KPPU Soroti Masalah Industri Ayam Nasional yang Tak Pernah Selesai

Harga Ayam Bikin Runyam (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) terus mengikuti perkembangan harga daging ayam yang bergerak turun naik. Menurut catatan KPPU, harga daging ayam bak roller coaster terjadi hampir setiap tahun.

"Intinya gini, kita benar-benar mempelototi sekarang industri ayam ini karena tahu sendiri industri ayam ini enggak pernah terselesaikan lho bertahun-tahun. Masalahnya selalu berkutat di situ-situ saja," ungkap Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU Dedy Sani Ardi kepada kumparan, Jumat (5/10).

KPPU masih mencermati serta menyelidiki masalah yang dialami industri peternakan di dalam negeri. Dia juga bilang bahwa KPPU tidak buru-buru untuk menentukan sikap terkait ada tidaknya permainan sehingga harga daging ayam kerap berfluktuasi.

"KPPU sedang hati-hati untuk melihat benar jernih jadi tidak asal mendekati secara pragmatis. Jadi kita bisa menemukan ada suatu persoalan benar-benar yang justru ini yang sedang ditemukan di kawan-kawan baik pencegahan atau penegakan hukum," tuturnya.

Mengenai ada atau tidaknya broker yang kerap memainkan harga, Dedy belum berani menjawab. "Kami sedang selidiki di kawan-kawan penegakan hukum," sebutnya.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih tidak menampik bahwa KPPU saat ini tengah menggelar investigasi bisnis ayam. Tahun 2016 lalu, KPPU sempat menemukan kasus kartel dalam bisnis perdagangan ayam dengan sengaja melakukan pembatasan yang menyebabkan harga naik.

"Dulu pernah kita putuskan kalau ayam, nah kasus kita yang lalu itu sudah kalau yang lagi on going mohon maaf kita belum sampaikan. Kan masih pengumpulan alat bukti segala macam," jelasnya.

Ilustrasi peternakan ayam potong (Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Permasalahan klasik daging ayam di dalam negeri harus segera diatasi. Guru Besar Fakultas Peternakan (Fapet) Institut Pertanian Bogor (IPB) Muladno mengungkapkan bahwa upaya Kementerian Perdagangan yang menaikkan harga pembelian batas atas dan bawah daging ayam di tingkat peternak sebesar Rp 1.000 per kg dinilai kurang efektif.

“Saya rasa semua itu tergantung pada supply dan demand. Pemerintah memang ingin yang terbaik untuk peternak tapi kadang kondisi di lapangan sulit. Kalau permintaan dari pasar itu enggak ada ya harga tetap anjlok,” timpalnya.

Muladno menjelaskan, pemerintah sudah pernah membuat wacana akan membentuk national stock replacement. Dimana melalui skema ini, penyebaran atau distribusi bibit ayam (DOC) tidak terlalu banyak di kalangan peternak. Sehingga, fluktuasi produksi ayam tiap bulan tidak terlalu tinggi.

“Misalnya, tiap bulan itu pemerintah mengeluarkan DOC ke peternak sebanyak 12.500 ekor atau 100.000 ekor. Karena, yang bisa melihat seberapa besar permintaan pasar dan bagaimana supply dan demand itu biar bisa seimbang hanya pemerintah,” paparnya.

Selama ini, lanjutnya, pemerintah hanya memberi izin impor indukan ayam (GPS) dengan kuota tertentu kepada 14 perusahaan besar. Sedangkan distribusi GPS ke peternak-peternak ditentukan oleh peternak ataupun perusahaan perunggasan itu sendiri. Menurut Muldano, ini yang menyebabkan jumlah produksi di kalangan peternak sering tak menentu.

“Karena mereka enggak tahu harus produksi berapa bulan ini supaya bulan depan stok bisa tetap terjaga. Akhirnya, misal impor GPS 1 juta ekor, itu semua disebar ke seluruh peternak akhirnya produksi banyak, bulan kemudian stok mungkin masih aman, tapi memasuki bulan ketiga itu mendekati batas kosong stok. Makanya, perlu diatur sebaran GPS nya ini, dan yang bisa mengatur itu hanya pemerintah,” tegasnya.