Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate selama bulan ini pada posisi 6 persen. Deposit facility rate juga tetap sebesar 5,25 persen dan suku bunga landing facility sebesar 6,75 persen.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 24-25 April 2019. Adapun suku bunga acuan tersebut berlaku efektif mulai Kamis (25/4).

"Rapat Dewan Gubernur BI pada 24-25 APril 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-days Reverse Repo Rate sebesar 6 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung BI, Jakarta, Kamis (25/4).

Perry mengungkapkan, kebijakan menahan suku bunga konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal perekonomian Indonesia. Sementara itu, untuk menggenjot pertumbuhan domestik, BI mendorong kebijakan akomodatif.

Pertama, kata Perry, Bank Indonesia memastikan akan meningkatkan ketersediaan likuiditas dan mendukung penguatan pasar keuangan melalui penguatan strategi operasi moneter.

"Kedua, BI juga mendorong efisiensi pembayaran ritel melalui sistem kliring nasional atau SKNPI, baik dari sisi penambahan waktu dan percepatan settlement, peningkatan batas nominal transaksi, dan penurunan tarif," kata dia.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menggelar rapat Dewan Gubernur BI April 2019 di Gedung BI, Jakarta. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Sementara langkah ketiga, bank sentral akan mendorong sisi suplai transaksi dari domestic non deliverable forward (DNDF), khususnya melalui penyederhanaan kewajiban ketentuan underlying transaksi.

Keempat, mendorong implementasi penyelenggaraan sarana pelaksanaan di pasar transaksi valas ata market operator. Kelima, mengembangkan pasar surat berharga komersial sebagai alternatif sumber pendanaan jangka pendek oleh korporasi.

Sedangkan langkah keenam, Bank Indonesia akan mendorong perluaasan elektronifikasi pengeluaran bantuan sosial non tunai, dana desa, dan moda transportasi, dan koperasi keuangan pemerintah.

"Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait terus dilakukan guna memperkuat stabilitas ekonomi khususnya transaksi berjalan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, khususnya mendorong ekspor, pariwisata, dan aliran modal asing," jelasnya.