Retakan Kelelahan Masyarakat dan Melemahnya Daya Rekat Negara–Rakyat
Tulisan dari Zulfikar Fuad tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPesawat dapat tetap terbang ketika sebagian struktur tubuhnya mulai mengalami retakan kecil. Dari luar, penerbangan tampak berlangsung normal. Mesin bekerja, awak menjalankan prosedur, dan sistem navigasi memandu perjalanan. Namun, di balik struktur yang terlihat utuh, tekanan berulang dapat mengembangkan retakan kecil hingga mencapai titik kritis. Ketika kerusakan meluas, kekuatan struktur semakin berkurang dan kegagalan dapat terjadi secara tiba-tiba dengan konsekuensi fatal.
Peristiwa memilukan dalam sejarah penerbangan menggambarkan fenomena tersebut. Pada 28 April 1988, pesawat Aloha Airlines Penerbangan 243, Boeing 737-200 yang melayani rute Hilo–Honolulu di Hawaii, mengalami dekompresi eksplosif pada ketinggian sekitar 24.000 kaki. Sekitar 18 kaki bagian atas badan pesawat terlepas. Pilot berhasil melakukan pendaratan darurat di Bandara Kahului, Maui. Namun, seorang pramugari terlempar keluar dan meninggal dunia, sementara tujuh penumpang dan seorang awak pesawat lainnya mengalami luka serius.
Laporan investigasi National Transportation Safety Board (NTSB) mengidentifikasi kerusakan akibat kelelahan material (fatigue damage) dan hilangnya daya rekat pada sambungan struktur pesawat (disbonding) sebagai bagian penting dari penyebab kecelakaan. Investigasi juga menemukan kelemahan program pemeliharaan maskapai, pengawasan manajemen, serta pengawasan keselamatan penerbangan oleh Federal Aviation Administration (FAA). Kerusakan struktural telah berkembang melalui akumulasi tekanan dan kelemahan pengawasan sebelum akhirnya mencapai titik kritis.
Peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting tentang bagaimana suatu sistem dapat terus beroperasi meskipun bagian-bagian yang menopangnya mengalami keretakan dan kerusakan secara bertahap. Keberlangsungan operasional belum tentu mencerminkan kesehatan seluruh struktur yang menopangnya.
Analogi ini relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan dapat terus bekerja, pembangunan berjalan, anggaran dibelanjakan, dan indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, sebagian masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang semakin berat.
Stabilitas nasional dan ketahanan masyarakat merupakan dua dimensi yang saling berkaitan. Ketika indikator makroekonomi menunjukkan perkembangan positif, kondisi kehidupan rumah tangga tetap memerlukan pembacaan tersendiri. Demikian pula hubungan negara dan rakyat yang bertumpu pada kepercayaan, keadilan, serta pengalaman masyarakat dalam merasakan kehadiran negara.
Fatigue Damage: Akumulasi Kelelahan Masyarakat
Dalam ilmu rekayasa material, fatigue damage merupakan kerusakan yang terjadi akibat tekanan berulang terhadap suatu material. Retakan kecil dapat berkembang ketika material terus-menerus menerima beban dalam jangka panjang. Prosesnya berlangsung secara bertahap, mulai dari munculnya retakan kecil, perluasan kerusakan, hingga material kehilangan kemampuan menahan beban.
Dalam kehidupan sosial, konsep ini dapat menggambarkan akumulasi tekanan ekonomi, sosial dan psikologis yang dialami masyarakat.
Kelelahan masyarakat tidak selalu muncul dalam bentuk demonstrasi, kerusuhan, atau konflik terbuka. Gejalanya dapat tumbuh melalui pengalaman sehari-hari yang berulang: seorang ayah kehilangan pekerjaan sementara tanggungan keluarga tetap berjalan; seorang ibu harus mengurangi belanja pangan karena pendapatan terbatas; lulusan perguruan tinggi mengirimkan puluhan lamaran tanpa memperoleh kesempatan; pekerja informal memperpanjang jam kerja demi mempertahankan penghasilan; sementara pedagang kecil menghadapi penurunan pelanggan akibat melemahnya daya beli.
