Darmin Lapor ke Jokowi, Kebijakan Satu Peta Sedikit Lagi Rampung

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah ) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) di Acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta di Ruang Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini melaporkan perkembangan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di depan Jokowi, jajaran Kabinet Kerja, para duta besar dan kepala daerah, Darmin melaporkan bahwa sejatinya kebijakan tersebut belum rampung 100 persen.

Awalnya, Kebijakan Satu Peta bakal mengintegrasikan 85 peta tematik yang selama ini menjadi tanggung jawab 19 kementerian dan lembaga dari 34 provinsi. Namun hingga pagi ini, baru 83 peta tematik yang berhasil dikompilasi dan diintegrasi.

“Kami laporkan juga bahwa ada 2 selisih dari 83 ke 85 itu, ada 2 peta tematik yang belum rampung. Yaitu tata ruang laut nasional yang saat ini dalam proses. Serta peta administrasi desa dan kelurahan, saat ini difasilitas oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah untuk penetapannya,” ungkap Darmin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).

Presiden Jokowi di Acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta di Ruang Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta . (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Meski demikian, Darmin mengatakan Kebijakan Satu Peta akan terus didorong agar implementasinya bisa rampung 100 persen. Menurutnya untuk mendorong perkembangan ekonomi Indonesia di masa depan, salah satu kebijakan utama yang sangat dibutuhkan adalah Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini digadang-gadang akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Adapun peta tematik yang digunakan memiliki skala 1:50.000.

“Menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan kebijakan nasional akan mengacu pada data spasial yang akurat,” sebut Darmin.

Kebijakan Satu Peta merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang menjadi prioritas pemerintah. Kebijakan Satu Peta mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional.

Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi sehingga dapat memberikan kepastian usaha. Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain mitigasi bencana.

Hadir di acara tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, hingga Ketua DPR Bambang Soesatyo.