QRIS vs Pajak: Siapa yang Sebenarnya Bayar?

Membayar kopi, makan siang, atau belanja kecil dengan QRIS kini terasa biasa. Tinggal buka aplikasi, pindai kode, masukkan nominal, lalu transaksi selesai. Namun, ketika ada pedagang yang berkata, “Kalau pakai QRIS ada tambahan biaya, ya,” sebagian konsumen mulai bertanya: apakah pembayaran QRIS memang dikenai pajak?

Gambar hanya ilustrasi (ChatGPT)

Jawabannya, memakai QRIS tidak membuat konsumen otomatis dikenai pajak tambahan. QRIS hanyalah cara membayar, seperti uang tunai, kartu debit, atau transfer bank. Pajak yang mungkin melekat pada barang atau jasa yang dibeli tetap mengikuti jenis transaksinya, bukan karena pembeli memilih memindai kode QR.

Yang Sering Dikira Pajak

Biaya tambahan saat membayar QRIS sering disebut “pajak”, padahal biasanya yang dimaksud adalah Merchant Discount Rate atau MDR. MDR bukan pajak. Ini merupakan biaya layanan pembayaran digital yang dibebankan penyedia jasa pembayaran kepada merchant ketika merchant menerima pembayaran melalui QRIS.

Dari sisi aturan sistem pembayaran, MDR merupakan tanggungan merchant dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen sebagai biaya tambahan. Jadi, ketika harga makanan Rp25.000 lalu pembeli diminta membayar Rp25.500 hanya karena menggunakan QRIS, tambahan tersebut bukan PPN dan bukan pula pajak QRIS yang harus dibayar pelanggan.

Untuk transaksi usaha mikro, MDR bahkan bernilai 0 persen untuk transaksi hingga Rp500.000. Bagi kategori usaha lainnya atau nilai transaksi tertentu, MDR dapat berlaku, tetapi posisinya tetap sebagai biaya di sisi merchant.

Pajak Apa yang Timbul?

Pajak tetap dapat muncul dalam suatu pembelian, tetapi sumbernya adalah barang atau jasa yang dibeli. Misalnya, makan di restoran dapat dikenai PBJT makanan dan minuman, sedangkan pembelian barang tertentu dari penjual yang memenuhi ketentuan PPN dapat melibatkan PPN. Jika transaksi yang sama dibayar dengan tunai, kartu, transfer, atau QRIS, dasar pajaknya tidak berubah hanya karena metode pembayarannya berubah.

Dengan kata lain, QRIS tidak menciptakan pajak baru. Ia hanya meninggalkan jejak transaksi digital yang lebih rapi dibanding pembayaran tunai. Catatan ini penting bagi pelaku usaha dalam pembukuan, tetapi bagi konsumen tidak berarti setiap pembayaran QRIS akan memunculkan pungutan khusus.

Siapa yang Sebenarnya Membayar?

Untuk membedakannya, konsumen dapat melihat tiga jenis komponen dalam tagihan:

Penanggung setiap komponen (Perplexity)

Secara ekonomi, merchant bisa saja menghitung biaya penerimaan pembayaran digital ke dalam strategi harga jualnya. Itu merupakan keputusan usaha yang berbeda dari mengenakan “biaya QRIS” secara khusus kepada pelanggan di kasir. Konsumen berhak memperoleh informasi harga yang jelas dan tidak dibebani pungutan tambahan hanya karena memilih metode pembayaran QRIS.

Saat Menemukan Biaya Tambahan

Jika diminta membayar biaya tambahan karena menggunakan QRIS, konsumen sebaiknya tidak perlu langsung berdebat. Tanyakan dengan tenang: biaya apa yang dikenakan, berapa nominalnya, dan apakah biaya tersebut tercantum dalam daftar harga atau struk.

Simpan bukti transaksi bila terdapat pungutan yang hanya muncul karena pembayaran QRIS. Konsumen juga dapat menggunakan kanal pengaduan yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau Bank Indonesia apabila menemukan praktik pengalihan MDR kepada pembeli.

Penutup

QRIS membuat pembayaran lebih cepat, tetapi tidak mengubah hak konsumen atas harga yang transparan. Tidak ada “pajak QRIS” yang otomatis ditagihkan ketika seseorang memindai kode pembayaran. Jika ada pajak dalam struk, pajak itu seharusnya dijelaskan sebagai pajak atas barang atau jasa yang dibeli—bukan biaya karena memilih QRIS.

Jadi, saat kasir menawarkan pilihan pembayaran, konsumen tidak perlu khawatir memilih QRIS. Yang perlu diperhatikan bukan kode QR-nya, melainkan rincian harga yang harus dibayar.