Tekanan serupa dialami keluarga yang harus memenuhi cicilan rumah, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok. Sebagian menggunakan tabungan, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan berutang untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.
Setiap persoalan mungkin masih dapat ditanggung secara individual. Namun, ketika berlangsung terus-menerus, akumulasinya dapat menggerus ketahanan ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga.
Generasi muda menghadapi tantangan tersendiri. Investasi waktu dan biaya untuk pendidikan belum selalu sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Sebagian memasuki pekerjaan dengan penghasilan terbatas, bekerja di luar bidang keahlian, atau memilih sektor informal sebagai jalan memperoleh pendapatan.
Situasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan, terutama ketika pendidikan yang ditempuh belum mampu memberikan mobilitas ekonomi sebagaimana diharapkan.
Pelaku usaha mikro dan kecil juga menghadapi tekanan berlapis berupa kenaikan harga bahan baku, biaya operasional, keterbatasan modal, persaingan, dan perubahan perilaku konsumen. Ketika perputaran uang melambat, kelompok usaha yang bergantung pada transaksi harian menjadi salah satu yang paling cepat merasakan dampaknya.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kelelahan masyarakat memiliki dimensi lebih luas daripada persoalan pendapatan. Ia berkaitan dengan kemampuan keluarga mempertahankan kualitas hidup, memenuhi kebutuhan dasar, serta menjaga harapan terhadap masa depan.
Membaca Angka di Balik Kehidupan yang Nyata
Data statistik memberikan sejumlah petunjuk mengenai kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Angka-angka tersebut mencerminkan capaian positif sekaligus tantangan yang menyertai pembangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja Indonesia pada Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 148,19 juta orang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,65 persen atau sekitar 7,22 juta orang. Rata-rata upah buruh pada periode yang sama tercatat sebesar Rp3,39 juta per bulan.
Tingkat pengangguran mengalami penurunan dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk bekerja juga bertambah sekitar 522 ribu orang. Perkembangan ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan.
Meski demikian, tantangan pasar kerja mencakup dimensi yang lebih luas daripada jumlah orang yang memperoleh pekerjaan. Kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, produktivitas, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup merupakan aspek yang sama pentingnya. Seseorang yang tercatat bekerja belum tentu memiliki penghasilan memadai untuk menopang keluarganya.
Persoalan ini juga tercermin dalam data pemutusan hubungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat 63.789 pekerja melaporkan terkena PHK selama Januari–September 2026 melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak terbesar, sekitar 20,45 persen dari keseluruhan laporan.
Data tersebut memiliki cakupan khusus, yakni pekerja yang tercatat dalam sistem JKP. Dengan demikian, angka tersebut menggambarkan pekerja yang terdata melalui mekanisme tersebut, bukan keseluruhan jumlah PHK nasional.
Persoalan kemiskinan memperlihatkan dimensi kerentanan yang tidak kalah penting.
BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen. Penurunan ini menunjukkan perkembangan positif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Namun, garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Angka tersebut merupakan batas statistik untuk mengukur kemiskinan, bukan ukuran ideal mengenai kecukupan hidup.
Keluarga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetap memiliki potensi kerentanan ketika kehilangan pekerjaan, mengalami gangguan kesehatan, atau menghadapi kenaikan pengeluaran rumah tangga.
Perspektif berbeda disampaikan Bank Dunia melalui garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebesar US$8,30 berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity atau PPP). Dengan ukuran tersebut, Bank Dunia memperkirakan sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah ambang tersebut.
Ukuran Bank Dunia dan BPS menggunakan standar serta tujuan pengukuran berbeda. Keduanya perlu dibaca secara terpisah. Perspektif Bank Dunia memberikan gambaran mengenai luasnya kelompok masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi apabila kesejahteraan diukur menggunakan standar negara berpendapatan menengah atas.
