APEC 2026, Geopolitik Global, dan Peluang Indonesia-Tiongkok

Direktur Sino-Nusantara Institute, Inisiator dan Pendiri Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC) dan Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Ahmad Syaifuddin Zuhri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) memiliki 21 ekonomi anggota. Anggota-anggota ini disebut sebagai "Ekonomi Anggota" karena interaksi yang terjadi di dalam forum didasarkan pada entitas ekonomi, bukan kedaulatan negara secara politis
Pertemuan puncak KTT APEC 2026 akan diselenggarakan di Shenzhen, Tiongkok 18-19 November 2026. Di sela rencana KTT APEC, ada yang akan berubah ketika kabar ini muncul: pada 19 November 2026, Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin dijadwalkan duduk satu meja di Shenzhen.
Ini pertama kalinya dalam sejarah, tiga pemimpin negara nuklir terbesar dunia bertemu dalam format trilateral di sela-sela KTT APEC. Gedung Putih sudah mengonfirmasi pada 13 November, Kremlin juga mengonfirmasi, dan Kemlu Tiongkok menyebut pertemuan ini sedang dalam komunikasi intensif. Jubir Kemlu Tiongkok, Mao Ning, pada Senin (16/11/2026) juga sudah mengkonfirmasi secara resmi dalam Press Conference di Beijing.
Tiba-tiba, APEC bukan lagi soal dagang. APEC jadi panggung geopolitik terbesar tahun ini.
Kenapa Shenzhen? Kenapa Sekarang?
Shenzhen bukan kota sembarangan. Dulu di tahun 1980an, ia hanya desa nelayan. Sekarang ia jadi Silicon Valley-nya Asia.
Kota ini dipilih sebagai tuan rumah KTT APEC ke-33 pada 18-19 November 2026 karena ia adalah bukti hidup dari tema resmi APEC tahun ini: Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together, dengan tiga prioritas: keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.
Saya sudah lebih dari 10 tahun bolak-balik Tiongkok. Ibaratnya, Beijing mengajarkan saya cara mengingat. Chongqing mengajarkan saya cara melaju. Shenzhen mengajarkan saya cara bertransformasi.
Dan sekarang, Shenzhen sedang mengajarkan dunia cara duduk bersama.
Agenda trilateral itu sendiri ada dua: pengurangan senjata nuklir dan konflik Iran. Perjanjian New START antara AS dan Rusia sudah berakhir pada 5 Februari 2026. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, tidak ada lagi pembatas arsenal dua negara terbesar itu.
Yang menarik, Ukraina justru tidak masuk agenda trilateral, menurut pejabat senior AS. Pejabat AS itu juga bilang jujur, mereka tidak berharap ada kesepakatan apa pun. Ini baru titik masuk, bukan titik akhir.
Tiongkok sendiri sudah bilang, tidak adil kalau diminta ikut perjanjian nuklir dengan standar yang sama. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Yearbook 2026, per Januari 2026, Rusia memiliki sekitar 5.420 hulu ledak, AS sekitar 5.042, dan Tiongkok sekitar 620. Arsenal Tiongkok memang yang paling cepat tumbuh, sekitar 100 hulu ledak per tahun sejak 2023, dan Pentagon memproyeksikan akan melampaui 1.000 pada 2030. Tapi tetap jauh di bawah dua negara lainnya.
Banyak pengamat menyebut pertemuan ini sebagai Konferensi "Yalta Baru". Kalau Yalta 1945 membagi dunia pasca-Perang Dunia II, Shenzhen 2026 mencoba menyatukan dunia yang sedang terpecah.
Indonesia Ada di Mana?
Pertanyaan pentingnya: Indonesia ada di mana dalam peta ini?
Kita tidak ada di meja trilateral itu. Tapi kita ada di meja APEC. Dan itu justru posisi yang paling strategis. Kita tidak ikut dalam persaingan nuklir. Tapi kita ikut menentukan aturan ekonomi yang akan dipakai setelah persaingan itu reda.
Untuk membaca posisi ini, saya pakai tiga teori Hubungan Internasional sekaligus. Ini yang saya sampaikan pada FGD "APEC 2026 Shenzhen dan Masa Depan Indonesia-Tiongkok: Menavigasi Peluang di Tengah Ketidakpastian Global" di Semarang, 6 November lalu, bersama Sino-Nusantara Institute dan Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC), yang mengundang akademisi, praktisi bisnis dan kalangan birokrasi terkait.
Pertama, Realisme dan Poli-sentrisme. Teori ini mengatakan bahwa Negara bergerak bukan karena suka atau tidak suka, tapi karena kepentingan nasional.
AS mau membatasi nuklir. Tiongkok mau diakui setara tapi tidak mau diikat perjanjian yang tidak adil. Rusia mau menunjukkan ia masih pemain utama.
Indonesia? Kita harus menghitung dengan kepala dingin. Di dunia yang kekuatannya tersebar ke banyak kutub, kita tidak boleh jadi partisan. Kita harus jadi penyeimbang.
Bebas-aktif di era seperti ini bukan berarti diam. Tapi berarti aktif memilih mitra berdasarkan kepentingan nasional.
