Bappenas: APBN Dinilai Belum Maksimal Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Seminar di Kementerian PPN/Bappenas. Foto: Moh Fajri/kumparan

Terus meningkatnya jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata dinilai masih kurang maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. APBN Indonesia memang meningkat signifikan sejak 2004.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Bambang Prijambodo, mengatakan banyak yang mempertanyakan soal efektivitas APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.

"Banyak pertanyaan mengenai APBN terutama pada sisi belanja," kata Bambang dalam sambutannya di seminar tentang belanja berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, di Gedung Bappenas, Senin (12/8).

Menurut Bambang, pada 2004, jumlah APBN Indonesia hanya berkisar Rp 200 triliun. Sementara pada tahun ini, APBN Indonesia ditargetkan mencapai Rp 2.461 triliun.

Bambang mengakui banyak yang menilai pemanfaatan APBN masih kurang maksimal, khususnya dari sisi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Namun, Bambang tidak menampik jumlah APBN yang besar itu dianggap kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Untuk itu, ia menginginkan anggaran yang sudah ada khususnya dari sisi belanja bisa digunakan dalam rangka mendorong perekonomian.

"Banyak yang beranggapan perlu ditingkatkan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun penurunan kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan juga dalam mengurangi ketimpangan," ujarnya.

Dia berharap dengan adanya seminar ini bisa membuat para pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas belanja APBN, baik yang dialokasikan untuk pusat maupun daerah.

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Sementara itu, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian PPN/Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo, menjelaskan pihaknya sudah melakukan kajian mengenai permasalahan efektivitas belanja.

Menurut dia, belanja negara harus berkualitas agar bisa memberikan dampak berganda atau multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan.

Boediastoeti menuturkan, untuk mewujudkan hal itu harus ada pendalaman instrumen belanja barang yang produktif dalam APBN. Ia juga menyarankan perbaikan sistem dalam mekanisme belanja non subsidi sampai koordinasi para pemangku kebijakan.

"Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penugasan TKDD dapat mengatasi permasalahan ekonomi daerah. Lalu perbaikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola belanja negara," ujarnya.