Dari sisi harga, BPS mencatat inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28 persen. Perkembangan harga pangan dan kebutuhan dasar menjadi faktor penting karena komponen tersebut mengambil porsi besar dalam pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah.
Ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan tumbuh terbatas, ruang belanja keluarga semakin menyempit. Sebagian kebutuhan harus diprioritaskan, sedangkan kebutuhan lainnya ditunda.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan. Capaian ini menunjukkan perekonomian nasional tetap tumbuh positif.
Namun, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga merupakan dua dimensi yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Pertumbuhan memberikan dampak sosial yang lebih luas ketika diterjemahkan menjadi kesempatan kerja produktif, peningkatan pendapatan, dan kemampuan belanja masyarakat.
Tantangan pembangunan terletak pada bagaimana capaian makroekonomi tersebut dapat tercermin pada kehidupan rumah tangga secara nyata dan lebih merata.
Kelelahan Sosial: Ketika Tekanan Ekonomi Menjalar ke Kehidupan Masyarakat
Tekanan ekonomi yang berlangsung lama dapat berinteraksi dengan persoalan keluarga, pendidikan, keamanan, lingkungan, dan pelayanan publik. Akumulasinya berpotensi memperbesar kerentanan sosial.
Keluarga yang kehilangan sumber penghasilan menghadapi tekanan untuk mempertahankan kebutuhan dasar. Anak muda yang kesulitan memperoleh pekerjaan berisiko kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan dan kemandirian ekonomi. Pelaku usaha kecil yang mengalami penurunan pendapatan menghadapi kesulitan menjaga keberlangsungan usahanya.
Pada lingkungan masyarakat, tekanan tersebut dapat meningkatkan ketegangan, perselisihan, konflik rumah tangga, kerentanan keluarga, hingga kerawanan sosial.
Kriminalitas menjadi salah satu indikator penting dalam membaca rasa aman masyarakat. Pencurian, perampokan, perampasan, kekerasan, peredaran narkoba, kejahatan digital, dan tindak pidana lainnya menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus mengganggu ketenteraman kehidupan warga.
BPS melalui publikasi Statistik Kriminal 2024/2025 mencatat 561.993 kejadian kejahatan berdasarkan data registrasi kepolisian sepanjang 2024. Tingkat kejahatan tercatat 204 kejadian per 100.000 penduduk.
Sementara itu, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pada tahun yang sama mencapai 0,73 persen. Tingkat pelaporan kepada kepolisian hanya sebesar 20,28 persen.
Perbedaan antara data registrasi kepolisian dan survei korban menunjukkan bahwa perkara yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
Rasa tidak aman juga membawa konsekuensi ekonomi dan sosial. Warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga keamanan lingkungan, membatasi aktivitas, atau mengubah kebiasaan sehari-hari karena kekhawatiran terhadap tindak kejahatan.
Persoalan narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perjudian ilegal, penipuan daring, serta eksploitasi ekonomi juga memerlukan penanganan lintas sektor.
Kriminalitas memiliki beragam faktor penyebab dan tidak dapat disederhanakan sebagai akibat langsung kemiskinan atau pengangguran. Namun, kerentanan ekonomi, lemahnya perlindungan sosial, terbatasnya kesempatan, dan lingkungan yang kurang kondusif merupakan sejumlah faktor risiko yang relevan dalam upaya pencegahan.
Dimensi lain dari kelelahan sosial justru lebih sulit diukur melalui statistik. Gejalanya dapat terlihat ketika partisipasi warga menurun, solidaritas melemah, masyarakat semakin apatis terhadap persoalan lingkungan, atau muncul anggapan bahwa menyampaikan keluhan tidak akan membawa perubahan.
Kesehatan masyarakat dengan demikian turut ditentukan oleh rasa aman, kepercayaan, solidaritas, dan keyakinan terhadap masa depan.
