. Perubahan skala ini membutuhkan koordinasi, penyusunan standar, perluasan kemitraan, serta penyesuaian program dengan karakteristik wilayah.
Kelima, penempatan kepedulian sosial sebagai bagian dari pelayanan kepolisian. Perhatian terhadap pengangguran, korban PHK, mantan warga binaan, dan masyarakat pascarehabilitasi narkotika memberikan dimensi kemanusiaan pada program ini. Kesempatan memperoleh keterampilan dan pekerjaan menjadi jalan untuk membangun kembali kehidupan produktif.
Dalam perspektif kepemimpinan, Poliran memperlihatkan upaya memperluas makna kehadiran polisi. Pelaksanaan tugas kepolisian juga dapat bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari melalui pembukaan akses ekonomi dan pemberdayaan warga.
Mengukur Keberhasilan dan Menjaga Keberlanjutan
Perluasan Poliran ke tingkat nasional membawa tantangan koordinasi dan pelaksanaan yang lebih kompleks. Semakin luas jangkauan program, semakin besar pula kebutuhan terhadap standar kerja, pengukuran hasil, dan pengawasan pelaksanaan.
Pertama, diperlukan basis data pencari kerja yang akurat dan terintegrasi dengan sistem ketenagakerjaan pemerintah. Pendataan perlu diperbarui secara berkala agar pelatihan dan penempatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Kedua, pelatihan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan potensi ekonomi daerah. Kompetensi yang diberikan perlu memiliki relevansi dengan peluang kerja yang tersedia.
Ketiga, kemitraan perusahaan perlu menghasilkan komitmen penyerapan tenaga kerja yang jelas, meliputi jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, persyaratan kompetensi, lokasi, dan mekanisme perekrutan.
Keempat, jalur kewirausahaan memerlukan pendampingan berkelanjutan. Keterampilan produksi perlu disertai dukungan pemasaran, permodalan, teknologi, dan jaringan usaha.
Kelima, evaluasi penting mengukur hasil nyata. Indikator keberhasilan dapat mencakup jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan, memperoleh pekerjaan, mampu mempertahankan pekerjaan setelah tiga hingga enam bulan, serta mengembangkan usaha mandiri.
Pengukuran juga perlu membedakan peserta kegiatan, lulusan pelatihan, pemegang sertifikat kompetensi, dan tenaga kerja yang benar-benar terserap.
Perlindungan peserta menjadi aspek penting lainnya. Informasi lowongan harus diverifikasi, persyaratan perekrutan disampaikan secara transparan, dan masyarakat memperoleh akses pengaduan ketika menghadapi persoalan dalam proses penempatan kerja.
Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur kontribusi Poliran dibandingkan program ketenagakerjaan yang telah berjalan. Dengan indikator yang jelas, program ini berpeluang berkembang menjadi sistem pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan memiliki hasil terukur.
Polisi Hadir untuk Kesejahteraan dan Keamanan Masyarakat
Pada akhirnya, Poliran membawa satu gagasan mendasar: keamanan dan kesejahteraan masyarakat berjalan beriringan. Lingkungan yang aman memberi ruang bagi kegiatan ekonomi, sementara masyarakat yang produktif dan mandiri turut menopang stabilitas kamtibmas.
Jenderal Suyudi Ario Seto merintis program ini melalui pengalamannya di Polda Banten. Balai pelatihan, kegiatan vokasi, dan kemitraan dengan pemerintah serta dunia usaha menjadi fondasi awal. Ketika menjabat Kapolri, gagasan itu diperluas melalui koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan jajaran kepolisian di berbagai wilayah.
Perjalanan Poliran menggambarkan bagaimana persoalan yang ditemukan di lapangan dapat berkembang menjadi inovasi kelembagaan melalui kepemimpinan dan kolaborasi. Namun, gagasan besar memerlukan pembuktian melalui pelaksanaan yang konsisten dan hasil yang dapat diukur.
Keberhasilannya akan ditentukan oleh ketepatan pendataan, kekuatan kemitraan, kualitas pelatihan, serta kemampuan menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Lebih dari sekadar program fasilitasi pekerjaan, Poliran membawa pemikiran bahwa pemeliharaan kamtibmas dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi. Polisi hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan kamtibmas, sekaligus membantu membuka jalan menuju kesempatan kerja dan kehidupan yang lebih mandiri.
Sebab, menjaga keamanan berarti melindungi masyarakat dari ancaman. Membangun keamanan yang berkelanjutan juga berarti membuka kesempatan bagi setiap warga untuk bekerja, berusaha, memenuhi kebutuhan keluarga, dan meraih masa depan yang lebih baik.