Lulusan SMK Banyak yang Nganggur, Pemerintah Perbanyak Program Magang

Siswa SMK di tengah pelatihan. (Foto: Fiqman Sunandar/Antara)

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling banyak menyumbang pengangguran. Pada Agustus 2018, jumlah pengangguran terbuka sebanyak 7 juta jiwa dan sebesar 11,24 persennya merupakan lulusan SMK.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar lulusan SMK semakin banyak terserap industri. Salah satunya akan memperkuat mutu dan pelatihan vokasi, dengan metode keahlian 'triple skill.'

"Triple skill, dari yang enggak punya skill jadi punya skill, dari yang sudah ada skill kami masukkan ke up skilling supaya punya karier, terakhir kami reskilling agar kariernya semakin baik," ujar Hanif dalam diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (8/11).

Selanjutnya, pemerintah juga akan memperbaiki metode pelatihan dari yang ada saat ini. Nantinya, tak ada lagi persyaratan batasan umur dan pendidikan bagi masyarakat yang akan mengikuti program pelatihan dari pemerintah.

"Ini akan dihapuskan. Kami buka untuk semua, enggak peduli pendidikan, umurnya berapa, ketika mereka butuh pelatihan, bisa masuk, secara free, akses akan dipermudah," jelasnya.

Siswa SMK Negeri 1 Kota Palu sudah mulai masuk sekolah. (Foto: Raga Imam/kumparan)

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan dan memperbaiki sistem pemagangan bagi siswa SMK. Contohnya, pemerintah akan menggaji seorang mentor yang akan mengawasi proses magang siswa SMK.

Tak hanya itu, nantinya siswa yang telah lulus magang juga akan diberikan sertifikat yang menjadi pegangannya untuk masuk ke lapangan kerja. Adapun di tahun ini, pemerintah menargetkan siswa SMK yang magang di industri ada 144 ribu orang, sementara di tahun depan meningkat jadi 400 ribu orang.

"Untuk sistem pemagangan, kami akan siapkan sertifikat. Ini Permenaker-nya sudah kami siapkan supaya siswa magang itu mudah masuk industri. Karena kalau hanya ijazah, ya dia gajinya standar SMA, padahal dia punya kemampuan yang luar biasa," kata Hanif.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menuturkan, pihaknya akan membuat perubahan pada kurikulum SMK yang berbasis industri. Sehingga nantinya 70 persen kurikulum berasal dari industri.

"Kami ubah strategi SMK dari supply drive ke demand base, gimana permintaannya, laku enggak di industri. Nanti kurikulum akan industri base, jadi 40 persen aja dia masuk ke sekolahnya, 60 persennya masuk ke industri," tambahnya.