Pencarian populer

Jokowi: Negara Ini Banyak Sekali Tumpang Tindih

Presiden Jokowi di Acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta di Ruang Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta . (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Pemerintah di era Presiden Joko Widodo gencar membangun banyak infrastruktur. Namun membangun infrastruktur ternyata bukan perkara mudah. Banyak sekali tumpang tindih yang bikin ruwet hingga ujungnya pembangunan infrastruktur berjalan lama.

"Apa yang kita lihat di lapangan pembangunan infrastruktur ini, saya semakin tahu, semakin sadar, di negara ini banyak sekali tumpang tindih. Semakin tahu di mana-mana urusan itu," keluh Jokowi saat hadir di acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta di Ruang Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).

Jokowi mencontohkan, pembangunan proyek infrastruktur di Kalimantan berjalan lambat karena masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan hingga batasan-batasan desa. Maka dari itu, Jokowi menganggap Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy sangat penting.

"Oleh sebab itu kita harapkan dengan One Map Policy yang hari ini siap, data yang saya pegang sudah ada 83 dari 85 peta tematik yang selesai. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi," ucapnya.

Jokowi menjelaskan bahwa Kebijakan Satu Peta sudah dirancang sejak lama. Dengan Kebijakan Satu Peta ini diharapkan mampu menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan, perencanaan pembangunan lebih akurat hingga mengetahui kepemilikan konsesi lahan.

Presiden Jokowi di Acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta di Ruang Birawa, Gedung Bidakara, Jakarta. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Untuk itu, Jokowi meminta menterinya untuk segera menyelesaikan Kebijakan Satu Peta yang tinggal merampungkan 2 peta tematik. Dengan begitu, Kebijakan Satu Peta ini dapat bermanfaat bagi kemudahan pembangunan infrastruktur di masa depan, menghilangkan ego sektoral masing-masing Kementerian/Lembaga, sampai merangsang arus investasi yang masuk ke Indonesia.

"Ini segera dikoordinasikan dengan BIG. Kemudian untuk Badan Informasi Geoparsial (BIG), menyusun informasi data yang efektif dan kedua siapkan peta yang mendasar yang lebih besar," jelasnya.

Kebijakan Satu Peta merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII yang menjadi prioritas pemerintah. Kebijakan Satu Peta mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional.

Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan keandalan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi sehingga dapat memberikan kepastian usaha. Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain mitigasi bencana.

Hadir di acara tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, hingga Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.53