Kesulitan Keuangan, PT Pos Akan Optimalkan Aset Menganggur

Distribusi barang-barang kiriman PT Pos Indonesia Foto: Ardhana Pragota/kumparan

PT Pos Indonesia (Persero) ternyata memiliki masalah krusial di sektor keuangan. Penyebabnya adalah karena kinerja bisnis yang kurang optimal hingga tingginya beban operasional yang membuat neraca keuangan tak seimbang. Namun, PT Pos tetap ingin bertahan dan melayani masyarakat.

Salah satu cara agar mereka bertahan adalah dengan mendorong pengoptimalan aset-aset yang dimiliki yaitu sekitar 5.000an kantor yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu penyewaan aset.

“Maret 2019 ini kita keluarkan namanya katalog aset Pos Indonesia yang siap untuk dioptimalkan. Ini lengkap ada gambar, data, kondisi lahan. Nanti ada pameran eksibisinya," ungkap Direktur Keuangan PT Pos Indonesia, Eddi Santosa, kepada kumparan, Sabtu (9/2). Nantinya, jelas Eddi, aset-aset yang dimiliki PT Pos berupa tanah atau bangunan akan diubah sertifikasinya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dengan begitu, Eddi melanjutkan lahan milik perseroan bisa dialihkan ke pihak lain tanpa menghilangkan status kepemilikannya. Jadi, masih sepenuhnya milik PT Pos. "Harus diurus dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Ini kalau bisa dioptimalkan, seperti bekas rumah dinas yang sudah tua, ada di lokasi bagus. Sayang misalnya kalau direnov terlampau mahal, bisa kita komersialkan," tuturnya. Tahap awal penyewaan aset itu, Eddi mengatakan bakal ada 28 aset PT Pos yang disiapkan masuk ke katalog aset untuk kemudian ditawarkan ke penyewa. Masing-masing objek tersebut, menurutnya memiliki nilai harga yang berbeda tergantung dengan lokasi hingga nilai jual objek pajak yang berlaku di wilayah tersebut. "Ada di Jakarta, medan, sebagian di Surabaya. Yang size-nya komersial yang size-nya 6.000 meter persegi ke atas," ujar dia. Sementara, penyewaan aset itu pun waktunya bisa beragam. Mulai dari tahunan hingga hingga 30 tahun sesuai batas maksimal HGB dan masih bisa diperpanjang. Perihal peruntukkan penyewaan, Eddi menekankan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Itu bergantung pada ketentuan tata ruang masing-masing daerah di mana aset itu berada. "Pemakainya tergantung. Kalau di sini (Lapangan Banteng) tidak boleh bikin mal, kan. Tapi kantor pemerintahan. Kalau kantor swasta tidak dapat izin dari tata kota. Masing-masing berbeda titiknya," katanya.

Aksi Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) Tuntut Penggantian Direksi di Kantor Pos Jakarta Pusat, Rabu (6/2). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Penyewaan berupa gudang untuk keperluan penyimpanan barang e-commerce juga menurutnya menjadi hal yang bisa dioptimalkan. Saat ini, diketahui setidaknya e-commerce kenamaan seperti Blibli, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada yang bekerja sama. “Iya ada di sini, di logistik, fullfilment namanya. Sekarang yang ada sekarang baru processing shelternya. Fullfilment memerlukan soesifikasi tersendiri. Volume yang cukup, koneksi yang bagus kepada market placenya,” ucapnya. Potensi lain yang kata Eddi bisa didongkrak pada PT Pos ialah bisnis properti. Salah satu upaya yang dijalankan ialah dengan membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan perusahaan logistik yang saat ini sedang bekerja sama yaitu perusahaan logistik asal Korea bernama CJ Logistics. "Neraca ekuitas (saat ini) kira-kira Rp 230 miliar. Modalnya dulu Rp 275 miliar," ungkapnya. Lebih lanjut, Eddi menjelaskan CG Logistics akan menanamkan modal berkisar sebesar Rp 300 miliar. Meski menurutnya masih belum banyak, namun langkah itu sebagai upaya positif ke depannya. “Mereka itu bisa kirim barang sampai 6 juta barang per hari lho," ucap Eddi. Ke depan, Eddi juga sedang berupaya meyakinkan pemerintah agar memberikan berbagai proyek penugasan pengiriman dokumen hingga logistik berbagai lembaga pemerintah dan kementerian. "Potensinya masih sangat besar, pengaruhnya ke pendapatan masih sangat signifikan," katanya. Sementara untuk layanan keuangan, Eddi menyampaikan PT Pos juga terus berbenah dan mengadaptasi teknologi terkini. Pihaknya menyiapkan core digital financial yang setara dengan kemampuan perbankan-perbankan. Di samping itu, pihaknya juga masih melihat ceruk jasa keuangan yang tetap bisa dijalankan kini. Misalnya saja, kiriman wesel yang berubah menjadi RTGS (real time gross setlement) yang pengiriman uangnya seperti di perbankan. "Bayarnya Rp 30 per transaksi. RTGS di bank untuk individu jam 12 sudah tutup, tapi kalau kantor pos 24 jam. Ada potensi di situ, jadi kiriman wesel dengan postel masih signifikan termasuk di luar negeri,” pungkasnya.