Kedua, Neoliberalisme Institusional. Kalau realisme soal persaingan, teori ini soal kerja sama. APEC itu penting karena ia menurunkan biaya transaksi perdagangan. Ia membuat aturan main digital jadi transparan. Ia memberi tempat netral untuk bicara.
Tanpa APEC, trilateral Xi-Trump-Putin ini tidak punya panggung. Di tengah ketegangan nuklir dan perang, mereka tetap butuh lembaga.
Contoh paling nyata buat kita: integrasi karantina digital antara Badan Karantina (Barantin) Indonesia dan General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), dan rencana negosiasi Indonesia-China terkait CEPA yang disepakati untuk dibahas di sela APEC.
Saat negara besar bicara nuklir, Indonesia dan Tiongkok bicara soal bagaimana produk UMKM bisa lolos karantina lebih cepat dan bagaimana Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) bisa memperluas kemitraan di luar ACFTA. Beda level, tapi sama pentingnya.
Ketiga, Konstruktivisme Kawasan. Konstruktivisme bilang, identitas itu tidak given. Ia dibangun lewat interaksi.
Ketika Xi, Trump, dan Putin duduk bersama, mereka sedang membangun identitas baru: bahwa tiga negara nuklir terbesar bisa bicara tanpa perang.
Di sisi lain, ketika Indonesia dan Tiongkok duduk bersama membahas standar baterai hijau, standar AI, dan standar rantai pasok hijau, kita juga sedang membangun identitas baru: Asia yang hijau, digital, dan inklusif.
Dari Transaksional ke Co-Creation
Selama bertahun-tahun, pola hubungan Indonesia-Tiongkok seolah itu-itu saja. Kita kirim nikel mentah, kirim batubara. Mereka kirim balik barang jadi dan teknologi. Kita jadi pemasok, mereka jadi pabrik.
Model lama itu saatnya harus diperbaharui. Menjelang APEC Shenzhen, arahnya mulai berubah. Bukan lagi sekadar jual-beli, tapi co-creation, mencipta bersama.
Sekarang kita bicara hilirisasi yang benar-benar bernilai tambah. Ekosistem baterai dan mobil listrik yang dibangun di Indonesia. Pusat data AI yang pintar dan ramah lingkungan. Rantai pasok yang kuat lewat skema 'China + 1'.
Angkanya menunjukkan itu. Menurut Kementerian Investasi/BKPM, akumulasi investasi Tiongkok di Indonesia pada 2021-2025 mencapai US$ 34,44 miliar dalam 68.993 proyek. China tetap menjadi salah satu investor terbesar Indonesia dan mitra dagang terbesar selama 13 tahun berturut-turut.
Menurut BPS, perdagangan Indonesia-Tiongkok pada 2025 mencapai US$ 154,58 miliar. Ekspor Indonesia US$ 67,04 miliar, impor dari Tiongkok US$ 87,54 miliar, sehingga defisit Indonesia US$ 20,5 miliar. Defisit ini yang harus kita kejar lewat hilirisasi dan CEPA, bukan dengan menutup diri.
Data BKPM 2019-September 2024 juga menunjukkan pola yang sama: logam dasar mendominasi sekitar 42 persen, diikuti transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sekitar 23 persen, serta kimia dan farmasi sekitar 9 persen. Provinsi terbesar penerima investasi Tiongkok adalah Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Artinya, investasi ini sudah tidak hanya berputar di Jawa.
Apa yang Harus Dilakukan Indonesia?
Supaya APEC Shenzhen ini tidak berhenti jadi seremoni dan foto bersama, ada tiga hal yang harus segera dieksekusi pemerintah.
Pertama, membereskan regulasi di dalam negeri. Perizinan lewat OSS harus benar-benar jalan. Insentif fiskal hijau harus jelas. Dalam geopolitik yang tidak pasti, investor butuh kepastian dari dalam negeri. Mereka tidak takut bersaing, mereka takut tidak pasti.
Kedua, lindungi yang lokal dengan tegas. Investasi asing harus patuh pada AMDAL. TKDN harus diperkuat. Transfer teknologi dan transfer pengetahuan harus nyata, bukan hanya janji di atas kertas. Jangan sampai Indonesia hanya jadi lokasi pertemuan, tapi rakyatnya tidak merasakan manfaat.
Ketiga, Diversifikasi mitra. Jangan hanya bergantung pada Tiongkok. Manfaatkan netralitas kita di APEC untuk menarik investasi dari AS, Jepang, Korea, dan Uni Eropa.
Kalau AS-Tiongkok-Rusia bisa duduk bersama, Indonesia juga bisa bekerja sama dengan semua pihak. Itulah bebas-aktif yang sesungguhnya di era digital.
Saat Xi, Trump, dan Putin duduk bersama di Shenzhen membahas nuklir dan Iran, Indonesia tidak perlu ikut dalam ketegangan mereka. Tugas kita lebih sunyi tapi lebih penting: memastikan bahwa dari ketegangan global itu, lahir peluang nyata bagi rakyat Indonesia.
Baterai yang dibuat di Morowali. Data yang dikelola di Batam. UMKM yang menembus pasar Tiongkok.
Jika Konferensi Yalta 1945 membagi dunia. Shenzhen 2026 harusnya menyatukan dunia. Dan Indonesia harus berada di sisi yang menyatukan itu.
