Buwas Sebut Bulog Bisa Bangkrut, Bayar Bunga Bank Rp 250 M per Bulan

Direktur Utama Bulog, Budi Waseso. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Masalah penyaluran beras sejahtera yang sebelumnya dilakukan Perum Bulog dan dipindahkan ke Kementerian Sosial dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masih menyisakan masalah.

Bulog menilai kebijakan tersebut menjadi "musibah". Karena sebelumnya anggaran rastra sejak 2010 dikelola oleh Bulog. Sedangkan mulai tahun ini, anggaran rastra yang dikonversi menjadi BPNT dikelola Kemensos.

Masalahnya, Bulog diberi penugasan menyerap beras hasil petani dalam jumlah yang besar. Biasanya, anggaran rastra dipakai seluruhnya untuk membeli hasil serapan Bulog ke masyarakat miskin.

Namun, hal itu tak dapat lagi dilakukan. Sebab dalam penyediaan stok beras di tingkat pedagang, tak ada kewajiban untuk menyerap beras Bulog, alias swasta juga dapat menyuplai.

Alhasil uang yang sudah dipakai Bulog membeli beras petani terancam tak bisa kembali. Hal itu bahkan dinilai bisa membuat Bulog bangkrut.

"Ini kalau Bulog tidak diberikan peluang, maka Bulog akan kolaps dan nanti akan hilang karena akan dinyatakan rugi besar," ucap Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, dalam Rapat Gabungan di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).

Berikut 3 fakta mengenai kisruh dana BPNT antara Perum Bulog vs Kemensos yang dirangkum kumparan:

1. Bulog Tanggung Bunga Utang Besar

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyebut pihaknya kini harus menyiapkan uang sebesar Rp 14-16 miliar per hari, atau Rp 240-250 miliar per bulan untuk membayar bunga pinjaman bank untuk menyerap bahan pangan hasil petani.

"Ada penugasan untuk menyerap bahan pokok, itu uangnya dari pinjaman semua. Hari ini tiap hari kami siapkan anggaran Rp 14-16 miliar untuk bayar bunga dan operasional, sebulan Rp 240-250 miliar untuk bunga saja, belum pokok pinjaman," kata Buwas.

Saat disinggung mengenai jumlah pinjaman dan bunga yang harus dibayar Bulog, dia mengaku tak hafal. Namun, menurut Buwas, hal tersebut memberatkan Bulog lantaran kini bantuan beras miskin (raskin) dialihkan jadi BPNT yang dananya dikelola Kemensos.

Dia mengaku meski Presiden Joko Widodo menyebut Bulog akan menjadi penyalur tetap beras untuk program BPNT, tetapi hal itu belum terealisasi sepenuhnya. Buwas berharap, Kemensos dapat menunaikan perintah Jokowi.

"Tapi di lapangan sampai saat ini dari pihak ketiga masih belum ikhlas diserahkan ke Bulog. Kita terus berusaha dan bertempur," kata Buwas.

2. Bulog Sempat Dapat Angin Segar

Saat bertemu di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Kamis (4/7), Menteri Sosial Agus Gumiwang berjanji memberikan prioritas bagi Perum Bulog sebagai penyalur beras dalam program BPNT, yaitu lebih dari 70 persen.

"Untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini, khusus 2019 Perum Bulog dapat ditunjuk langsung sebagai Manajer Penyediaan untuk program BPNT," ujar Agus di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).

Sementara di Gedung DPR pada Senin (9/9), Buwas mengaku rencana Mensos itu belum seluruhnya terealisasi. Dia menargetkan pada tahun ini dapat menyalurkan beras Bulog untuk BPNT sebanyak 700 ribu ton.

"Nah sekarang kita disuruh bersaing, tidak boleh dimonopoli Bulog. Itu kan (BPNT) program pemerintah, dan kualitas beras Bulog kita jaga betul," katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri) dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita kanan) dalam acara Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Royal Kuningan, Kamis (4/7). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

3. Anggaran Bulog Rp 20,8 Triliun Pindah ke Kemensos

Pada tahun ini, Kemensos menerima Rp 20,8 triliun dari APBN untuk menjalankan program BPNT. Sebelumnya, anggaran itu dialokasikan ke Bulog untuk program rastra.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso sempat meminta dukungan ke DPR agar anggaran itu bisa kembali ke Bulog.

"Mohon dukungan agar alokasi pada Kemensos untuk dapat mengakomodir kegiatan bansos rastra sesuai usulan Bulog melalui mekanisme rastra, bukan BPNT," kata Buwas, sapaan akrabnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (20/6).

Buwas menyebut, penyimpanan stok yang besar akibat tak tersalurkan berpotensi menurunkan mutu beras dan meningkatkan biaya pengelolaan. Dia pun meminta agar pemerintah juga menerbitkan kebijakan penyaluran beras rutin untuk Bulog.

"Potensi kami rugi sangat besar bila kami tidak mendapatkan kegiatan supply. Hari ini kami mohon dukungan agar segera terealisasi. Anggota kami di lapangan mulai resah," tegas Buwas.