Konsumsi Melemah, Pemerintah Berbenah: Dampak Pembatasan Gas LPG 3kg

Sumber : Canva, Gas LPG 3kg Habis

Liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji subsidi tabung 3 kilogram (kg) tidak lagi dijual di tingkat pengecer mulai Sabtu (1/2/2025). Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, yang menyatakan bahwa penjualan gas 3kg hanya terpusat di pangkalan. Tetapi, penjual atau pengecer tetap bisa menjual gas elpiji subsidi, namun mereka harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Aturan baru ini bertujuan untuk memastikan subsidi Gas LPG 3kg hanya diterima oleh rumah tangga yang berhak. Menurut Bahlil, yang dikutip dari kanal YouTube CNN, selama ini distribusi Gas LPG 3kg sering disalahgunakan, sehingga kebijakan ini ada untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan distribusi Gas LPG 3kg dapat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, di balik dampak positif tersebut, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif dan menimbulkan kerugian bagi konsumen serta pengusaha kecil. Berikut adalah beberapa dampak yang muncul akibat pembatasan Gas LPG 3kg:

1. Terbatasnya Pangkalan Gas LPG 3kg

Pertamina Patra Niaga (PPN) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua juta sub-pangkalan liquified petroleum gas (LPG) yang telah beroperasi. Namun, jumlah tersebut ternyata tidak tersebar secara merata. Akibatnya, masyarakat di daerah tertentu harus berjalan berkilo-kilo meter untuk mendapatkan Gas LPG 3kg, yang belum tentu tersedia. Ketidakmerataan distribusi ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Sulitnya proses pendaftaran dan besarnya modal yang dibutuhkan untuk menjadi pangkalan resmi Gas LPG 3kg menjadi hambatan besar bagi banyak warung pengecer. Akibatnya, banyak pengecer kecil tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pertamina, sehingga mereka tidak dapat menjadikan usaha mereka sebagai tempat penjualan gas. Hal ini tidak hanya mengurangi akses masyarakat terhadap Gas LPG 3kg, tetapi juga menghilangkan sumber pendapatan bagi para pengecer kecil yang selama ini bergantung pada penjualan gas sebagai bagian dari usaha mereka. Dampaknya, kesenjangan distribusi gas semakin terasa, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pangkalan resmi

2. Pangkalan Tidak Mampu Menampung Semua Permintaan

Minimnya jumlah pangkalan Gas LPG 3kgyang beroperasi di Indonesia menyebabkan banyak pangkalan tidak bisa menampung semua permintaan masyarakat. Bahkan, masyarakat harus menunggu hingga tiga hari untuk mendapatkan Gas LPG 3kg. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang sangat bergantung pada gas ini untuk memasak sehari-hari maupun untuk usaha nya.

3. Masyarakat Beralih ke Kayu Bakar

Dengan adanya kesulitan-kesulitan tersebut, sebagian masyarakat memilih untuk beralih ke kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, hal ini menimbulkan masalah baru, baik dari segi kesehatan maupun lingkungan. Penggunaan kayu bakar dapat menyebabkan polusi udara dalam ruangan, yang berisiko terhadap kesehatan pernapasan. Selain itu, meningkatnya permintaan kayu bakar dapat memicu penebangan pohon secara liar, yang berdampak negatif pada lingkungan.

Dalam perspektif ekonomi makro, konsumsi (C) merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan Pendapatan Nasional (Y = C + I + G + NX). Pembatasan Gas LPG 3kg yang terjadi dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga secara signifikan dan menyebabkan multiplier effect yang merugikan perekonomian.

Gas LPG 3kg merupakan sumber energi utama bagi rumah tangga, khususnya rumah tangga menengah ke bawah di Indonesia. Akibat kesulitan yang dirasakan masyarakat dalam memperoleh Gas LPG 3kg, daya beli masyarakat menurun. Karena, masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mendapatkan sebuah gas, sehingga mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Sesuai dengan hukum permintaan, semakin sedikit barang yang tersedia, maka harga akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini berdampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Selain itu, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggunakan Gas LPG 3kg sebagai bahan bakar operasional mereka. Kenaikan harga gas akan meningkatkan biaya produksi, mengurangi keuntungan, dan berpotensi memaksa beberapa usaha untuk menutup operasinya. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi, terutama di sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja.

Jika pembatasan Gas LPG 3kg berlangsung terus menerus hingga jangka panjang, harga gas akan terus meningkat, dan permintaan agregat akan menurun. Penurunan permintaan agregat dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia.