Disbonding: Ketika Daya Rekat Negara dan Rakyat Melemah
Dalam rekayasa struktur, disbonding menggambarkan hilangnya ikatan antara dua permukaan atau komponen yang seharusnya melekat menjadi satu kesatuan.
Ketika daya rekat melemah, struktur kehilangan sebagian kemampuannya dalam mendistribusikan kekuatan untuk menahan beban. Kerusakan pada sambungan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar apabila luput dari deteksi dan penanganan.
Dalam kehidupan bernegara, disbonding dapat menjadi analogi melemahnya hubungan antara negara dan rakyat. Daya rekat tersebut dibangun melalui kepercayaan, keadilan, pelayanan publik, perlindungan, kesempatan hidup yang layak, serta keyakinan bahwa institusi pemerintahan bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Hubungan negara dan rakyat tumbuh melalui pengalaman konkret masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hukum, administrasi pemerintahan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Rakyat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir ketika mereka menghadapi kesulitan, hukum diterapkan secara adil, kesempatan ekonomi terbuka, dan pelayanan publik memberikan kemudahan.
Sebaliknya, kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan pengalaman masyarakat dapat mengikis kepercayaan secara bertahap.
Ketika persoalan kehidupan terus menumpuk sementara saluran komunikasi dan penyelesaian masalah dirasakan kurang responsif, hubungan emosional antara masyarakat dan institusi negara berpotensi melemah.
Pelemahan daya rekat negara dan rakyat tidak selalu ditandai penolakan terbuka terhadap kebijakan pemerintah. Gejalanya dapat muncul dalam bentuk meningkatnya sikap sinis, menurunnya partisipasi, ketidakpedulian terhadap program publik, serta anggapan bahwa agenda pemerintahan berjalan pada jalur yang berbeda dari persoalan sehari-hari masyarakat.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kohesi sosial dan legitimasi kebijakan. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang menentukan kemampuan pemerintah memperoleh dukungan masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan.
Karena itu, kualitas pelayanan, keadilan, keterbukaan, serta respons terhadap kebutuhan warga menjadi bagian penting dalam memelihara daya rekat hubungan negara dan rakyat.
Catatan untuk Presiden Prabowo Subianto: Ketahanan Sosial sebagai Program Strategis
Presiden Prabowo Subianto memiliki agenda besar untuk memperkuat kemandirian bangsa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun ketahanan pangan, mengokohkan pertahanan negara, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Seluruh agenda tersebut merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh satu fondasi yang perlu mendapatkan perhatian lintas sektor, yaitu ketahanan sosial masyarakat.
Ketahanan sosial merupakan kemampuan masyarakat menghadapi tekanan, mempertahankan kehidupan yang layak, menjaga solidaritas, serta pulih dari berbagai guncangan ekonomi dan sosial.
Dimensi ini berkaitan langsung dengan keberhasilan agenda pembangunan lainnya. Ketahanan pangan, misalnya, akan semakin bermakna ketika keluarga memiliki kemampuan membeli pangan. Pembangunan industri memberikan manfaat lebih luas ketika mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Investasi menghasilkan dampak ekonomi yang lebih kuat ketika membuka kesempatan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Ketahanan sosial karenanya layak ditempatkan sebagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkannya, terdapat tujuh agenda pembangunan yang dapat menjadi perhatian.
1. Menjadikan Penciptaan Lapangan Kerja Produktif sebagai Prioritas Pembangunan
Pertumbuhan ekonomi perlu menghasilkan kesempatan kerja yang nyata, luas, dan berkelanjutan. Investasi, proyek infrastruktur, pembangunan kawasan industri, hilirisasi, pertanian, perikanan, perumahan, pariwisata, dan ekonomi digital perlu dikaitkan dengan target penyerapan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, serta keberlanjutan pendapatan pekerja.
