Dilema Ekonomi Negara Pasca Covid-19: Implikasi Tren Kemiskinan dalam Masyarakat
Seorang mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Memiliki ketertarikan kuat pada isu-isu Internasional, ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Dengan latar belakang akademis yang mendalam dan aktif dalam menulis & membuat publikasi.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Ahmad Rizky Ramadhani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2020 menciptakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, memperburuk kondisi masyarakat miskin, dan meningkatkan angka kemiskinan ekstrem. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, pemerintah terus menghadapi tekanan serta intervensi dari berbagai pihak untuk mengentaskan kemiskinan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
PerbesarTren Kemiskinan 2021–2024
Kemiskinan di Awal Pandemi
Pada September 2021, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan sebesar 9,71% atau sekitar 26,5 juta orang. Kondisi ini meningkat dibandingkan sebelum pandemi, yang berada pada angka 9,22% pada 2019. Faktor utama peningkatan ini adalah:
Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal: Pandemi COVID-19 berdampak besar pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan di sektor formal, seperti manufaktur, pariwisata, transportasi, dan retail, terpaksa melakukan PHK massal untuk bertahan di tengah menurunnya permintaan. PHK massal menciptakan pengangguran baru, menambah beban ekonomi keluarga, dan meningkatkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Penurunan daya beli masyarakat: Pandemi menekan pendapatan rumah tangga, terutama di kalangan pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah. Inflasi juga memperburuk daya beli, terutama untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan energi. Penurunan daya beli membuat masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan: Banyak masyarakat miskin tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah terpencil. Meskipun ada program seperti BPJS Kesehatan, tidak semua layanan kesehatan sepenuhnya gratis. Biaya tambahan masih menjadi penghalang. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas ke pendidikan formal karena kendala biaya dan jarak. Selama pembelajaran daring (online) di masa pandemi, 50% anak di pedesaan tidak memiliki perangkat teknologi yang memadai.
Kemiskinan Ekstrem
Menurut laporan pemerintah, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai pendapatan di bawah $1,90 per hari (Rp29.300 per kapita). Pada 2022, terdapat sekitar 4 juta jiwa di Indonesia yang masuk kategori ini. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada akhir 2024, melalui program-program intervensi langsung. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten antar negara dan waktu, sesuai dengan definisi Bank Dunia. Garis kemiskinan ekstrem ditetapkan berdasarkan paritas daya beli (PPP) dan saat ini ditetapkan pada $1,90 per hari13. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dianggap miskin ekstrem jika pengeluarannya kurang dari Rp10.739 per hari atau Rp322.170 per bulan.
Penurunan Angka Kemiskinan 2023–2024
Dengan pemulihan ekonomi, angka kemiskinan mulai menunjukkan perbaikan. Pada Maret 2023, angka kemiskinan turun menjadi 9,36%, meskipun masih terdapat disparitas besar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh:
Kemiskinan pedesaan: 12,46%.
Kemiskinan perkotaan: 7,07%.
Faktor Penyebab Kemiskinan
Ketimpangan Akses Ekonomi
Masyarakat di daerah terpencil masih sulit mendapatkan akses pekerjaan yang layak karena banyak wilayah terpencil belum memiliki sektor industri atau layanan yang dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Warga di daerah ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit bersaing di pasar kerja. Lokasi yang jauh dari pusat ekonomi membuat banyak warga kesulitan mencari pekerjaan di kota besar.
Infrastruktur yang tidak merata membatasi pengembangan potensi lokal karena jalan, jembatan, dan sarana transportasi di daerah terpencil sering kali belum memadai, menghambat distribusi barang dan jasa. Minimnya fasilitas pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet sering kali tidak tersedia secara konsisten, sehingga mengurangi daya tarik investasi di daerah tersebut. Serta sumber daya alam dan potensi wisata di daerah terpencil sering tidak berkembang karena keterbatasan infrastruktur untuk mendukung produksi atau aksesibilitas wisatawan.
2. Keterbatasan Akses Layanan Dasar
Kesehatan: Banyak masyarakat miskin masih sulit mengakses layanan kesehatan berkualitas karena rumah sakit atau puskesmas sering kali tidak tersedia di banyak wilayah terpencil, memaksa masyarakat menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan medis. Banyak daerah kekurangan dokter, perawat, dan bidan, sehingga layanan yang tersedia sering kali tidak memadai. Meskipun ada program seperti BPJS Kesehatan, masyarakat miskin sering kali kesulitan menanggung biaya tambahan seperti transportasi atau obat-obatan yang tidak tercakup.
Pendidikan: Putus sekolah menjadi salah satu masalah utama di kalangan anak-anak dari keluarga miskin karena Anak-anak dari keluarga miskin sering harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak sekolah di daerah terpencil memiliki fasilitas yang sangat terbatas, seperti ruang kelas yang rusak, kekurangan guru, atau tidak adanya akses internet. Pendidikan di daerah terpencil sering kali jauh tertinggal dibandingkan dengan kota besar, menciptakan ketimpangan dalam kompetensi lulusan.
3. Inflasi dan Kenaikan Harga Bahan Pokok
Inflasi yang meningkat, terutama pada komoditas seperti beras, minyak goreng, dan gas elpiji, memberikan tekanan besar pada keluarga berpenghasilan rendah. Harga tidak stabil karena krisis pangan global, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga energi menyebabkan lonjakan harga komoditas di Indonesia.
Program Pengentasan Kemiskinan
1. Program Perlindungan Sosial
Pemerintah telah memperluas cakupan program bantuan sosial (bansos) seperti:
Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin. Memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan pangan dalam bentuk kartu elektronik. Menyediakan bantuan pangan melalui kartu elektronik, memungkinkan penerima membeli kebutuhan pokok di toko yang bekerja sama.
Bantuan Subsidi Upah (BSU): Membantu pekerja informal yang terdampak pandemi. Ditujukan bagi pekerja informal yang terdampak pandemi COVID-19 untuk meringankan beban ekonomi. Hingga akhir 2022, program-program ini telah berhasil menjangkau lebih dari 20 juta rumah tangga miskin di Indonesia.
2. Dana Desa
Program Dana Desa digunakan untuk:
Pembangunan infrastruktur lokal meliputi pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Pada 2023, anggaran Dana Desa mencapai Rp70 triliun, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrem. Menciptakan lapangan kerja lokal yang melibatkan masyarakat setempat dengan fokus utama pada pengurangan kemiskinan ekstrem di daerah pedesaan.
3. Penguatan UMKM
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi pada lebih dari 60% PDB Indonesia dan menjadi tumpuan mata pencaharian sebagian besar masyarakat miskin. Pemerintah mengalokasikan:
Kredit Usaha Rakyat (KUR): Dengan suku bunga rendah untuk meningkatkan akses pembiayaan. Memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Program digitalisasi UMKM untuk memperluas pasar. Membantu UMKM memperluas pasar mereka melalui teknologi digital, meningkatkan daya saing di era modern.
Upaya pemerintah melalui program bantuan sosial, Dana Desa, dan penguatan UMKM merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan berkelanjutan dan implementasi yang efektif, program-program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, tetapi juga mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan tujuan untuk menciptakan negara yang lebih sejahtera dan berkeadilan dapat tercapai.