Airin Minta Anggaran Dana Kelurahan Naik Tiap Tahun

Ketua APEKSI, Airin Rachmi Diany di Kantor Wakil Presiden. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Pemerintah mulai rutin menggelontorkan anggaran untuk Dana Kelurahan mulai tahun ini. Di tahun depan, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun atau tidak ada kenaikan dari tahun ini.

Usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Airin Rachmy Diani, meminta ke depan besaran anggaran Dana Kelurahan bisa naik tiap tahun seperti Dana Desa. Alasannya sederhana, Airin bilang masalah yang dihadapi di lingkup kelurahan sama dengan di desa.

"Mudah-mudahan ada kenaikan ya hampir sama seperti Dana Desa yang lain karena persoalan desa dan kelurahan kan sama. Seperti di Banjar, walaupun dipimpin wali kota ada juga kepala desa, ada juga kelurahan, di kabupaten sama juga ada kelurahan. Jadi dilihat bertahap, kita paham dengan kondisi keuangan di pusat tapi mudah-mudahan secara bertahap bisa sama dengan Dana Desa," ungkap Airin di Kantor Wapres, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (30/8).

Soal berapa kenaikannya, Airin menyerahkan kepada Kementerian Keuangan. Menurut dia, Kemenkeu tentu memiliki perhitungan sendiri untuk mengalokasikan Dana Kelurahan.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany (kanan) dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (kiri) saat pembukaan Apeksi ke 14 di Hotel PO, Semarang. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

"Tanya sama Kemenkeu ya, kalau kita maunya yang banyak ya," ujarnya.

Untuk tahun ini, anggaran Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun akan dialokasikan untuk 8.122 kelurahan. Penerima Dana Kelurahan tersebut sama dengan penerima pada tahun ini, rata-rata Rp 300 juta per kelurahan.

"Sekarang rata-rata kita pukul rata di rakernas sekitar Rp 300 juta per kelurahan," sebutnya.

Sementara itu mengenai wacana agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran APBD untuk Dana Kelurahan, Airin keberatan. Dia menilai program Pemda sudah cukup banyak dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Sehingga wacana tersebut dianggap menambah beban APBD.

"Karena kita kan punya prioritas program yang lain," tutupnya.