Setiap kementerian dan lembaga yang menjalankan program pembangunan ekonomi dapat memiliki indikator penciptaan pekerjaan yang terukur. Dengan demikian, keberhasilan program dinilai melalui realisasi investasi, efektivitas anggaran, serta manfaatnya terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Hubungan antara pendidikan vokasi, pelatihan kerja, kebutuhan industri, dan penempatan tenaga kerja juga menjadi bagian penting dari agenda ketenagakerjaan. Program pelatihan perlu diarahkan pada kebutuhan pasar yang nyata, dilengkapi sertifikasi keterampilan, akses pemagangan, serta jembatan menuju pekerjaan produktif.
Bagi generasi muda, sistem transisi pendidikan ke dunia kerja perlu diperkuat agar lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi memiliki akses lebih luas terhadap kesempatan ekonomi.
2. Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Keluarga Rentan
Penanggulangan kemiskinan perlu bergerak dari sekadar penyaluran bantuan menuju penguatan kemampuan ekonomi keluarga. Bantuan sosial tetap menjadi instrumen penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Efektivitasnya akan meningkat apabila terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses permodalan, pendampingan usaha, dan kesempatan kerja.
Pemutakhiran data penerima bantuan perlu dilakukan secara berkala agar penyaluran tepat sasaran. Mekanisme respons cepat juga diperlukan bagi keluarga yang mengalami kehilangan pekerjaan, bencana, gangguan kesehatan, atau penurunan pendapatan secara drastis.
Kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan juga memerlukan perhatian. Mereka mungkin telah memiliki penghasilan tetap, tetapi masih rentan ketika menghadapi guncangan ekonomi.
Kebijakan perlindungan yang menjangkau kelompok rentan akan menjaga agar keluarga yang telah membangun kemandirian ekonomi tetap memiliki kemampuan bertahan dan melanjutkan kehidupan secara layak.
3. Menjaga Daya Beli dan Menekan Beban Biaya Hidup
Keterjangkauan kebutuhan dasar merupakan salah satu ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi. Pengendalian harga pangan, kelancaran distribusi, stabilitas pasokan, pengawasan rantai perdagangan, dan penguatan produksi domestik perlu berjalan secara terpadu.
Kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara produktivitas, kemampuan dunia usaha, dan kebutuhan hidup pekerja.
Di luar pangan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan energi turut menentukan kemampuan rumah tangga mempertahankan kualitas hidup.
Pemantauan daya beli karenanya perlu melampaui angka inflasi nasional. Perubahan harga kebutuhan pokok dan kemampuan belanja masyarakat di setiap daerah perlu diperhitungkan, mengingat karakteristik pengeluaran dan tingkat pendapatan antardaerah memiliki perbedaan.
4. Mengintegrasikan Penanggulangan Kamtibmas dengan Agenda Ketahanan Sosial
Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat.
Penguatan kemampuan kepolisian dalam mencegah serta menindak kriminalitas mencakup pencurian, kekerasan, narkoba, perjudian ilegal, perdagangan manusia, kejahatan digital, dan penipuan.
Pendekatan penegakan hukum perlu berjalan bersama pencegahan sosial melalui penguatan pendidikan, penciptaan pekerjaan, pemberdayaan pemuda, pembinaan keluarga, rehabilitasi penyalahguna narkoba, dan pemulihan sosial kelompok rentan.
Penguatan sistem keamanan lingkungan, kemudahan pelaporan kejahatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Sasaran akhirnya adalah terciptanya lingkungan yang aman bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, berusaha, dan menjalani kehidupan.
5. Membangun Sistem Deteksi Dini Ketahanan Sosial Nasional
Pemerintah membutuhkan sistem pemantauan yang mampu mengidentifikasi akumulasi tekanan sosial-ekonomi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Gagasan ini dapat diwujudkan melalui Sistem Pemantauan Ketahanan Sosial Nasional (National Social Resilience Monitoring System).
Sistem tersebut mengintegrasikan data dari BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait.
Indikator yang dipantau mencakup:
• Pengangguran, PHK, setengah pengangguran, dan kualitas pekerjaan.