Seperti yang pernah terjadi di India pada tahun 2016, negara tersebut mengalami pembatasan distribusi gas elpiji (LPG) sebagai bagian dari reformasi subsidi energi. Pemerintah India membatasi subsidi gas untuk mengurangi beban anggaran. Dampaknya, harga gas naik, dan konsumsi rumah tangga menurun, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah India juga meluncurkan program "Give It Up" untuk mendorong masyarakat yang mampu melepaskan subsidi gas demi redistribusi ke kelompok yang lebih membutuhkan. Program ini berhasil menghemat anggaran subsidi dan meningkatkan akses gas bersubsidi bagi rumah tangga miskin.

Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak negatif dari pembatasan Gas LPG 3kg. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

1. Meningkatkan Jumlah Pangkalan Gas LPG 3kg

Pemerintah perlu memperluas jaringan distribusi Gas LPG 3kg dengan meningkatkan jumlah pangkalan dan sub-pangkalan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Salah satu caranya adalah dengan mempermudah persyaratan untuk mendaftar menjadi bagian dari pangkalan resmi tersebut. Saat ini, banyak pengecer kecil kesulitan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pertamina, seperti modal awal yang besar atau prosedur administrasi yang rumit. Dengan menyederhanakan proses pendaftaran dan memberikan insentif bagi pengecer yang ingin bergabung, pemerintah dapat mendorong partisipasi lebih banyak pelaku usaha dalam distribusi Gas LPG 3kg. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan distribusi yang merata dengan membangun pangkalan baru di daerah-daerah yang selama ini kesulitan mengakses gas. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat, terutama di wilayah terpencil, dapat mengakses gas dengan mudah dan terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kayu bakar atau sumber energi lain yang kurang ramah lingkungan.Menerapkan Program Subsidi yang Lebih Terarah

Pemerintah dapat mengadopsi program serupa dengan "Give It Up" di India, di mana masyarakat yang mampu secara finansial didorong untuk melepaskan subsidi gas mereka. Subsidi yang dialihkan dapat digunakan untuk membantu rumah tangga miskin yang belum memiliki akses ke gas bersubsidi.

2. Mendorong Penggunaan Energi Alternatif

Pemerintah dapat mempromosikan penggunaan energi alternatif yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan, seperti biogas, kompor listrik, atau energi surya. Misalnya, biogas dapat menjadi solusi bagi daerah pedesaan yang memiliki sumber daya organik melimpah, seperti kotoran hewan atau limbah pertanian. Sementara itu, kompor listrik dapat menjadi pilihan bagi daerah perkotaan yang memiliki akses listrik yang stabil. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti subsidi atau bantuan teknis, untuk mendorong masyarakat beralih ke energi alternatif. Selain mengurangi ketergantungan pada Gas LPG 3kg, langkah ini juga mendukung diversifikasi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, penggunaan energi alternatif tidak hanya mengatasi masalah distribusi gas, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

3. Edukasi berkala

Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi secara efisien. Program konservasi energi dapat membantu mengurangi permintaan gas dan mendorong perilaku hemat energi. Misalnya, melalui kampanye nasional yang mengajarkan cara menggunakan gas secara optimal, seperti mematikan kompor saat tidak digunakan atau memilih peralatan masak yang hemat energi. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi komunitas untuk menyebarkan informasi tentang manfaat konservasi energi. Edukasi ini tidak hanya mengurangi beban permintaan gas, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya energi untuk generasi mendatang. Dengan demikian, konservasi energi menjadi langkah preventif yang efektif dalam menghadapi kelangkaan gas di masa depan

4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Pemerintah harus secara rutin memonitor dan mengevaluasi kebijakan pembatasan Gas LPG 3kg untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. Misalnya, dengan membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi distribusi gas dan mengevaluasi dampak kebijakan terhadap konsumen, terutama kelompok rentan. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul, seperti kelangkaan gas di daerah tertentu atau penyalahgunaan subsidi, dan segera mengambil tindakan korektif. Selain itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi melalui survei atau forum diskusi untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan pembatasan Gas LPG 3kg berjalan efektif dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.Pembatasan Gas LPG 3kg di Indonesia memiliki dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi subsidi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan daya beli masyarakat, peningkatan biaya produksi UKM, dan penurunan permintaan agregat. Jika tidak dikelola dengan baik, dampak ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan jumlah pangkalan gas, menerapkan program subsidi yang lebih terarah, dan mendorong penggunaan energi alternatif. Dengan demikian, kebijakan pembatasan Gas LPG 3kg dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Referensi:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2025). Kebijakan Distribusi Gas LPG 3kg. Jakarta: ESDM.

2. CNN Indonesia. (2025). Dampak Pembatasan Gas LPG 3kg terhadap Masyarakat. Diakses dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com).

3. Government of India. (2016). Give It Up Campaign for LPG Subsidy. Ministry of Petroleum and Natural Gas.

4. World Bank. (2023). Global Economic Prospects: Energy Price Shocks and Economic Growth. Washington, DC: World Bank.

5. IMF. (2022). Subsidy Reform and Its Impact on Household Consumption. International Monetary Fund.