Fakta-fakta dari Sri Mulyani soal Pertanda Turunnya Ekonomi RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan paparan tentang APBN KiTA edisi Oktober di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Foto: ANTARA FOTO/ Muhammad Adimaja

Ekonomi Indonesia saat ini tengah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Musababnya, terjadi perlambatan dari sektor penerimaan negara.

"Jadi kami sudah melihat tanda-tanda perekonomian mengalami penurunan dengan penerimaan pajak yang mengalami pelemahan dari sisi pertumbuhannya," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5).

Berikut kumparan merangkum terkait tanda-tanda penurunan ekonomi:

Penerimaan Negara Lesu

Berdasarkan data APBN KiTa, realisasi pendapatan negara per April 2019 tercatat Rp 530,7 triliun, hanya tumbuh 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 528,1 triliun.

Padahal, jika dibandingkan dengan pendapatan negara pada April 2018, realisasinya tumbuh hingga 13,3 persen. Bahkan di April 2017, pendapatan negara mampu tumbuh hingga 20,5 persen.

Lebih rinci, penerimaan PPh Badan hanya Rp 94,9 triliun, tumbuh 4,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan periode April 2018 yang tumbuhnya hingga 23,6 persen.

Situasi Global yang Tak Menentu

Sri Mulyani mengungkapkan situasi global yang masih tak menentu mengakibatkan penerimaan pajak melambat. Apalagi ekspor dan impor sama-sama mengalami tekanan. Hal tersebut juga terlihat dari komponen kepabeanan dan cukai yang menggambarkan laju ekspor dan impor di Indonesia.

Total Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) hanya mencapai Rp 76,38 triliun, atau tumbuh 1,24 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sementara di April 2018, total PDRI mampu tumbuh hingga 25,08 persen.

Untuk bea keluar yang mengalami penurunan, Sri Mulyani menyebutkan hal tersebut karena kegiatan Freeport Indonesia yang mengalihkan kegiatan penambangan di bawah tanah.

"Jadi ini kita harus mulai meningkatkan kewaspadaan, karena situasi ini mirip dengan 2014-2015, di mana ekspor maupun impor menurun," katanya.

Belanja Negara Naik Tipis

Dari sisi belanja negara, per April realisasinya Rp 631,78 triliun atau tumbuh 8,4 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pertumbuhan belanja negara ini terbilang tipis, karena di April 2018 pertumbuhan belanja negara hanya 8,3 persen.

Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 370 triliun atau tumbuh 11,8 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh hingga 22,8 persen.

Belanja pegawai sebesar Rp 113,7 triliun, tumbuh 11,9 persen. Sri Mulyani mengatakan, hal ini karena adanya pengaruh kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen sejak awal tahun ini, yang baru dicairkan selama April.

"Belanja pegawai tinggi, karena adanya tukin, kenaikan gaji," kata Sri Mulyani.

Melebarnya Defisit APBN

Realisasi defisit anggaran hingga akhir April 2019 mencapai Rp 101 triliun atau mencapai 0,63 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini melebar dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 54,9 triliun atau 0,37 persen terhadap PDB.

"Tekanan terhadap pendapatan negara menghasilkan defisit anggaran yang lebih tinggi dari tahun lalu," kata Sri Mulyani.

Defisit tersebut didapatkan karena realisasi pendapatan negara hingga April mencapai Rp 530,7 triliun, tumbuh 24,5 persen dari target dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 2.165,1 triliun.

Ilustrasi kemiskinan Foto: Reuters/Ezra Acayan

Ada Ancaman Pengangguran dan Kemiskinan Naik

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, penurunan ekonomi pasti akan berdampak ke masyarakat. Misalnya pengangguran dan kemiskinan yang kemungkinan akan kembali meningkat jika pemerintah dan BI tak segera mengambil tindakan.

"Kalau pemerintah dan BI tidak melakukan apa-apa, yang terjadi adalah perekonomian kita benar-benar akan melambat. Dampaknya pasti ke kesejahteraan masyarakat, pengangguran dan kemiskinan bisa kembali meningkat," ujar Piter kepada kumparan, Jumat (17/5).

Menurut dia, pemerintah dan BI harus mengambil tindakan cepat untuk menghindari perlambatan ekonomi. Saat ini, kata Piter, yang dibutuhkan adalah strategi dan program yang realistis untuk mendorong perekonomian.

"Kita sesungguhnya punya alternatif pilihan kebijakan untuk menghindari perlambatan ekonomi. Kita punya potensi yang berlimpah. Yang dibutuhkan adalah strategi dan program yang jelas, bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya tersebut," katanya.

Salah satu caranya adalah menerapkan ekspansi fiskal, seperti meningkatkan belanja pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti percepatan bansos, menambah Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan mempercepat penyaluran dana desa. Adapun ekspansi fiskal tersebut pernah dilakukan pemerintah pada 2016.

Selama semester I 2016, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya 4,66 persen. Hal ini karena adanya lonjakan ekspansi belanja pemerintah dari 2,61 persen pada kuartal I 2016 menjadi 6,28 persen pada kuartal berikutnya. Belanja pemerintah tumbuh dari Rp 384,74 triliun menjadi Rp 474,28 triliun.

"Pemerintah bisa melakukan ekspansi fiskal secara signifikan yang diimbangi pelonggaran likuiditas oleh BI. Strategi ini bersifat counter cyclical," jelasnya.