• Kemiskinan, kerentanan ekonomi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
• Upah riil, inflasi kebutuhan pokok, serta daya beli rumah tangga.
• Kriminalitas, konflik sosial, dan rasa aman masyarakat.
• Akses pendidikan, kesehatan, perumahan, serta perlindungan sosial.
• Kepuasan terhadap pelayanan publik dan kepercayaan terhadap institusi negara.
• Kesempatan kerja, mobilitas sosial, serta harapan generasi muda.
Data tersebut perlu disajikan secara berkala berdasarkan wilayah dan kelompok masyarakat. Pemutakhiran mingguan maupun bulanan dapat disesuaikan dengan frekuensi ketersediaan data masing-masing lembaga, disertai mekanisme validasi dan perlindungan data pribadi.
Pemerintah dapat mengidentifikasi daerah yang mengalami tekanan sosial lebih tinggi, memetakan kelompok rentan, dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai.
Sistem ini juga dapat menghasilkan peta kerentanan sosial serta peringatan dini bagi pemerintah pusat dan daerah. Ambang batas indikator perlu ditetapkan agar perubahan kondisi dapat diterjemahkan menjadi langkah penanganan yang terukur.
Nilai strategisnya terletak pada kemampuan pemerintah mendeteksi dini potensi kerawanan sosial berdasarkan perkembangan lapangan, sekaligus menyiapkan respons sebelum persoalan berkembang menjadi gejolak yang lebih besar.
6. Memperkuat Koordinasi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah
Pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, kerentanan, dan kerawanan sosial merupakan persoalan lintas sektor. Penanganannya membutuhkan koordinasi yang terarah, target bersama, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat diperkuat dalam koordinasi agenda ketahanan sosial, dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kementerian teknis, TNI/Polri, serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Koordinasi tersebut perlu menghasilkan laporan berkala mengenai perkembangan kondisi sosial masyarakat, capaian program, wilayah yang rentan dan rawan serta membutuhkan intervensi, dan tindak lanjut kebijakan.
Mekanisme ini akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kehidupan rakyat, melengkapi laporan penyerapan anggaran dan capaian program sektoral.
7. Meningkatkan Komunikasi dan Kehadiran Negara di Tengah Masyarakat
Kelelahan sosial masyarakat membutuhkan respons yang melampaui komunikasi formal pemerintahan.
Presiden dan jajaran pemerintah diharapkan memperkuat mekanisme untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung dan sistematis. Keluhan mengenai pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan keamanan perlu memiliki jalur penyelesaian yang jelas.
Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kepercayaan terhadap institusi negara juga perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan.
Kritik masyarakat merupakan sumber informasi penting untuk memperbaiki kebijakan. Respons yang cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu menjaga kepercayaan publik.
Daya rekat negara–rakyat terbentuk melalui pengalaman masyarakat ketika berinteraksi dengan negara. Kualitas pelayanan, penyelesaian persoalan, dan manfaat kebijakan memiliki pengaruh mendalam terhadap kepercayaan publik.
Kepekaan Aparatur Negara: Jangan Menambah Beban Emosi Rakyat
Di luar kebijakan ekonomi dan sosial, terdapat dimensi lain yang turut menentukan hubungan negara dan rakyat, yaitu perilaku serta kepekaan sosial aparatur negara.
ASN, TNI, dan Polri merupakan representasi kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Sikap dan tindakan mereka ikut membentuk persepsi publik terhadap Presiden dan institusi pemerintahan.
Perilaku arogan, pelayanan yang tidak manusiawi, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan fasilitas negara secara tidak patut, serta pamer kemewahan yang kurang sensitif terhadap keadaan masyarakat dapat mengikis kepercayaan.
Begitu pula kegiatan seremonial yang berlebihan atau kurang mempertimbangkan suasana sosial. Ketika sebagian masyarakat sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, aktivitas pemerintahan yang terkesan kurang peka dapat memunculkan kekecewaan dan sinisme.
