China Gelar KTT OBOR ke-2, Isu Perangkap Utang Justru Mencuat
PerbesarSejumlah pemimpin negara Asia dan Afrika akan hadir di Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Initiative (BRI) di Beijing, yang telah mencuatkan isu soal perangkap utang China. Forum ekonomi itu juga sangat kental nuansa politik, karena BRI yang dulu bernama One Belt One Road atau OBOR, membangkitkan kecemasan Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Jepang, atas pengaruh China di kawasan global.
Pertemuan yang akan berlangsung selama 3 hari mulai Kamis (25/4) tersebut, juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK hadir didampingi Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menristek, M. Nasir; Serta sejumlah staf di Kantor Wakil Presiden.
“Pembahasan soal utang akan menjadi fokus dari para pimpinan pemerintahan yang hadir,” kata Sekretaris Pers Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, seperti dilansir Associated Press.
Belt and Road Initiative yang sebelumnya bernama One Belt One Road, merupakan skema kerja sama ekonomi China dengan negara-negara Asia dan Afrika. Melalui BRI, China ingin membangun jalur sutera baru ke negara-negara Asia dan Afrika, dengan menawarkan pembangunan infrastruktur.
Dalam proyeksi Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB), pembangunan infrastruktur di kawasan itu hingga 2030, membutuhkan dana setidaknya USD 26 triliun. Hal ini diperlukan untuk tetap menjaga potensi pertumbuhan ekonomi.
Dengan negara-negara yang bekerja sama dalam skema BRI, China menawarkan pembangunan pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, dan infrastruktur lainnya. Semua itu digarap oleh perusahaan serta pekerja China, dengan pembiayaan utang komersial.
Analis dari Fitch Solutions, James Su, mengatakan para pemimpin China tampaknya siap untuk membahas pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Ini harus dilakukan, untuk meredakan kekhawatiran akan "jebakan utang".
"Kami melihat ini sangat penting bagi China, sebagai upaya untuk mengurangi sentimen negatif terhadap Belt and Road Initiative," kata Su.
Associated Press melaporkan, sejumlah negara membatalkan atau setidaknya merundingkan ulang proyek kerja sama. Seperti Nepal, Sri Lanka, dan Thailand. Alasannya, proyek yang digarap terlalu mahal atau kurang prospektif.
Pakistan yang membangun 22 proyek dalam skema BRI, termasuk pembangkit listrik dan jalan raya, telah mengalami krisis utang yang memaksanya meminta dana talangan sebesar USD 8 miliar ke Dana Moneter Internasional (IMF).
Tapi Perdana Menteri Imran Khan, dikabarkan tak berencana menegosiasikan ulang utangnya dengan China. China telah menginvestasikan USD 13 miliar di Pakistan dan menyalurkan USD 6 miliar sebagai utang untuk Koridor Ekonomi China-Pakistan.
Beijing sebenarnya telah memberi kelonggaran terhadap mitra-mitranya. Seperti membuat kesepakatan baru atau memperpanjang masa pembayaran utang. Ethiopia misalnya, mendapat perpanjangan masa angsuran utang sebesar USD 4 miliar untuk proyek kereta api yang menghubungkan ke negara tetangganya Djibouti. Yakni dari semula 10 tahun menjadi 30 tahun.
Sementara Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, menargetkan meraih utang tambahan USD 3,7 miliar dari Beijing pada pertemuan pekan ini. Dana itu untuk memperpanjang jalur kereta api yang telah dibangun China. Padahal proyek sepanjang 962 km yang menghubungkan Kenya dengan Afrika Tengah hingga Kongo itu, dianggap tidak prospektif.
China menyebutkan, saat ini sudah mengikat kerja sama dengan 115 negara melalui skema BRI. Jumlah itu meningkat dari 64 negara pada 2013.
"Karena hubungannya dengan AS memburuk, China menggencarkan kerja sama dengan negara-negara lain melalui skema BRI, untuk memperkuat pengaruh geopolitik," kata analis Moody dalam sebuah laporan pada Januari.
Kerja sama itu tak hanya merambah Asia dan Afrika, tapi juga ke Eropa. Khususnya ke negara-negara Eropa Timur eks Uni Soviet. Di Montenegro misalnya, China membangun jalan sepanjang 46 km senilai USD 910 juta.
Tapi nilai proyek itu dianggap terlalu mahal. "Proyek ini sama sekali tidak menguntungkan bagi Montenegro," kata Ivan Kekovic, seorang insinyur sipil di Podgorica, ibukota Montenegro.