Bangun LRT Jabodebek, KAI Belum Bayar Rp 5,7 Triliun ke Adhi Karya

Proyek LRT Jabodebek yang direncanakan beroperasi pada 2019 di Stasiun Taman Mini. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah menggelontorkan Rp 12 triliun untuk pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek). Hingga bulan ini, progres pengerjaan proyek itu telah mencapai 58,3 persen.

Adapun dalam proyek ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merupakan investor sesuai penugasan pemerintah. Menurut Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto, hingga hari ini KAI baru membayar Rp 6,3 triliun ke pihaknya.

Dengan demikian, artinya KAI saat ini belum membayar Rp 5,7 triliun ke Adhi Karya. Selama ini pembayaran dari KAI dilakukan bertahap menyesuaikan dengan progres konstruksi LRT Jabodebek.

"Yang sudah dibelanjakan Rp 12 triliun, yang sudah kami terima Rp 6,3 triliun," paparnya dalam diskusi media di Grandhika Hotel, Jakarta, Jumat (15/2).

Petugas proyek LRT Jabodebek yang sedang bekerja di pembangunan Stasiun Taman Mini. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dia mengatakan untuk menutup biaya pembangunan yang belum dibayarkan KAI, pihaknya diberi pinjaman oleh perbankan. Hal tersebut harus dilakukan karena untuk meminta pembayaran dari KAI, terdapat proses yang cukup panjang.

"Setiap bulan kami mengajukan progres ke konsultan dan Kemenhub. Kalau konsultan ini sudah menilai progres dengan rupiah, baru BPKP masuk melakukan audit. Baru diajukan ke KAI," tegas Budi.

Dia menambahkan, saat ini Adhi Karya tengah mengajukan penagihan Rp 3 triliun ke KAI terkait pengerjaan proyek itu. Budi pun menarget pada awal Maret 2019, uang pembayaran dari KAI sudah bisa diterima.

"Sekarang sedang diproses di BPKP, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kami harapkan awal Maret 2019 sudah ada pembayaran Rp 3 triliun," katanya.

Adapun dalam pembangunan LRT Jabodebek, biaya investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 22,8 triliun. Dari angka itu, sebesar 60 persen ditanggung oleh KAI, sebesar 30 persen ditanggung Adhi Karya, dan 10 persen dibiayai pemerintah.