Salah satu contoh yang menjadi sorotan publik adalah penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Polda Metro Jaya tersebut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Acara yang mengusung pesan persatuan dan semangat kebangsaan tersebut justru menuai polemik setelah seorang peserta yang mengenakan atribut kampus mengakui dirinya bukan mahasiswa dan menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Fakta ini memunculkan pertanyaan publik mengenai autentisitas peserta, proses perekrutan, dan tata kelola penyelenggaraan acara. Raffi Ahmad kemudian menjelaskan bahwa dirinya hadir sebatas memenuhi undangan dan tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan kegiatan.
Polemik ini memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar kekeliruan teknis penyelenggaraan. Ketika kegiatan yang membawa nama pemuda, mahasiswa, dan semangat Sumpah Pemuda diwarnai persoalan autentisitas peserta, kredibilitas pesan kebangsaan yang hendak disampaikan ikut dipertanyakan.
Keterlibatan institusi negara dan kehadiran pejabat yang menyandang jabatan Utusan Khusus Presiden membuat persoalan tersebut turut memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
Di tengah tekanan ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat, kegiatan yang dipandang kurang autentik dan terkesan direkayasa dapat memperbesar kekecewaan. Bahkan, polemik semacam ini berpotensi menumbuhkan sinisme dan rasa muak terhadap perilaku serta cara kerja aparatur pemerintah.
Peristiwa ini mengingatkan pentingnya kepekaan aparatur negara, kecermatan tata kelola kegiatan publik, dan kehati-hatian institusi negara dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
Negara perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang membawa nama institusi pemerintahan memiliki integritas, autentisitas, serta kesesuaian antara pesan yang disampaikan dan praktik penyelenggaraannya.
Mengukur Keberhasilan Pemerintahan dari Ketahanan Sosial Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi, investasi, penerimaan negara, pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, dan penurunan kemiskinan merupakan indikator penting kemajuan bangsa dan negara. Namun, keberhasilan pemerintahan juga tercermin melalui perubahan konkret dalam kehidupan masyarakat.
Beberapa indikator dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap:
• Kemudahan masyarakat memperoleh pekerjaan produktif.
• Kemampuan pendapatan keluarga memenuhi kebutuhan hidup.
• Penurunan jumlah keluarga miskin dan rentan.
• Peningkatan rasa aman di lingkungan tempat tinggal.
• Terbukanya kesempatan bagi generasi muda membangun masa depan.
• Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik.
• Menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Indikator tersebut dapat diterjemahkan menjadi sasaran nasional, target tahunan, dan evaluasi berkala yang melibatkan pemerintah pusat serta daerah.
Keberhasilan pembangunan dengan demikian dapat diukur melalui perubahan nyata dalam kualitas kehidupan masyarakat, melengkapi penilaian terhadap besarnya anggaran yang dibelanjakan dan banyaknya program yang diluncurkan.
Ketahanan sosial masyarakat merupakan salah satu ukuran penting untuk melihat seberapa jauh pembangunan nasional menghasilkan kesejahteraan yang nyata.
Mencegah Retakan Berubah Menjadi Kerusakan dan Keruntuhan
Tragedi Aloha Airlines Penerbangan 243 menyimpan dua persoalan mendasar dalam keselamatan sebuah sistem: kelelahan material yang berkembang akibat tekanan berulang dan hilangnya daya rekat pada sambungan struktur pesawat. Kedua persoalan tersebut berlangsung secara bertahap, sementara pesawat tetap menjalankan penerbangan sebagaimana mestinya. Ketika kerusakan mencapai titik kritis, sebagian struktur atas badan pesawat terlepas dan keselamatan awak serta penumpang berada dalam ancaman serius.
Pesawat tersebut memang berhasil melakukan pendaratan darurat, tetapi itu tidak menghilangkan konsekuensi dari kerusakan yang telah berkembang sebelumnya. Investigasi justru mengungkap bahwa persoalan struktural, kelemahan pemeliharaan, dan pengawasan telah terakumulasi jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi.
Peristiwa ini dapat menjadi pelajaran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Fatigue damage menggambarkan kelelahan masyarakat yang terbentuk melalui tekanan ekonomi dan sosial secara berulang. Pengangguran, kehilangan pekerjaan, penurunan daya beli, biaya hidup, keterbatasan kesempatan, dan ketidakpastian masa depan merupakan beban yang secara bertahap dapat menggerus ketahanan keluarga maupun masyarakat.
Sementara itu, disbonding menggambarkan melemahnya ikatan antara negara dan rakyat. Ketika masyarakat semakin jauh dari pengalaman merasakan keadilan, perlindungan, pelayanan, dan manfaat pembangunan, kepercayaan terhadap institusi negara dapat mengalami pengikisan. Hubungan yang secara formal tetap terpelihara melalui konstitusi dan kelembagaan belum tentu memiliki daya rekat sosial yang sama kuatnya.
Keduanya berhubungan erat. Tekanan kehidupan yang terus terakumulasi dapat memperbesar kekecewaan masyarakat. Ketika pada saat bersamaan kepercayaan terhadap institusi negara melemah, kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk membangun respons bersama dalam menghadapi persoalan juga dapat terpengaruh.
Dalam konteks ini, stabilitas pemerintahan dan ketahanan sosial perlu dibaca sebagai dua dimensi yang saling menopang. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, dan berbagai program nasional merupakan bagian penting dari kemajuan bangsa dan negara. Namun, capaian tersebut akan semakin bermakna ketika menciptakan lapangan usaha dan pekerjaan yang signifikan, meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan generasi muda, menghadirkan rasa aman, dan memperkuat kepercayaan rakyat.
Pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan melemahnya daya beli dengan demikian memiliki keterkaitan yang lebih luas daripada persoalan sektoral. Semuanya berhubungan dengan ketahanan keluarga, martabat manusia, kohesi sosial, serta hubungan masyarakat dengan negara.
Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ketahanan sosial merupakan salah satu fondasi strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Kemampuan membaca tekanan masyarakat, mendeteksi kerentanan sejak dini, memperbaiki respons kebijakan, dan menjaga kepercayaan publik akan turut menentukan kekuatan struktur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Negara dapat memiliki institusi yang besar, anggaran yang kuat, dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, kekuatan tersebut perlu tercermin pula dalam kehidupan rakyat: keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, pekerja yang memperoleh penghidupan layak, generasi muda yang memiliki kesempatan berkembang, serta masyarakat yang merasa aman dan terlindungi.
Tragedi Aloha Airlines mengajarkan bahwa keberlangsungan penerbangan tidak dengan sendirinya menjamin keselamatan seluruh penumpang di dalam pesawat. Demikian pula, keberlangsungan pemerintahan dan terjaganya stabilitas nasional belum tentu mencerminkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.
Kekuatan negara pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kokohnya institusi pemerintahan, tetapi juga oleh kuatnya ketahanan sosial-ekonomi rakyat dan terpeliharanya kepercayaan dalam hubungan antara negara dan masyarakat.
Retakan kecil pada struktur material dapat berkembang menjadi kerusakan besar ketika akumulasi tekanan dan kelemahan pengawasan luput dari perhatian. Demikian pula tekanan ekonomi yang dialami masyarakat dapat mengikis kepercayaan publik dan meruntuhkan pemerintahan apabila negara terlambat membaca gejala dan menghadirkan solusi yang konkret.
Karena itu, kita berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin memberikan perhatian serius dan strategis terhadap pembangunan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Sebab, kekuatan Indonesia untuk terbang tinggi menuju Indonesia Emas 2045 bertumpu pada rakyat yang sejahtera, masyarakat yang tangguh, serta hubungan negara dan rakyat yang kokoh dalam kepercayaan, keadilan, dan kebersamaan.